Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Kawin dan Implikasinya Terhadap Risiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Perlindungan Anak Triana Apriyanita; Sifa Mulya Nurani; Sifah Faujiah
Journal of Contemporary Gender and Child Studies Vol 5 No 2 (2026): August: Women and Children Welfare in Indonesian Context
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/jcgcs.v5i2.631

Abstract

Pemberian dispensasi kawin merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam praktiknya, dispensasi kawin masih sering diberikan oleh pengadilan dengan berbagai alasan yang dianggap mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, faktor budaya, ekonomi, dan tekanan sosial masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena perkawinan usia anak berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, salah satunya meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai dispensasi kawin, pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin, serta implikasinya terhadap risiko KDRT dalam perspektif perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai dispensasi kawin dan penerapannya dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin pada dasarnya merupakan kewenangan pengadilan yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child).
Victimology Review Of Victims Of Criminal Acts Of Destruction Of Goods (Case Study Decision Number: 247/Pid.B/2023/PN.Grt) Nining Yurista Prawitasari; Muhammad Zulkarnaen Dharmawi; Sifah Faujiah
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 4 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i4.3222

Abstract

The method for research uses normative juridical concepts. Protection in Law no. 13 of 2006 is interpreted as all efforts to fulfill rights and assistance to provide a sense of security to witnesses and/or victims which must be implemented by LPSK or other institutions in accordance with the provisions of this Law. The important role of witnesses and victims in bringing light to a criminal case means it is also important to provide protection for these witnesses and victims. In terms of victimology, victims are seen as very important in resolving cases (judge decisions), because victims are people who play a direct role when a crime occurs. Then there are protection efforts and rights provided by Victimology to victims. Legal protection for victims in Victimology studies is legal protection in the form of restitution and compensation, counseling protection and legal aid. Protection of crime victims is part of the legal protection of Indonesian citizens. The victim's right to justice is a human right of every person who has the right to support, recognition, protection and fair treatment as well as ensuring the supremacy of law and equal treatment before the law.