Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Perspektif Sosiologi Hukum Islam tentang Kekuatan Yuridis Normatif Kompilasi Hukum Islam dalam Penerapannya pada Putusan Pengadilan Agama Triana Apriyanita; Oyo Sunaryo Mukhlas; Beni Ahmad Saebani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i2.6889

Abstract

This study aims to analyze the Islamic legal sociology perspective regarding the normative juridical strength of the Compilation of Islamic Law (KHI) in its application to religious court decisions in Indonesia. The KHI serves as a structured legal guideline with the primary goal of creating uniformity in legal practices within religious courts. An analysis of court decision documents referring to the KHI was conducted to understand the application of these norms in practice. The results reveal that the implementation of the KHI is not solely determined by formal norms but is also influenced by social factors, such as local values, societal perceptions of law, and the dynamics of interaction between judges, lawyers, and litigants. The normative juridical strength of the KHI in religious court decisions is significantly shaped by the social and cultural context of the community. The application of Islamic law must take into account local values and existing social dynamics, enabling the KHI to function as an adaptive instrument that bridges law with societal realities. Thus, this study provides a significant contribution to understanding the interaction between law and society within Indonesia’s religious court system.
Kajian Yuridis Terhadap Mantan Suami yang Tidak Memenuhi Kewajiban Nafkah Anak Perspektif Hukum Pidana Ickbal Hofifi Bairuroh; Triana Apriyanita; Sifa Mulya Nurani; Septiayu Restu Wulandari; Trias Saputra
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5791

Abstract

This study discusses the obligation to provide child support by ex-husbands after divorce, which is reviewed from a criminal law perspective. The obligation to provide child support is part of the protection of children's rights as regulated in laws and regulations in Indonesia, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and The Criminal Code (KUHP). Problems arise when ex-husbands do not carry out these obligations, which has the potential to cause legal consequences. This study aims to examine the legal form of criminal responsibility for ex-husbands who are negligent or intentionally do not provide support to their children. The method used in this study is the normative legal method with a statutory approach and case studies. The results of the study indicate that the non-compliance of ex-husbands in fulfilling their child support obligations can be categorized as a form of child neglect which has criminal implications. Law enforcement in this case still faces various obstacles, both from normative and implementative aspects. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and increase legal awareness for the community to ensure the fulfillment of children's rights after divorce
Analisis Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian pada Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Tahun 2023-2024 Triana Apriyanita; Septiayu Restu Wulandari; Siti Auliya Baedarus
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Pelita November 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i2.6407

Abstract

This study aims to analyze the influence of economic factors as a dominant cause of divorce within the jurisdiction of the Surabaya Religious High Court (PTA) from 2023–2024. The research findings indicate that economic factors play a significant role in disrupting domestic harmony, whether through the husband's inability to meet family needs, the increasing economic independence of women, or lifestyle pressures that exceed financial capabilities. This financial pressure often leads to stress, prolonged conflict, and unhealthy communication between spouses. Furthermore, shifting gender roles and weak family financial management also accelerate the breakdown of the marital relationship. This study concludes that economic stability is a primary pillar in maintaining domestic harmony. The results of this study are expected to serve as a basis for the Religious Courts and related institutions in formulating preventive and educational policies to reduce divorce rates attributed to economic factors
Edukasi Hukum Islam Mengenai Khulu’ dan Talak sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan di Desa Cicau Sifa Mulya Nurani; Triana Apriyanita; Dian Utari; Zhafira Dwi Maharani Bawono
Abdi Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 2 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/abdicendekia.v5i2.567

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan maksud memperkuat pemahaman hukum Islam tentang khulu dan talak pada kaum perempuan di Desa Cicau agar hak-hak mereka setelah bercerai terlindungi secara hukum. Pendekatan yang diterapkan adalah Participatory Action Research melalui empat tahap kegiatan yaitu penyuluhan hukum keluarga, pelatihan kader paralegal komunitas, penyusunan modul saku, serta pendirian Pos Konsultasi Hukum. Mitra kegiatan adalah Majelis Taklim Al Hidayah yang diikuti 42 ibu rumah tangga. Instrumen pengukuran berupa pre-test dan post-test berisi 15 soal mengenai konsep dan akibat hukum talak dan khulu. Hasil intervensi memperlihatkan adanya kenaikan rerata skor dari 32,4 menjadi 86,6 atau meningkat 68%. Kegiatan juga berhasil mencetak enam kader paralegal yang mampu mendampingi masyarakat serta membentuk satu Pos Konsultasi Hukum yang dalam bulan pertama melayani tiga kasus konsultasi perceraian. Penyampaian materi dengan bahasa lokal, video animasi, dan contoh kasus nyata terbukti efektif meningkatkan kesadaran hukum. Model edukasi berbasis majelis taklim ini dapat menjadi rujukan program perlindungan hak perempuan di desa lain.
Analisis Hukum Islam Terhadap Khulu’ Dan Talak : Studi Normatif Kompilasi Hukum Islam Sifa Mulya Nurani; Triana Apriyanita; Zhafira Dwi Maharani Bawono
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.18442

Abstract

Fenomena cerai gugat dan khulu di Indonesia meningkat, namun belum sejalan dengan tingkat pemahaman hukum keluarga Islam di tingkat akar rumput. Artikel ini mengkaji konstruksi normatif khulu dan talak dalam Kompilasi Hukum Islam sekaligus mengomparasikannya dengan pandangan fikih empat mazhab guna menilai konsekuensi yuridisnya bagi perlindungan hak perempuan. Pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum utama terdiri dari KHI, UU No. 1/1974, Fiqh Sunnah, serta Fiqih Islam wa Adillatuhu. Data diolah secara kualitatif menggunakan penafsiran sistematis. Temuan memperlihatkan bahwa KHI mengambil kerangka mazhab Syafi’i dengan penyesuaian berbasis kemaslahatan. Titik krusial yang berbeda ialah konsekuensi khulu pada nafkah iddah dan mut’ah. KHI tidak menjelaskan secara tegas hilangnya hak tersebut, sehingga memunculkan penafsiran beragam dalam praktik Peradilan Agama. Akibatnya, jaminan hak perempuan pasca khulu menjadi relatif dan sangat bergantung pada pertimbangan hakim. Perlu ada pembaruan norma KHI atau penyusunan petunjuk teknis bagi hakim terkait status hak keperdataan istri setelah khulu.
Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Kawin dan Implikasinya Terhadap Risiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Perlindungan Anak Triana Apriyanita; Sifa Mulya Nurani; Sifah Faujiah
Journal of Contemporary Gender and Child Studies Vol 5 No 2 (2026): August: Women and Children Welfare in Indonesian Context (IN PRESS)
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/jcgcs.v5i2.631

Abstract

Pemberian dispensasi kawin merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam praktiknya, dispensasi kawin masih sering diberikan oleh pengadilan dengan berbagai alasan yang dianggap mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, faktor budaya, ekonomi, dan tekanan sosial masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena perkawinan usia anak berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, salah satunya meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai dispensasi kawin, pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin, serta implikasinya terhadap risiko KDRT dalam perspektif perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai dispensasi kawin dan penerapannya dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin pada dasarnya merupakan kewenangan pengadilan yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child).
Negotiating the Meaning of Marriage Registration in Indonesia’s Digital Space: A Challenge for Legal Literacy Management in Education Sifa Mulya Nurani; Triana Apriyanita; Rezki Baskoro
Journal of Educational Management Research Vol. 5 No. 1 (2026)
Publisher : Al-Qalam Institue

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61987/jemr.v5i1.1710

Abstract

The rise of online secret marriage services in Indonesia presents a new dynamic that challenges conventional understandings of unregistered marriage by turning it into a digitized and commodified service. This study analyzes public discourse on these services and develops strategies to raise awareness about the risks of secret marriages and the importance of registration, particularly from the perspectives of educational management and legal literacy. Using a qualitative approach, content and thematic analyses were applied to 205 netizen comments from three YouTube videos. Findings show public responses revolve around three interrelated dimensions: religious orientation, administrative considerations, and family protection concerns, reflecting tensions between religious legitimacy, perceptions of state service rationality, and the need for legal and social protection. COM-B framework analysis indicates that attitudes toward marriage registration are influenced by normative understanding, experiences with administrative procedures, and value-driven motivations. The study suggests that addressing unregistered marriages in the digital era requires multilevel interventions, including strengthening legal and digital literacy, integrating marriage law awareness into curricula, improving registration services, and governing digital spaces. This research contributes by linking digitized secret marriage phenomena with educational management strategies to shape public understanding, behavior, and social protection.