Al-Zachra Aprilya Jasmon
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN IMIGRASI MENGENAI PEMULANGAN TKI DI KOTA TANJUNG PINANG PROVINSI KEPULAUAN Nazira Junita Putri; Evi Natalia Togatorop; Al-Zachra Aprilya Jasmon; Erta Kurnia Sapitri; Randa Zaki Saputra; Kustiawan Kustiawan
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.742

Abstract

ABSTRAKTingginya angka pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri, khususnya melalui Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau menjadi tantangan serius bagi pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan pekerja migran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran imigrasi dalam proses pemulangan TKI di Tanjung Pinang Tahun 2024 dari perspektif hukum keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imigrasi berperan penting dalam pemeriksaan dokumen, pendataan identitas, serta penegakan hukum keimigrasian untuk memastikan pemulangan berjalan sesuai peraturan dan melindungi hak-hak dasar TKI. Proses pemulangan TKI di Tanjung Pinangmelibatkan koordinasi lintas sektor antara Imigrasi, BP2MI, Dinas Sosial, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya serta menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan fasilitas penampungan dan kurangnya data identitas. Upaya pencegahan keberangkatan TKI juga dilakukan melaui edukasi masyarakat, pengawaan dokumen, dan pengetatan pengawasan di pelabuhan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antar lembaga dan peningkatan perlindungan serta rehabilitasi bagi TKI yang dipulangkan, untuk menekan angka migrasi nonprosedural dan menjaga nama baik serta keselamatan WNI di luar negeri.Kata Kunci : Imigrasi, Perlindungan Pekerja Migran, dan Prosedur Keimigrasian
Peran Imigrasi Mengenai Pemulangan TKI  Di Kota Tanjung Pinang Provinsi  Kepulauan Riau Kustiawan Kustiawan; Nazira Junita Putri; Erta Kurnia Sapitri; Al-Zachra Aprilya Jasmon; Evi Natalia Togatorop; Randa Zaki Saputra
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 6 (2025): Mei - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/yfy4a408

Abstract

The high number of repatriations of Indonesian Migrant Workers (TKI) from abroad, especially through Tanjung Pinang City, Riau Islands Province, is a serious challenge for the Indonesian government in its efforts to protect migrant workers. This study aims to analyze the role of immigration in the process of repatriating Indonesian Migrant Workers in Tanjung Pinang in 2024 from an immigration law perspective. The research method used is quantitative normative with a normative and sociological juridical approach, through literature studies, interviews, and field observations. The results of the study show that immigration plays an important role in document checking, identity data collection, and immigration law enforcement to ensure that repatriation is carried out according to regulations and protects the basic rights of Indonesian Migrant Workers. The process of repatriating Indonesian Migrant Workers in Tanjung Pinang involves cross-sector coordination between Immigration, BP2MI, the Social Service, the Police, and other related agencies and faces various challenges such as limited shelter facilities and lack of identity data.  Efforts to prevent the departure of Indonesian migrant workers are also carried out through community education, document control, and tightening supervision at ports. This study recommends strengthening synergy between institutions and increasing protection and rehabilitation for Indonesian migrant workers who are repatriated, to reduce the number of non-procedural migrations and maintain the good name and safety of Indonesian citizens abroad.