Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram
Putri Nabila putri
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PRIVASI DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Putri Nabila putri; Ilyas Sarbini; Ihlas
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 18 No. 2 (2026): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v18i2.15874

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap kebijakan privasi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan menyoroti adanya jarak antara ketentuan normatif dan praktik pemrosesan data pribadi. Kontribusi akademik penelitian ini terletak pada upaya memperkuat analisis yang mengaitkan unsur-unsur kebijakan privasi, tanggung jawab pengendali data, serta kasus nyata berupa pencatutan NIK/KTP dalam dukungan calon perseorangan dan praktik jual beli data konsumen. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus secara normatif. Bahan hukum dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan regulasi kepemiluan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan privasi yang ideal setidaknya harus memuat identitas pengendali data, dasar hukum pemrosesan, tujuan pemrosesan, jenis data yang diproses, hak-hak subjek data, jangka waktu retensi, ketentuan transfer data, mekanisme pengaduan, serta kontak pengendali data. Praktik pencatutan NIK dan jual beli data konsumen merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip pemrosesan data pribadi yang sah, persetujuan, pembatasan tujuan, transparansi, dan akuntabilitas. Perlindungan hukum terhadap pelanggaran tersebut dapat dilakukan secara preventif melalui pemenuhan hak subjek data dan kewajiban pengendali data, serta secara represif melalui penerapan sanksi administratif, tuntutan ganti rugi perdata, ketentuan pidana, dan penguatan fungsi pengawasan kelembagaan.
Co-Authors Ihlas Ilyas Sarbini