Budiman
Universitas Caritas Indonesia (UNCRI), Manokwari

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengaruh Digitalisasi Arsip terhadap Kecepatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat Listya Okte Defi; Desi Suharnani Suharsono; Budiman
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.8303

Abstract

Pengelolaan arsip kepegawaian berbasis kertas (manual) semakin tidak mampu mendukung tuntutan pelayanan administrasi yang cepat, akurat, dan efisien di era transformasi digital birokrasi pemerintahan Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh digitalisasi arsip terhadap kecepatan pelayanan administrasi kepegawaian di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat. Digitalisasi arsip diukur melalui empat dimensi: ketersediaan infrastruktur teknologi, kelengkapan konversi dokumen digital, kemudahan akses dan penelusuran arsip, serta keamanan data digital. Kecepatan pelayanan diukur melalui empat dimensi: waktu penyelesaian layanan, kecepatan akses data, responsivitas petugas, dan ketepatan waktu penyelesaian. Metode kuantitatif asosiatif dengan sampling jenuh (sensus) diterapkan terhadap seluruh 88 ASN BPKAD Provinsi Papua Barat (80 PNS + 8 PPPK). Data dikumpulkan melalui kuesioner 40 item berskala Likert 1–5 dan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi arsip berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecepatan pelayanan administrasi kepegawaian (β=0,760; t=9,360; p<0,05) dengan koefisien korelasi r=0,710 (kategori Kuat) dan koefisien determinasi R²=0,505. Artinya, 50,5% variasi kecepatan pelayanan administrasi kepegawaian di BPKAD Provinsi Papua Barat dapat dijelaskan oleh tingkat digitalisasi arsip. Percepatan implementasi sistem informasi kepegawaian berbasis Document Management System (DMS) yang terintegrasi merupakan rekomendasi utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
Analisis Modal Usaha dan Manajemen Piutang terhadap Kemampuan Mempertahankan Laba Usaha Orang Asli Papua (OAP) di Distrik Warmare Kabupaten Manokwari Krip Jefan Wonggor; Budiman; Mariana Salosso
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.8309

Abstract

Usaha mikro Orang Asli Papua (OAP) di Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, menghadapi tantangan struktural dalam mempertahankan laba akibat keterbatasan pengelolaan modal dan praktik piutang berbasis kekeluargaan yang mengakar kuat dalam budaya komunal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan modal usaha dan manajemen piutang dilakukan oleh pelaku usaha mikro OAP, mengidentifikasi hambatan akses permodalan formal, dan memahami pengaruh kedua aspek tersebut terhadap kemampuan mempertahankan laba usaha. Berlandaskan grand theory pemberdayaan ekonomi masyarakat (Freire; Sen; Chambers), middle theory modal kerja dan perilaku keuangan usaha mikro, serta applied theory manajemen piutang dan ketahanan laba, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Informan penelitian berjumlah sepuluh orang yang dipilih secara purposive, terdiri dari lima pelaku usaha mikro OAP dan lima informan pendukung. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan-verifikasi. Hasil penelitian mengungkapkan empat temuan utama: (1) modal usaha dikelola secara subsisten dan berbasis pengalaman, tanpa pemisahan yang jelas antara kas usaha dan kebutuhan keluarga; (2) manajemen piutang dijalankan atas dasar kepercayaan kekeluargaan sehingga penagihan bersifat lenient dan mengakibatkan tertahannya modal dalam piutang tidak produktif; (3) hambatan akses permodalan formal mencakup ketiadaan agunan, rendahnya literasi keuangan, dan ketidakbiasaan terhadap prosedur administrasi perbankan; (4) interaksi antara pengelolaan modal yang tidak terstruktur dan manajemen piutang berbasis relasi sosial secara sinergis melemahkan kemampuan mempertahankan laba dalam jangka panjang. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi kebijakan pemberdayaan ekonomi OAP yang perlu mengintegrasikan penguatan literasi keuangan berbasis budaya dengan pendampingan manajemen usaha yang kontekstual