Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Electronic Implementation of Government Agency Performance Accountability System (e-SAKIP) of Regional Device Organization in Bengkulu Provincial Government (Case Study of Efforts to Overcome Delays in Reporting Performance of Regional Development Planning Research & Innovation Agency of Bengkulu Province): Implementasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah Di Pemerintah Provinsi Bengkulu (Studi Kasus Upaya Mengatasi Keterlambatan Pelap Cendy Sartika Dewi; Evsa Wulan Suri; Edi Darmawi
JURNAL ISIP VOICE : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Gayaku Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58222/f8r30f33

Abstract

Bureaucratic reform is a strategic step to realize good governance, increase capacity, accountability, and the quality of public services. This study aims to analyze the implementation of bureaucratic reform at the Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning Service (DP3AP2KB) of Bengkulu City in four main aspects: institutions, governance, human resources (HR), and accountability and performance, while also assessing its impact on the quality of public services. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, non-participant observation, and documentation. Informants in this study consisted of leaders, structural officials, employees within the DP3AP2KB of Bengkulu City, and service users. The data analysis technique used is an interactive model that includes data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The theoretical basis of this study is based on Samuel P. Huntington's Modernization and Reform Theory which emphasizes the importance of gradual institutional change. The results of the study indicate that the implementation of bureaucratic reform at the DP3AP2KB of Bengkulu City has been running quite well but still faces several obstacles. From an institutional perspective, the establishment of the UPT P2TP2A (Integrated Service Unit for Victims of Violence) has successfully integrated service functions for victims of violence, making things easier for the public. In terms of governance, cost transparency is considered excellent, as all services are free of charge without any illegal fees. However, in terms of human resources and technology utilization, implementation gaps remain, including limited personnel, slow responses to online complaints (e.g., WhatsApp), the lack of a 24-hour on-call service, and bureaucratic obstacles resulting from the centralization of authority in signing referral letters. Overall, bureaucratic reform has had a positive impact on more integrated case management, although optimizing responsive public services remains hampered by budget and human resource limitations.
Strategi Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dalam Mengatasi Keterbatasan Informasi Publik Melalui Pemanfaatan Media Sosial Else Dewi Anggraini; Heru Purnawan; Evsa Wulan Suri
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.1150

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya keterbukaan informasi publik dalam mendukung pemerintahan yang transparan dan responsif melalui pemanfaatan media sosial. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan strategi Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dalam mengatasi keterbatasan informasi publik melalui media sosial berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bengkulu. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan yang terdiri dari kepala bidang, admin media sosial, staf Dinas Sosial, dan masyarakat. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi publik dilaksanakan melalui pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan website resmi untuk menyebarluaskan informasi mengenai bantuan sosial, pelayanan sosial, dan kegiatan dinas. Strategi diwujudkan melalui koordinasi antarbidang, penggunaan bahasa sederhana yang mudah dipahami, serta kerja sama dengan pihak kecamatan dan desa. Pemanfaatan media sosial dinilai cukup efektif dalam meningkatkan akses informasi masyarakat, meskipun masih terdapat hambatan berupa keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia, dan penyebaran hoaks. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan media sosial mampu meningkatkan efektivitas penyebarluasan informasi publik serta mendukung transparansi dan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.