<![CDATA[Urgensi penelitian ini adalah untuk memahami dinamika konflik PKL dan pemerintah kota guna merumuskan strategi penataan kawasan yang adil, kolaboratif, serta mendukung keberlanjutan ekonomi perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab dan dinamika konflik, memetakan kepentingan setiap aktor yang terlibat, serta menganalisis strategi manajemen konflik yang diterapkan oleh kedua pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka kualitatif dengan menerapkan kerangka model mode konflik Thomas-Kilmann untuk menganalisis strategi konflik serta pendekatan negosiasi berbasis kepentingan Fisher untuk memetakan kepentingan para aktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik bersifat siklus dan terus berulang, yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu: keterbatasan lokasi alternatif yang layak secara ekonomi, kebijakan yang lebih mengutamakan penertiban dibandingkan pemberdayaan, serta tidak adanya forum dialog yang adil antara pemerintah, PKL, dan masyarakat. Pemerintah kota dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) cenderung menerapkan strategi kompetitif dan bersifat top-down, sedangkan PKL bergantian menggunakan strategi menghindar dan kompromi. Pendekatan kolaboratif, yang sebenarnya paling efektif untuk mencapai penyelesaian jangka panjang, belum diterapkan oleh kedua belah pihak. Implikasi teoritis dari penelitian ini terletak pada pembuktian relevansi integrasi model Thomas-Kilmann dengan pendekatan negosiasi berbasis kepentingan dalam menganalisis konflik sektor informal perkotaan. Secara praktis, hasil penelitian menekankan perlunya pergeseran tata kelola perkotaan dari pendekatan yang berorientasi pada penegakan aturan menuju pendekatan berbasis pemberdayaan. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan forum tripartit permanen yang melibatkan pemerintah kota, asosiasi pedagang kaki lima, dan perwakilan masyarakat; pelaksanaan kajian kelayakan ekonomi sebelum pengambilan keputusan relokasi; serta transformasi regulasi tata ruang menuju model pemberdayaan berbasis zonasi. Kesimpulannya, penyelesaian konflik PKL di kawasan Gembong Asih membutuhkan pendekatan tata kelola kolaboratif yang mengakui PKL sebagai aktor ekonomi perkotaan yang sah serta mengintegrasikan kepentingan mereka ke dalam proses perumusan kebijakan.]]>
