Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Siyasah Dauliyah Terhadap Potensi Arah Politik Ekonomi Indonesia Pasca Bergabung Dengan Brics (Brazil, Rusia, India, China, South Africa) Muhammad Widi Azzaqi; Yana Sutiana; Budi Tresnayadi
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 2 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i2.32683

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kecenderungan arah politik ekonomi Indonesia pasca keanggotaan BRICS, mengidentifikasi peluang serta risiko yang menyertainya, dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyasah Dauliyah, khususnya al-‘Adalah (keadilan) dan at-Ta’awun (kerja sama). Kerangka berpikir penelitian menggabungkan teori Ekonomi Politik Internasional (merkantilisme, liberalisme, dan strukturalisme), teori dependensi, prinsip-prinsip Siyasah Dauliyah, serta dasar hukum Indonesia (Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, UU No. 37 Tahun 1999, dan UU No. 24 Tahun 2000). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, analisis dokumen, serta penelusuran data sekunder terkait dinamika BRICS dan kebijakan ekonomi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah politik ekonomi Indonesia pasca bergabung dengan BRICS cenderung menuju model semi-merkantilis yang menekankan kedaulatan ekonomi melalui hilirisasi dan diversifikasi kerja sama, namun secara struktural Indonesia masih berada pada posisi semi-periphery yang bergantung pada teknologi dan modal negara besar BRICS, terutama Tiongkok. Keanggotaan BRICS menghadirkan peluang strategis seperti perluasan pasar, peningkatan investasi, dan penguatan posisi geopolitik, tetapi juga menimbulkan risiko berupa potensi ketergantungan baru (neo-dependensi), asimetri posisi tawar, dan kemungkinan tekanan politik ekonomi antarnegara anggota. Dari perspektif Siyasah Dauliyah, keanggotaan Indonesia dapat bernilai maslahat apabila mampu memperkuat kemandirian nasional, memastikan distribusi manfaat yang adil, dan menjaga kemaslahatan publik, namun berpotensi tidak memenuhi prinsip keadilan dan kerja sama apabila menghasilkan ketergantungan struktural yang merugikan.
PEMBERDAYAAN SANTRI PONDOK PESANTREN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK UNTUK MEWUJUDKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS Budi Tresnayadi; Wawan Kurniawan
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 9 No 2 (2025): Amaliah Jurnal: Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v9i2.6224

Abstract

Pendidikan politik pada pondok pesantren di Indonesia memegang peranan penting dalam proses demokrasi, terutama pada pemilihan kepala daerah (Pilkada). Santri, sebagai generasi muda yang akan menjadi pemimpin masa depan, perlu dibekali pemahaman politik agar dapat berpartisipasi aktif dan bijak dalam demokrasi. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini ialah Participatory Action Research (PAR). Adapun hasil pengabdian ini ialah pemberdayaan santri melalui pendidikan politik di Pondok Pesantren Darussalam, Pondok Pesantren Ulumul Qur’an Al-Mustofa, dan Pondok Pesantren As-Sa’adah di Sumedang menunjukkan keberhasilan pendekatan yang diterapkan. Di Pondok Pesantren Darussalam, kegiatan berfokus pada pemahaman dasar partisipasi politik dan mekanisme pemilihan melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, serta simulasi pemilihan. Sementara itu, Pondok Pesantren Ulumul Qur’an Al-Mustofa menggunakan metode studi kasus dan role-play untuk menjelaskan dinamika politik. Adapun di Pondok Pesantren As-Sa’adah, perhatian diberikan pada pengembangan keterampilan kepemimpinan dan partisipasi aktif, dengan diskusi tentang integritas politik dan strategi pemilihan yang memberi santri alat untuk menjadi pemimpin yang efektif. Secara keseluruhan, ketiga pondok pesantren telah berhasil menerapkan pendekatan yang saling melengkapi, menghasilkan santri yang tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis tetapi juga keterampilan praktis untuk terlibat dalam pemilihan kepala daerah secara etis dan berintegritas, sehingga mendukung terciptanya pemerintahan yang berkualitas.