Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Reconstruction of The Regulations on Verification of The Applicant's Identity by Notaries in The Preparation of Authentic Deeds to Address The Legal Void Regarding The Use of Fake Identities Kartika Kartika; Rineke Sara
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 6 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i6.32856

Abstract

The purpose of this study is to investigate the legal loopholes concerning the use of false identities in Indonesian notarial practice, as well as the legal provisions governing a notary’s verification of an appearer’s identity in the preparation of an authentic deed. Notaries are public officials authorized to prepare authentic deeds with perfect evidentiary force, as stated in Articles 1868 and 1870 of the Civil Code. In practice, verification of the appearer’s identity is a crucial aspect of ensuring the validity of a deed and providing legal certainty for the parties. However, the provisions concerning the identity verification mechanism under Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary remain general in nature and do not regulate in detail the standard procedures for verifying an appearer’s identity, thereby potentially leading to identity misuse, such as the use of false identities or identities belonging to other persons in the preparation of deeds. This study analyzes laws and regulations, legal theory, and relevant literature using a normative juridical legal research method with statutory and conceptual approaches. The results of the study indicate a legal gap in the mechanism for verifying an appearer’s identity by a notary, which has the potential to create legal uncertainty and the risk of legal liability for notaries. Therefore, a more comprehensive reconstruction of legal regulations is needed by strengthening identity verification obligations, developing standard verification procedures, and utilizing the national population administration system to ensure the authenticity of the parties’ identities in the preparation of authentic deeds, thereby increasing legal certainty and legal protection in notarial practice.
Menjaga Martabat Kemanusiaan di Fajar Digital: Sintesis Aksiologi Hukum dan Keadilan Substantif dalam Ekosistem Kesehatan Nasional Kartika Kartika; Ruddy Ricardo Rompas; Zainal Arifin Hoesein
Journal of Comprehensive Science Vol. 5 No. 7 (2026): Journal of Comprehensive Science
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v5i7.4228

Abstract

Transformasi digital sektor kesehatan di Indonesia berkembang pesat melalui implementasi rekam medis elektronik, telemedicine, dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam layanan medis. Namun, percepatan ini belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan regulasi yang memadai, sehingga memunculkan berbagai persoalan hukum seperti kebocoran data pasien, ketidakjelasan tanggung jawab algoritmik, serta maladministrasi layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara perkembangan teknologi kesehatan digital dan kerangka hukum yang mengaturnya serta merumuskan konstruksi hukum berbasis aksiologi yang menempatkan martabat manusia sebagai pusat perlindungan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan filsafat hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada seperti UU PDP dan UU Kesehatan masih bersifat prosedural dan belum mampu menjawab tantangan keadilan substantif dalam ekosistem kesehatan digital. Selain itu, belum terdapat mekanisme tanggung jawab yang jelas terhadap sistem AI medis dan perlindungan efektif terhadap korban kebocoran data kesehatan. Penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi hukum kesehatan digital yang lebih humanistik. Kesimpulannya, diperlukan integrasi antara positivisme hukum, hukum alam, dan formula Radbruch untuk memastikan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam tata kelola kesehatan digital di Indonesia.