Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementation of Library Accreditation within the Ministry of Health Jeni Helen Chronika S; Deddy Supriadi Bratakusuma; Agung Edi Rustanto; Harits Hijrah Wicaksana; Yahya Rachmana Hidayat
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 8 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i8.51071

Abstract

The purpose of this study is to examine the implementation of library accreditation policies and their impact on improving national literacy, with a special focus on health polytechnics within the Ministry of Health. Library accreditation policies play a strategic role in ensuring the quality of library services that can support the development of public literacy as part of efforts to achieve national development goals. By the National Library Standards Policy set by the National Library of the Republic of Indonesia, library accreditation is a means of assessing the adequacy of library management against these standards, which is expected to improve the quality and access of services. The study highlights the challenges faced by health polytechnic libraries in meeting accreditation standards, including limited budgets, limited human resources, and limited policy support. In addition, this study explores the impact of accreditation policies on service quality, user engagement, and the role of libraries in improving public literacy, especially in the health sector. A descriptive qualitative research approach was used to gain an in-depth understanding of the implementation of this policy. The results of this study indicate that although most health polytechnic libraries are accredited, there are still obstacles in optimizing services and achieving literacy standards. This study provides recommendations to strengthen the library accreditation system by considering more supportive policies and improving the quality and accessibility of library services as a trusted literacy center in the community, especially in the context of health education.
IMPLEMENTASI CASHLESS GOVERNMENT UNTUK PENINGKATAN AKUNTABILITAS BELANJA NEGARA STUDI KASUS PADA KPPN TIPE A1 JAKARTA III Ary Nugroho; Yahya Rachmana Hidayat; Harits Hijrah Wicaksana; Karnadi Karnadi
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.21649

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan cashless government dalam meningkatkan akuntabilitas belanja negara dengan studi kasus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Jakarta III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap proses transaksi non-tunai. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada model implementasi kebijakan Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pembayaran non-tunai di KPPN Tipe A1 Jakarta III telah berjalan cukup efektif, didukung oleh regulasi yang jelas, kesiapan infrastruktur teknologi, serta komitmen pimpinan dan pegawai. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan literasi digital di sebagian satuan kerja, resistensi terhadap perubahan budaya kerja, serta permasalahan teknis sistem yang bersifat insidental. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan cashless government mampu mempercepat proses transaksi, meningkatkan keterlacakan keuangan, serta mengurangi potensi kecurangan sehingga berkontribusi terhadap penguatan transparansi dan akuntabilitas belanja negara. Temuan penelitian ini terletak pada pengungkapan dinamika implementasi kebijakan cashless government di tingkat operasional KPPN melalui pendekatan kualitatif berbasis teori implementasi Edward III, yang masih jarang dikaji dalam penelitian sebelumnya.Kata Kunci : Cashless Government, Implementasi Kebijakan, Akuntabilitas, Birokrasi,  Belanja Negara.