Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Arthur N. Tuwaidan
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISA HUKUM PRINSIP NON-INTERVENSI DALAM DIPLOMASI NEGARA PADA ASEAN OUTLOOK ON THE INDO-PACIFIC Jirehsya C. M. Baliung; Arthur N. Tuwaidan; Lesza L. Lombok
Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Vol. 2 No. 1 (2026): Juni : Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jlp.v2i1.553

Abstract

Penelitian ini mengkaji prinsip non-intervensi dalam diplomasi negara-negara ASEAN melalui kerangka ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), di tengah dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik yang penuh ketegangan keamanan dan persaingan kekuatan besar. Masalah utama muncul dari potensi konflik antara dorongan kolaborasi multilateral dalam AOIP, sebagaimana diatur Pasal 2 Ayat 2 Piagam ASEAN, dengan keharusan menjaga kedaulatan nasional tanpa campur tangan urusan domestik, yang sering menghambat konsensus efektif. Tujuan penelitian adalah menganalisis bentuk diplomasi ASEAN sesuai hukum diplomatik serta strategi penerapan non-intervensi guna memastikan kelancaran diplomasi dan musyawarah mufakat. Metode yang digunakan bersifat normatif melalui studi dokumen primer seperti Piagam ASEAN dan AOIP, didukung bahan sekunder berupa jurnal serta buku hukum internasional, dengan analisis kualitatif berdasarkan teori kedaulatan negara Hans Morgenthau serta pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil menunjukkan diplomasi ASEAN mencakup mekanisme multilateral seperti ADMM-Plus dan East Asia Summit, bilateral, serta preventif yang selaras dengan Konvensi Wina 1961, sambil menjunjung ASEAN Way melalui soft power ekonomi untuk menyeimbangkan kerjasama keamanan dengan sentralitas organisasi. Saran bagi peneliti selanjutnya mencakup eksplorasi implementasi empiris AOIP pasca-2025 via studi kasus konflik maritim atau siber guna menguji ketahanan prinsip tersebut.
TINJAUAN HUKUM TANGGUNG JAWAB PLATFORM E-COMMERCE TERHADAP PELANGGARAN MEREK DAGANG DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK Valentino Julian Moga; Arthur N. Tuwaidan; Reynold Simandjuntak
Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Vol. 2 No. 1 (2026): Juni : Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jlp.v2i1.651

Abstract

Studi ini menyelidiki peraturan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab platform e-commerce dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek dagang dalam transaksi elektronik. Dengan pertumbuhan e-commerce yang cepat di Indonesia, ada tantangan hukum yang kompleks terkait dengan pelanggaran merek dagang. Penelitian ini meninjau UU Merek, UU ITE, UU Perdagangan, dan peraturan pelaksanaannya menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan saat ini tidak konsisten dan tersebar luas, yang menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai batasan tanggung jawab platform sebagai intermediary. Dua pendekatan yang berbeda ditunjukkan dalam praktik peradilan: pendekatan tanggung jawab aktif, yang mewajibkan platform untuk melakukan pengawasan, dan pendekatan safe harbor, yang melepaskan platform sebagai perantara pasif. Di antara kendala penegakan hukum adalah substansi hukum yang tidak jelas, kapasitas penegak hukum yang terbatas, banyaknya transaksi, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah. Menurut penelitian, peraturan pemerintah khusus harus dibuat untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang adil dan berkelanjutan. Peraturan ini harus menetapkan standar kehati-hatian yang wajar, prosedur peringatan dan penghapusan yang efisien, penguatan kemampuan teknologi untuk mendeteksi pelanggaran, dan meningkatkan kerja sama antara penegak hukum, pemilik merek, dan platform.
Co-Authors Jirehsya C. M. Baliung Lesza L. Lombok Reynold Simandjuntak Valentino Julian Moga