Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Valentino Julian Moga
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
TINJAUAN HUKUM TANGGUNG JAWAB PLATFORM E-COMMERCE TERHADAP PELANGGARAN MEREK DAGANG DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK Valentino Julian Moga; Arthur N. Tuwaidan; Reynold Simandjuntak
Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Vol. 2 No. 1 (2026): Juni : Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jlp.v2i1.651

Abstract

Studi ini menyelidiki peraturan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab platform e-commerce dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek dagang dalam transaksi elektronik. Dengan pertumbuhan e-commerce yang cepat di Indonesia, ada tantangan hukum yang kompleks terkait dengan pelanggaran merek dagang. Penelitian ini meninjau UU Merek, UU ITE, UU Perdagangan, dan peraturan pelaksanaannya menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan saat ini tidak konsisten dan tersebar luas, yang menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai batasan tanggung jawab platform sebagai intermediary. Dua pendekatan yang berbeda ditunjukkan dalam praktik peradilan: pendekatan tanggung jawab aktif, yang mewajibkan platform untuk melakukan pengawasan, dan pendekatan safe harbor, yang melepaskan platform sebagai perantara pasif. Di antara kendala penegakan hukum adalah substansi hukum yang tidak jelas, kapasitas penegak hukum yang terbatas, banyaknya transaksi, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah. Menurut penelitian, peraturan pemerintah khusus harus dibuat untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang adil dan berkelanjutan. Peraturan ini harus menetapkan standar kehati-hatian yang wajar, prosedur peringatan dan penghapusan yang efisien, penguatan kemampuan teknologi untuk mendeteksi pelanggaran, dan meningkatkan kerja sama antara penegak hukum, pemilik merek, dan platform.
Co-Authors Arthur N. Tuwaidan Reynold Simandjuntak