Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Bogor masih ditandai oleh rendahnya partisipasi masyarakat, meskipun kebijakan dan program telah dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi advokasi kebijakan yang dilakukan DLH Kota Bogor, bagaimana peran pemangku kepentingan, serta apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis strategi advokasi kebijakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori strategi advokasi kebijakan Coffman & Beer (2015) dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan SaldaƱa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor telah melaksanakan strategi advokasi kebijakan pengelolaan sampah kepada kelompok publik (public), pemengaruh (influencers), dan pengambil keputusan (decision makers) melalui sosialisasi, edukasi lingkungan, kampanye kebersihan, program Bank Sampah, pemanfaatan media digital, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Strategi tersebut telah mampu meningkatkan kesadaran (awareness) dan dukungan (will) sebagian masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Namun, perubahan dalam bentuk tindakan nyata (action) masih belum optimal karena rendahnya partisipasi masyarakat, kebiasaan membuang sampah sembarangan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum maksimalnya kolaborasi dan komunikasi partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi partisipatif, peningkatan kolaborasi lintas sektor, penyediaan fasilitas pendukung, serta evaluasi berbasis perubahan perilaku agar pengelolaan sampah di Kota Bogor dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan