Aditya Dwi Prasetyo
Universitas Mpu Tantular

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahgunaan Fasilitas Kredit Usaha dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby) Aditya Dwi Prasetyo; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap stabilitas ekonomi, kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan, dan perlindungan terhadap keuangan negara. Dalam praktiknya, penyalahgunaan fasilitas kredit perbankan sering dilakukan melalui manipulasi administrasi, penggunaan identitas debitur secara tidak sesuai, serta kerja sama antara beberapa pihak untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi adalah penyalahgunaan fasilitas pembiayaan usaha yang seharusnya ditujukan untuk mendukung pengembangan sektor produktif masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam penyaluran fasilitas Kredit BNI Wirausaha (BWU) serta mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap fakta hukum dalam putusan, mekanisme penyaluran kredit, keterlibatan para pihak, serta penerapan hukum pidana korupsi terhadap terdakwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa Dheka Junis Andriantono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kegiatan penyaluran fasilitas Kredit BNI Wirausaha yang berkaitan dengan pembiayaan budidaya tebu melalui kerja sama antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Sinergi Gula Nusantara/Pabrik Gula Semboro, dan KSP Mitra Usaha Mandiri Semboro. Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 18 tahun, pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00, serta pembayaran uang pengganti sebesar Rp42.358.542.350,00.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian: Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Aditya Dwi Prasetyo; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5728

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dalam perspektif hukum pidana Indonesia serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 634/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menghubungkan ketentuan hukum pidana, doktrin, dan fakta hukum dalam putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Kesalahan terdakwa berbentuk kesengajaan dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Pembuktian didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti berupa 24 buku dan tas ransel, serta rekaman CCTV yang saling bersesuaian. Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa telah diterapkan sesuai prinsip kesalahan dan ketentuan pembuktian, namun pemidanaan perlu tetap memperhatikan aspek pembinaan dan rehabilitasi agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan Masyarakat.