Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Horizon: Indonesian Journal of Multidisciplinary Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum
Mudawaroh Mudawaroh
Universitas Pamulang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Dagang dan UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Mudawaroh Mudawaroh; Dewa Sukma Kelana; Basyarudin
HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary Vol. 4 No. 3 (2026): HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary
Publisher : Lembaga Intelektual Muda (LIM) Maluku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54373/hijm.v4i3.5805

Abstract

The rapid growth of e-commerce transactions in Indonesia increases the risk of misuse of consumer personal data. This study aims to analyze personal data protection in e-commerce transactions from the perspective of commercial law and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law), and to identify challenges in its implementation. The study uses a normative juridical method with a statutory regulatory, conceptual, and comparative study approach. Data were obtained through a documentary study of laws and regulations, scientific literature, journals, and related legal documents. Data analysis was conducted qualitatively through legal inventory, data classification, legal interpretation, and drawing conclusions. The results show that before the enactment of the PDP Law, personal data protection regulations in Indonesia were still sectoral and scattered across various regulations, thus not providing adequate legal certainty. The PDP Law strengthens personal data protection by regulating data subject rights, data controller obligations, data processing mechanisms, and administrative and criminal sanctions for violations. However, the implementation of the PDP Law still faces challenges in the form of harmonization of sectoral regulations, compliance monitoring, and regulation of cross-border data transfers. These findings indicate that the effectiveness of personal data protection in the e-commerce ecosystem is not only determined by the existence of regulations, but also by institutional readiness and oversight mechanisms.
Implementasi Kebijakan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (Umsk) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Peran Serikat Pekerja Dalam Perundingan Bipartit Di Kabupaten Serang Topan; Irawan Saputra; Mudawaroh Mudawaroh
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, April 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif implementasi kebijakan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi serta menganalisis peran serikat pekerja dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit. Permasalahan penelitian berangkat dari adanya ketidakjelasan pengaturan UMSK dalam perubahan regulasi ketenagakerjaan yang menimbulkan dinamika dalam praktik pengupahan di daerah, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak secara eksplisit mengatur mengenai UMSK, serta munculnya kembali kebijakan tersebut pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan pendapat para ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum secara sistematis dan mengkaitkannya dengan asas-asas hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UMSK di Kabupaten Serang pasca putusan Mahkamah Konstitusi mengalami rekonstruksi kebijakan melalui peran pemerintah daerah dalam menetapkan kembali UMSK sebagai bentuk perlindungan pekerja, terutama di sektor-sektor yang memiliki risiko tinggi atau produktivitas khusus yang seharusnya mendapatkan upah di atas minimum rata-rata dengan mempertimbangkan karakteristik sektor usaha (sektoral) untuk memastikan tingkat hidup yang layak bagi pekerja. Di sisi lain, serikat pekerja memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan hak pekerja melalui mekanisme perundingan bipartit, yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian perselisihan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kesepakatan yang berkeadilan antara pekerja dan pengusaha. Dengan demikian, keberhasilan implementasi UMSK tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh efektivitas peran serikat pekerja dalam hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
Co-Authors Basyarudin Basyarudin Dewa Sukma Kelana Irawan Saputra Topan