<![CDATA[Sistem pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan paradigma melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menempatkan pembinaan narapidana sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Keberhasilan proses pembinaan sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Namun, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, seperti overcapacity, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengawasan dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Langkat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara serta observasi terhadap petugas pemasyarakatan dan pihak-pihak yang terkait dengan proses pembinaan narapidana. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan administratif dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program pembinaan. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan belum optimal karena dipengaruhi oleh kondisi overcapacity, keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas, kurangnya fasilitas pembinaan, serta lemahnya koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya pencapaian tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas petugas pemasyarakatan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembinaan, serta optimalisasi kerja sama lintas sektor untuk mendukung efektivitas pengawasan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.]]>
