Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lampung Journal of International Law (LaJIL) Jurnal Risalah Kenotariatan
Sri Wahyu Handayani
Universitas Jendral Soedirman
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implikasi Hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian Oleh Warga Negara Asing Di Bali Dalam Perspektif UUPA Dan PP No. 24 Tahun 1997 Elia Lailatussyafa’ah; Sri Wahyu Handayani
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.385

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus penguasaan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia yang bertentangan dengan prinsip nasionalitas dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Salah satu kasus yang mencuat di 2025 ini adalah dugaan kepemilikan 34 sertifikat hak milik (SHM) oleh seorang WNA asal Jerman di Bali, di mana tanah yang semula berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dialihfungsikan menjadi vila, spa, dan peternakan tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penguasaan tanah oleh WNA berdasarkan UUPA, mengkaji aspek pendaftaran tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997, serta menelaah implikasi hukum dari praktik nominee agreement yang digunakan dalam penguasaan tanah oleh WNA. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan SHM oleh WNA bertentangan dengan asas nasionalitas dan fungsi sosial tanah sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, sehingga sertifikat yang diterbitkan menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi prinsip perjanjian dalam KUHPerdata. Sehingga, kasus ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan administrasi pertanahan, pembatalan sertifikat yang cacat hukum, serta perumusan regulasi yang lebih tegas dalam melarang praktik nomineeagreement demi menjaga kedaulatan agraria Indonesia.
Ketimpangan Hukum Hak Ulayat Dalam Proyek Strategis Nasional Di Indonesia Diena Marwa Malicha; Sri Wahyu Handayani
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.389

Abstract

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia telah menimbulkan konflik hak atas tanah yang berdampak langsung terhadap masyarakat lokal, khususnya komunitas adat dan kelompok yang secara turun-temurun menguasai tanah tanpa alas bukti kepemilikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik agraria yang muncul akibat pelaksanaan PSN serta menganalisis kelemahan regulasi hukum positif Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat lokal. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan studi kasus seperti Rempang dan Wadas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tanah dalam PSN bersifat sistemik dan dipicu oleh lemahnya pengakuan terhadap hak ulayat dalam Pasal 3 UUPA, dominasi legal formal hak pakai investor, serta tidak efektifnya mekanisme partisipasi publik dalam UU No. 2 Tahun 2012. Ketentuan hukum yang ada belum menyediakan ruang keberatan yang dapat diuji secara hukum, sehingga masyarakat lokal tidak memiliki posisi tawar yang setara dalam proses pengadaan tanah. Penelitian ini menegaskan bahwa ketimpangan hukum tersebut memiliki dampak sosial dan struktural yang signifikan, berupa marginalisasi masyarakat adat, hilangnya ruang hidup, dan melemahnya posisi tawar komunitas lokal dalam pembangunan nasional. Reformasi hukum pertanahan yang diusulkan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga konstitusional dan ideologis, dengan menekankan keselarasan regulasi PSN terhadap prinsip keadilan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28H dan Pasal 33 UUD 1945. Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan urgensi pengakuan formal terhadap hak ulayat berbasis komunitas, penguatan partisipasi publik yang substantif, serta perumusan kerangka hukum yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan.
State Recognition of Indigenous Peoples’ Territorial Rights under International Human Rights Law: A Comparative Study of Indonesia and Russia Kharisma Gemilang; Sulistiyandari Sulistiyandari; Kartono Kartono; Sri Wahyu Handayani; Athari Farhani
Lampung Journal of International Law Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/lajil.v7i2.4904

Abstract

This study analyzes the recognition and protection of indigenous peoples’ territorial rights in Indonesia and Russia within the framework of international human rights law and identifies factors affecting their effectiveness. Using a normative legal method with conceptual and comparative approaches, the study finds that Indonesia has a relatively progressive framework through constitutional recognition of indigenous communities, yet implementation remains weak due to fragmented sectoral regulations and reliance on regional administrative recognition. Russia, by contrast, adopts a centralized model that recognizes only small-numbered indigenous peoples and limits collective ownership and meaningful participation. Both countries face tensions between state sovereignty over natural resources and international obligations to protect indigenous collective rights. The study recommends adopting a multi-level governance model that balances national interests and indigenous autonomy, alongside legal reforms to strengthen implementation of the Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) principle, enabling more effective integration of international human rights norms into domestic legal systems..
Co-Authors Athari Farhani Diena Marwa Malicha Elia Lailatussyafa’ah Kartono Kartono Kharisma Gemilang Sulistiyandari Sulistiyandari