Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Keabsahan Tindakan Forensic Imaging dalam Penyitaan Bukti Digital: Optimalisasi Penegakan Hukum Siber Terhadap Operasional Korporasi Andry Effendy; Ezra Nur Farhan; Tri Yulianto Satyadi; Subadria Subadria; Yustinus Stein Siahaan
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.19464

Abstract

Tantangan pembuktian pidana siber muncul mengingat bukti elektronik bersifat volatile dan mudah dimodifikasi. Prosedur forensic imaging hadir menjamin integritas bukti, namun penerapannya pada korporasi kerap berbenturan dengan kelangsungan operasional dan rahasia dagang. Penelitian ini menganalisis keabsahan yuridis forensic imaging dalam penyitaan digital guna menyeimbangkan upaya paksa penyidik dengan perlindungan data korporasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasilnya menunjukkan forensic imaging sah secara hukum dan lebih proporsional dibanding penyitaan fisik karena memakai metode cloning (mirroring) tanpa merampas perangkat permanen. Keabsahannya mutlak bergantung pada rantai penguasaan bukti (chain of custody) dan verifikasi nilai hash. Keseimbangan kewenangan dicapai melalui prinsip proportionality dan due process of law yang terwujud dalam perlindungan hukum (izin pengadilan, BAP, pendampingan) dan teknis (on-site imaging, write-blocker, data filtering). Kepatuhan prosedur forensik krusial agar tidak merugikan subjek beritikad baik.
Tanggung Jawab Profesi Hukum dalam Pemanfaatan Smart Contracts: Integrasi Perlindungan Konsumen dan Digital Humanism Ezra Nur Farhan; Khadijah Shahab; Yolanda Netty Cinta Putri Adi Winata Pratama; Henny Yuliyanah; Pan Panissa Barlian; Agung Ardiansyah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.2891

Abstract

Digitalisasi bagi manusia menciptakan disrupsi luar biasa pada implementasi maupun kajian hukum konvensional melalui suatu kemampuan pengambilan keputusan otomatis algoritma dalam bentuk smart contract. Perkembangan ini memantik suatu pergeseran paradigma di kalangan profesional hukum, di mana nilai suci officium nobile perlahan tergerus oleh orientasi komersial semata. Orientasi tersebut merupakan konsekuensi logis atas tekanan efisiensi pasar dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pelindungan hukum bagi konsumen yang berhadapan dengan sistem otonom smart contract, serta mencoba merumuskan kembali bentuk tanggung jawab etis profesi hukum dalam menghadapi digdaya keputusan otonom algoritma. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan bersandar pada pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil analisis menunjukkan bahwa minim atau bahkan nihilnya campur tangan manusia dalam menjalankan smart contract rentan menjebak pihak pertama atau dalam hal ini ialah konsumen ke dalam klausula baku yang tidak memiliki ruang diskusi. Kondisi tersebut merupakan fenomena property without law, di mana mekanisme keadilan ex post menjadi memudar atau mungkin dapat dikatakan hilang sama sekali karena sistem tereksekusi secara otomatis. Digital humanism sendiri menjadi urgensi yang harus segera diterapkan sebagai landasan moral para profesional bidang hukum. Etika harus ditegakan kembali agar hukum tidak direduksi menjadi sekadar pisau analisis teks secara kaku semata, sehingga integritas, pelindungan konsumen, dan keadilan substantif tetap dapat ditegakkan di era siber.