Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Journal of Social Sciences and Humanities Perspectives
Marsya Oktaviani Harahap
Universitas Al-Azhar Medan

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Wewenang dan Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Pembentukan Perundang-Undangan: Studi Kasus Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Muthia Syafa Ramadhani Lubis; Sifa Maulida Bangun; Marsya Oktaviani Harahap; Zahwa Soraya; Niha Sry Asyh Gultom; Mutiara Andini; Ervina Sari Sipahutar
Lex: Journal of Social Sciences and Humanities Perspectives Volume 1 Issue 2, 2026
Publisher : Ell Publication & Research Center for International Development Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki kekuasaan serta peran lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang sah, serta menilai penerapan prinsip checks and balances dalam proses pengesahannya. Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber hukum yang dipakai mencakup bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang dan keputusan Mahkamah Konstitusi, dan bahan hukum sekunder dalam bentuk buku serta artikel ilmiah yang relevan. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Presiden, sebagai bagian dari lembaga eksekutif, telah melaksanakan kewenangannya berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022, sedangkan DPR sebagai lembaga legislatif menjalankan tugasnya melalui pembahasan dan persetujuan atas Perppu tersebut sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Secara formal, prinsip checks and balances telah dipenuhi melalui proses persetujuan DPR terhadap Perppu. Meski demikian, masih ada perdebatan mengenai terpenuhinya aspek kegentingan yang mendesak serta efektivitas partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan antar lembaga negara dan meningkatkan transparansi serta partisipasi publik agar pembentukan regulasi undang-undang dapat berlangsung secara demokratis dan berlandaskan prinsip negara hukum. Kata Kunci: lembaga eksekutif, lembaga legislatif, checks and balances, Perppu Cipta Kerja, pembentukan undang-undang.
Co-Authors Muthia Syafa Ramadhani Lubis Mutiara Andini Niha Sry Asyh Gultom Sifa Maulida Bangun Sipahutar, Ervina Sari Zahwa Soraya