Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Mediasi Keterlibatan Kerja Terhadap Hubungan Antara Servant Leadership dan Kinerja Pegawai di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Angga Setiawan; Wehelmina Rumawas; Grace J. Waleleng
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 7 (2026): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v5i7.2841

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Servant Leadership terhadap Kinerja Pegawai dengan Keterlibatan Kerja sebagai variabel mediasi pada Pegawai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Analisis data dilakukan menggunakan metode Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Servant Leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai. Namun, Keterlibatan Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai, baik secara langsung maupun sebagai variabel mediasi. Dengan demikian, peran mediasi Keterlibatan Kerja dalam hubungan antara Servant Leadership dan Kinerja Pegawai tidak terbukti. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja pegawai lebih dipengaruhi secara langsung oleh kualitas kepemimpinan dibandingkan melalui mekanisme keterlibatan kerja. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa organisasi sektor publik, khususnya instansi pemerintah di bidang pendidikan, perlu memperkuat penerapan Servant Leadership sebagai strategi utama dalam meningkatkan kinerja pegawai. Selain itu, diperlukan penguatan sistem organisasi dan manajemen kinerja agar keterlibatan kerja yang tinggi dapat dioptimalkan menjadi hasil kerja yang lebih efektif.
Implementasi Kebijakan Rencana Induk Teknologi dan Informasi di Kota Manado Evander Kaendung; Very Y. Londa; Grace J. Waleleng
Edutik : Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi Vol. 6 No. 1 (2026): EduTIK : Februari 2026
Publisher : Jurusan PTIK Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Era reformasi menuntut terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui e-Government menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung reformasi birokrasi. Pemerintah Kota Manado menetapkan kebijakan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai pedoman pengembangan sistem informasi terpadu guna meningkatkan efisiensi layanan dan mendukung konsep smart city. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Rencana Induk TIK di Kota Manado serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika, staf teknis, serta masyarakat pengguna layanan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Rencana Induk TIK di Kota Manado telah berjalan cukup efektif. Komunikasi antarinstansi berlangsung baik, sumber daya manusia dan anggaran telah dipersiapkan, serta infrastruktur teknologi terus dikembangkan. Komitmen pemerintah daerah dan koordinasi birokrasi mendukung integrasi sistem informasi dan pengembangan layanan digital. Namun, implementasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas SDM teknis, kesenjangan literasi digital masyarakat, dan belum optimalnya integrasi sistem. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Rencana Induk TIK berkontribusi positif terhadap peningkatan transparansi, efisiensi pelayanan publik, dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, meskipun masih memerlukan penguatan kapasitas sumber daya dan optimalisasi integrasi teknologi.