Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Postmodernisme Lyotard dan Otoritas Keagamaan di Era Digital: Dekonstruksi Metanarasi dan Munculnya Kelas Influencer Reo Chandrika; Fadhil Ahsan
Jurnal Humaniora & Sosial Sains Vol 3 No 2 (2026)
Publisher : Pojok Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengkaji secara mendalam fragmentasi otoritas keagamaan di media sosial melalui kerangka postmodernisme Jean-François Lyotard. Di era digital kontemporer, arsitektur media sosial telah menjadi katalisator bagi dekonstruksi metanarasi keagamaan, di mana otoritas tradisional yang mengklaim kebenaran universal menghadapi krisis epistemologis yang serius. Melalui metode kualitatif dan tinjauan literatur yang komprehensif, kajian ini mengeksplorasi bagaimana algoritma platform digital merepresentasikan ‘permainan bahasa’ (language games) yang menyejajarkan teks suci dengan konten profan. Fragmentasi ini melahirkan aktor-aktor agama baru (faith influencers) yang legitimasinya tidak ditopang oleh sanad keilmuan atau metodologi teologis (ushul fiqh), melainkan oleh kapitalisme atensi, karisma visual, dan metrik algoritmik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komodifikasi agama dan lahirnya simulakra kesalehan memicu relativisme kebenaran, di mana otentisitas tafsir tereduksi oleh konten instan. Artikel ini menyimpulkan perlunya hibridisasi antara epistemologi tradisional dan literasi media baru agar diskursus keagamaan tidak kehilangan kedalaman substansinya di tengah arus postmodernitas.
ANALISIS INTERDISIPLINER PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BUKITTINGGI: INTEGRASI PERSPEKTIF EKOLOGIS, SOSIAL, DAN BUDAYA Ranto Hasiolan; Fadhil Ahsan
HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 18 No. 1 (2026): Januari
Publisher : LPPM UNISDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/humanis.v18i1.11822

Abstract

Pengelolaan sampah di wilayah perkotaan merupakan isu kompleks yang melibatkan dimensi ekologis, sosial, dan budaya secara simultan. Tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan volume fisik limbah, tetapi juga mencakup perilaku masyarakat serta kebijakan publik yang melingkupinya. Artikel ini menganalisis persoalan pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi melalui pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif ekologis, sosial, dan budaya secara holistik. Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus ini melibatkan observasi lapangan di tiga lokasi strategis, yaitu kawasan wisata, pasar tradisional, dan permukiman warga. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan 18 responden yang terdiri dari petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pengelola TPS, pedagang, tokoh masyarakat, dan warga, serta didukung oleh analisis dokumen kebijakan terkait. Temuan penelitian ini menunjukkan tiga aspek utama yang saling berkaitan. Pertama, secara ekologis, peningkatan volume sampah (estimasi 120-150 ton/hari) berdampak signifikan pada penurunan kualitas tanah dan air, terutama karena dominasi sampah anorganik yang sulit terurai. Kedua, secara sosial, terdapat kesenjangan yang nyata antara regulasi dan implementasi kebijakan, di mana partisipasi masyarakat masih rendah akibat persepsi bahwa tanggung jawab kebersihan sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Ketiga, secara budaya, nilai-nilai lokal seperti gotong royong memiliki potensi besar namun belum terintegrasi secara efektif dalam praktik pengelolaan sampah sehari-hari akibat perubahan gaya hidup modern. Integrasi ketiga perspektif ini mengungkapkan bahwa permasalahan sampah tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan teknis semata, tetapi memerlukan restrukturisasi kebijakan, rekonfigurasi perilaku sosial, dan revitalisasi nilai budaya lokal secara bersamaan. Sebagai solusi, model tata kelola multi-aktor (multi-actor governance) dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat (community-based waste management) menjadi rekomendasi utama untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Bukittinggi.
Menjinakkan Juggernaut: Analisis Giddensian atas Negosiasi Tradisi di Indonesia Fadhil Ahsan; Reo Chandrika
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 11 (2026): June 2026
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20839696

Abstract

Modernity is often understood as a hegemonic force that linearly erodes, disrupts, and ultimately eliminates the existence of local traditions. Drawing upon Anthony Giddens’ metaphor of the *juggernaut of modernity*, this article challenges such a simplistic thesis by providing an in-depth analysis of how Indonesian society negotiates tradition amid the currents of radical modernity. Employing a library research approach grounded in qualitative-conceptual methods, the article examines the dialectical dynamics between disembedding mechanisms, social reflexivity, and the reconstruction of cultural identity.The analysis reveals that in Indonesia, traditions neither disappear nor merely survive passively in marginal forms. Rather, they undergo processes of re-embedding, active reinterpretation, and revitalization through the very instruments of modernity itself. This phenomenon is critically explored through three loci: the pluralization of religious authority in the digital era, the philosophical reconstruction of the Minangkabau matrilineal tradition within the context of globalization, and the rationalization of Javanese agricultural rituals (*Wiwitan* and *Slametan*) amid agrarian modernization. The article offers a theoretical contribution through the concept of “taming the juggernaut,” a reflexive socio-cultural strategy whereby Indonesian communities position themselves as active agents capable of directing and domesticating the disruptive forces of modernity in order to preserve the continuity of their spiritual and cultural identities. This form of hybrid coexistence reinforces the thesis of global desecularization while simultaneously proposing an alternative model of modernity that challenges the secular universalism of the West.