Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penguatan Peran Kelompok Masyarakat Dalam Krisis Iklim: Studi Komunitas Bank Sampah Berbasis GEDSI Rosmalinda Rosmalinda; Moh. Ekaputra; Mahmul Siregar; Agusmidah Agusmidah; Ade Candra; Hafizhul Khair; Hayatunnufus Hayatunnufus
Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v7i2.7987

Abstract

Krisis iklim global semakin mendesak dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca, salah satunya berasal dari isu sampah. Permasalahan sampah di Desa Bandar Khalipah Dusun 17 menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemilahan dan pengelolaan sampah, sehingga diperlukan pendekatan berbasis komunitas. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga melalui pembentukan bank sampah berbasis GEDSI (Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion). Metode yang digunakan adalah sosialisasi dengan menggunakan alat berupa kuesioner pre-test dan post-test serta dilanjutkan dengan pelaksanaan program Bank Sampah dan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program tersebut. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah, terbentuknya komunitas Bank Sampah BOHAI Sadar Lingkungan, serta meningkatnya partisipasi warga dalam kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengelolaan sampah, terutama anak-anak. Persepsi focal point bank sampah menunjukkan sebanyak 37% tidak menyetujui bahwa anak-anak memiliki kesadaran atas pengelolaan sampah. Pada tahap pelaksanaan program, terdapat peningkatan tingkat kesadaran anak-anak terhadap lingkungan dari 62.4% menjadi 75.5%. Walaupun terdapat hambatan berupa keterbatasan sarana, prasarana, dan transportasi, program ini berhasil mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) serta memperkuat peran komunitas dalam menghadapi krisis iklim. Bank sampah tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga sarana rekayasa sosial yang mendorong pemberdayaan masyarakat, penguatan nilai lingkungan, serta menciptakan peluang ekonomi lokal berkelanjutan
Marginalized Women in the Political Agenda of North Sumatra: Aspirations for welfare and Legal Protection Detania Sukarja; Harmona Daulay; Mahmul Siregar; Devi Yulida; Annisa Hafizhah
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 5 No. 01 (2026): Vol. 05 No. 01 (2026) February Edition 2026
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the extent to which gubernatorial candidates in North Sumatra incorporate women’s rights and welfare into their policy agendas, with specific attention to marginalized women. Although the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandates the state to safeguard the welfare of all citizens, many women in marginalized positions continue to experience limited access to education, healthcare, economic opportunities, and legal protection. Using a qualitative research design, this study draws on in-depth interviews with 12 marginalized women in Medan, including domestic workers, small-scale traders, women with disabilities, and housewives from economically disadvantaged households. The research explores women’s expectations regarding gubernatorial policies that could improve their access to welfare services, education, healthcare, and legal safeguards. The findings indicate that patriarchal social structures, unequal access to public services, and ongoing gender-based violence remain dominant challenges for marginalized women in North Sumatra. Despite gradual improvements in gender equality, substantial disparities persist. While the policy platform of the gubernatorial candidate pair Muhammad Bobby Afif Nasution and Surya identifies women’s empowerment as a strategic priority, the proposed initiatives lack clear operational frameworks. Conversely, the policy agenda of Edy Rahmayadi and Hasan Basri Sagala places limited emphasis on gender-related concerns. Marginalized women express a strong demand for policies that support skills development, access to micro-capital, and more effective legal protection, accompanied by transparent and accountable governance. This study highlights the need for more concrete and inclusive policy commitments to ensure that women’s empowerment becomes an integral component of regional development in North Sumatra.