Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
11.469
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL TRANSPARENCY Arena Hukum JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Sriwijaya Law Review Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Notarius Jurnal HAM JURNAL MERCATORIA Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) JURNAL ILMIAH ADVOKASI AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum JHR (Jurnal Hukum Replik) ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal Suara Hukum Randwick International of Social Science Journal Jurnal Scientia NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Zaaken: Journal of Civil and Business Law International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Journal Equity of Law and Governance Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Notary Journal Jurnal Hukum Sehasen Locus Journal of Academic Literature Review Syiah Kuala Law Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Pencerah Bangsa Engineering and Technology International Journal (EATIJ) Recht Studiosum Law Review Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Mahadi : Indonesia Journal of Law Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Jurnal Media Akademik (JMA) Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Multidisiplin Indonesia INSPIRING LAW JOURNAL Jurnal Intelek Insan Cendikia SASI Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues ULJLS
Sukarja, Detania
Faculty Of Law, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia.
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 118 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 118 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Tanggungjawab Penyedia Jasa Konstruksi Terkait Kegagalan Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Fitri Yanni Dewi Siregar; Sunarmi Sunarmi; Mahmul Siregar; Detania Sukarja
USU LAW JOURNAL Vol 7, No 5 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (800.144 KB)

Abstract

Abstract. A development project is a legal act carried out by a person or business entity on the basis of an agreement or contract at a certain time and place, which is needed by a user of goods or services in this case the government. In the implementation of construction work, there are certainly many factors that can trigger the failure of construction work, one of them is the incompability of construction work contract, work plan and terms, and the conditions in the field. This mismatch becomes a construction failure that will have an impact on the vulnerability of the building so that there is a risk of failure in the building which can even cause casualties. The failure of construction provisions regarding the rights and obligations of users and service providers in Government Procurement of Goods / Services which has been regulated and stipulated in the construction work contract provisions in the procurement of government goods/services and legislation related to construction services. Forms of legal liability if in the implementation of construction work things happen that are not in accordance with the agreement of the parties, the service users give the service provide an opportunity for service providers to repair and make these improvements will be stated in the contract addendum. To protect the parties, especially those who are disadvantaged in carrying out construction work, the form of legal protection that can be done is by providing preventive legal protection is related to the type of coverage that can be agreed on in construction work contracts that include guarantees and repressively if the implementation of one or both parties commit negligence which can intentionally caused casualties.   Keywords: procurement, construction failure, construction contract
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAGU YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER) UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DALAM MEDIA INTERNET BERSADARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Yessica Agnes; Bismar Nasution; Detania Sukarja
TRANSPARENCY No 1 (2018)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAGU YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER) UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DALAM MEDIA INTERNET BERSADARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA *)Yessica Agnes Saragi **)Bismar Nasution ***)Detania Sukarja   Karya cipta di bidang musik dan lagu saat ini telah didukung oleh kemajuan teknologi dan media internet. Siapa saja dapat melakukan rekaman suara atau video memakai karya cipta lagu orang lain dan mengunggahnya ke media sosial yang dimiliki oleh pelaku cover version tersebut. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang apabila pelaku cover version yang ingin mengkomersialisasikan atau mencari keuntungan melalui lagu yang memilik hak cipta, harus mendapatkan izin atau lisensi melalui pemegang hak cipta agar tidak melanggar hak cipta. Perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan iklim dan suasana yang lebih baik bagi pertumbuhan dan perkembangan industri musik di Indonesia. Walaupun tanpa melakukan pencatatan, karya cipta tersebut sudah mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Hak Cipta. Tetapi  suatu karya cipta akan lebih baik melakukan pencatatan agar terhindar dari permasalahan pelanggaran hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta. Penelitian ini bersifat menganalisis secara deskriptif dengan memaparkan dan mengungkapkan yang berkaitan dengan judul penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini masyarakat belum menyadari bahwa hak cipta sangatlah penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan dalam Indonesia. Masih banyak di dapati penyanyi yang menyanyikan kembali lagu atau musik orang lain secara komersial tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta, baik secara langsung ataupun melalui media internet dan lainnya yang memperoleh keuntungan bagi si pelaku cover version. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengatur perlindungan bagi karya cipta lagu atau musik, sehingga pencipta atau pemegang hak cipta mendapatkan hak ekonomi dan hak moralnya. Penyelesaian sengketa untuk hal di atas dapat dilakukan melalui jalur non litigasi atau pun jalur litigasi yaitu Pengadilan Niaga.   Kata Kunci: Lagu, Perlindungan Hukum, Cover version *) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **) Dosen Pembimbing I ***) Dosen Pembimbing II
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIKA YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MUTU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan: No. 2380 K/Pid.Sus/2011) Dian Meinar; Sunarmi Sunarmi; Detania Sukarja
TRANSPARENCY Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (684.569 KB)

Abstract

Kebutuhan dan permintaan oleh masyarakat akan kosmetika menopang pertumbuhan volume penjualan kosmetik. Pentingnya akan kebutuhan kosmetik ini menimbulkan dampak semakin meningkatnya industri kosmetika. Masyarakat dapat dengan mudah menemukan berbagai macam produk kosmetika di pasaran. Walaupun begitu tidak semua produk kosmetika yang beredar di pasaran telah memenuhi syarat dan standar mutu yang berlaku.Oleh karena itu perlindungan konsumen diperlukan untuk melindungi hak-hak konsumen atas perbuatan pelaku usaha yang menjual dan mengedarkan produk kosmetika yang tidak memenuhi standar mutu. Metode penulisan yang dipakai untuk menyusun skripsi ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Jenis data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier menyangkut dengan peneltian ini yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Adapun beberapa kesimpulan dalam skripsi ini antara lain yaitu pertama mengenai pengaturan mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetika dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, serta peraturan terkait yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua, praktek bisnis peredaran kosmetika yang tidak memenuhi standar mutu ini masih terjadi di tempat-tempat perbelanjaan di kota Medan. Ketiga, untuk melindungi hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha yang mengedarkan dan menjual produk kosmetika yang tidak sesuai dengan standar mutu maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Kosmetika yang Tidak Memenuhi Standar Mutu
PENERAPAN BUKTI TIDAK LANGSUNG (INDIRECT EVIDENCE) DALAM HUKUM ACARA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) (STUDI KASUS YAMAHA DAN HONDA PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR.04/KPPU-I/2016) Gary Barus; Ningrum Sirait; Detania Sukarja
TRANSPARENCY Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.45 KB)

Abstract

Pada prinsipnya persaingan usaha adalah baik adanya, karena melalui persaingan usaha, efisiensi ekonomi secara keseluruhan akan meningkat. Perusahaan-perusahaan yang bersaing secara sehat akan menghasilkan produk-produk dengan harga yang lebih murah, mutu yang lebih baik, dan pelayanan yang lebih memuaskan. Pelaku usaha yang efisien akan selalu mencoba memaksimalkan keuntungan yang diraihnya. Keuntungan yang paling besar adalah apabila pelaku usaha dapat menguasai pasar. Hukum persaingan pada dasarnya memperbolehkan penguasaan pasar dengan persyaratan penguasaan pasar tersebut diperoleh dan dipergunakan dengan cara persaingan usaha yang sehat. Namun, banyak strategi bisnis yang dilakukan untuk dapat memenangkan persaingan yang ada dengan cara yang tidak sehat seperti kartel, posisi dominan, persekongkolan dan praktik persaingan usaha tidak sehat lainnya untuk mendapatkan keuntungan yang pada akhirnya mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. PT. Yamaha Indonesia Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor sebagai pabrikan sepeda motor di Indonesia yang saat ini menguasai pangsa pasar, diindikasikan melakukan praktik kartel sehingga mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan (library research), yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan, seperti perundang-undangan, buku-buku, majalah dan internet yang dinilai sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini. Kata Kunci : Persaingan Usaha, Kartel, Sepeda Motor.
AKUISISI SAHAM PERUSAHAAN DAN IMPLIKASI DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DITINJAU DARI UU.NO 5 TAHUN 1999 (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR.09/KPPU-L/2009 TENTANG AKUISISI SAHAM OLEH PT. CARREFOUR INDONESIA TERHADAP PT. ALFA RETAILINDO) Daniel Perananta Perananta; Ningrum Sirait; Detania Sukarja
TRANSPARENCY Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.824 KB)

Abstract

Akuisisi merupakan pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang dapat dilakukan dengan mengambilalih aset suatu perusahaan dan dengan mengambilalih saham dari perusahaan lain. Larangan terhadap kegiatan ini ditujukan terhadap praktek akuisisi yang terjadi di setiap level perdagangan atau  sektor  industri yang  dapat mengakibatkan terjadinya  hambatan terhadap persaingan usaha dan terjadinya praktek monopoli. Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menetapkan bahwa penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan yang mengakibatkan nilai aset dan nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu. Dari  segi  bentuk  akuisisi  berbeda  dengan  merger.  Pada  umumnya akuisisi dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lain yang mendukung bidang usaha dengan perusahaan yang mengakuisisi tersebut, baik yang dilakukan secara horizontal maupun vertikal. Dimana akuisisi horizontal dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memperbesar pangsa  pasar,  yang  antara  lain ditempuh  melalui  pengurangan  tingkat  kompetisi  dan  pada  akuisisi  secara vertikal dimana perusahaan pengakuisisi akan merasa aman karena perusahaan tersebut tidak akan kehilangan pemasok, konsumen, atau distributor yang akan memasarkan  produk  yang  dihasilkan.  Tindakan  akuisisi  dalam  hal  ini  adalah untuk menciptakan konsentrasi pasar yang dapat mengakibatkan harga produk semakin  tinggi  dengan  melihat  produk  pada  pasar  yang  bersangkutan  serta berapa besar pangsa pasar yang dikuasi oleh perusahaan tersebut. Kemudian untuk menambah kekuatan pasar (market power) menjadi semakin besar yang dapat mengancam para pesaing dari perusahaan tersebut. Pengaturan   mengenai   Akuisisi   diperjelas   dengan   adanya   peraturan komisi  pengawas  persaingan  usaha  (KPPU)  No.  1  tahun  2009  mengenai pranotifikasi  penggabungan,  peleburan  dan  pengambilalihan.  Serta  dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau peleburan serta pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kata Kunci :Akuisisi
PenerapanPrinsipPiercing The Corporate Veil dalamKasusPerdataAntara PT. CIMB NiagaTbk VS PT. Adi Partner Perkasa, Dkk. (StudiPutusanNomor: 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel) Ruth Siallagan; Bismar Nasution; Detania Sukarja
TRANSPARENCY Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.37 KB)

Abstract

Perseroan Terbatas (Perseroan) selaku organisasi usaha berbadan hukum memiliki kedudukan yang setara dengan manusia di hadapan hukum. Hal ini dilandasi dengan kebolehannya untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat juga ditutut pertanggungjawabannya atas tindakan yang dilakukan atas nama suatu perseroan. RUPS, direksi dan dewan komisaris selaku organ Perseroan memiliki andil yang besar dalam pengambilan kebijakan (policy) oleh perseroan. Ketiganya berperan aktif dalam menentukan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh perseroan. Kendati demikian, ketiganya memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas kerugian yang diperoleh atas tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Pertanggungjawaban tersebut bersifat terbatas (limited liability). Namun, ada kalanya pertanggunjawaban tersebut dapat dituntutkan secara penuh kepada organ perseroan yang melakukan perbuatan yang menyalahi tugas dan tanggungjawabnya  atau mempengaruhi kebijakan perseroan yang berujung pada terjadinya pelanggaran hukum atau kerugian terhadap perseroan. Penuntutan pertanggungjawaban ini diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan berdasar pada prinsip piercing the corporate veil yang merupakan prinsip yang menegasikan pertanggungjawaban terbatas yang dimiliki oleh organ perseroan. Penerapan prinsip piercing the corporate veil telah ada dalam tatanan praktik hukum di Indonesia, penerapan prinsip ini memberikan titik cerah akan transparansi dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan suatu perseroan. Sehingga perseroan melalui organnya juga turut berhati-hati dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengambilan kebijakan perseroan karena telah ada hukum yang mengikatnya. Penulis melaksanakan penelitian terhadap penerapan prinsip ini dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat normatif yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sekunder, yang merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan media elektonik/internet. Kata Kunci: DewanKomisaris, Piercing The Corporate Veil, Perseroan Terbatas
KAJIAN HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA (STUDI KASUS SENGKETA JUAL BELI BATUBARA PT DAYA MANDIRI RESOURCES INDONESIA DAN PT DAYAINDO RESOURCES INTERNASIONAL, TBK VS. SUEK AG) Lydia Wirawan; Mahmul Siregar; Detania Sukarja
TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.088 KB)

Abstract

Arbitrase adalah suatu upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa dagang secara cepat, tepat, dan hasil memuaskan. Putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali sehingga putusan arbitrase dianggap final dan mengikat semua pihak. UU Arbitrase menegaskan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang terikat perjanjian arbitrase. Ketua pengadilan juga tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari suatu putusan arbitrase. Meskipun demikian, masih dapat ditemui kasus dimana Pengadilan Negeri menerima permohonan pemeriksaan putusan arbitrase nasional maupun internasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa perkara dengan putusan arbitrase, dan kepastian hukum terhadap putusan arbitrase asing LCIA No. 101655 yang dimohonkan pembatalannya dalam kasus yang diangkat penulis. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan dengan menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder dalam bidang hukum yang berkaitan dengan topik skripsi. Kesimpulan yang dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing di Indonesia adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agar dapat diakui di Indonesia, putusan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam UU Arbitrase. Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa isi putusan arbitrase dari suatu perkara. Permohonan pembatalan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap putusan LCIA No. 101655 telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung dalam tingkat banding dengan alasan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa. Dengan demikian, putusan LCIA No. 101655 dapat dilaksanakan sebagaimana tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 1990.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM AKAD ASURANSI JIWA SYARIAH PADA PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA Muhammad Akbar; Bismar Nasution; Detania Sukarja
TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.56 KB)

Abstract

Pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa berdasarkan prinsip syariah memiliki perbedaan dengan perjanjian asuransi jiwa konvensional. Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah harus beroperasional sesuai dengan prinsip syariat Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya unsur-unsur gharar, maisir, dan riba. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana peranan asuransi dalam pembangunan ekonomi, bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam akad asuransi jiwa syariah pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Metode analisis yang dipakai adalah kualitatif, dan penyajian datanya dalam bentuk laporan tertulis secara ilmiah. Peranan asuransi dalam pembangunan ekonomi adalah sangat penting sebab pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai, sehingga diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana investasi, khususnya yang bersumber dari tabungan masyarakat. Perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam akad asuransi jiwa syariah pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia diatur pada syarat-syarat khusus polis unit link konstribusi berkala Allianz Syariah yaitu cara pembayaran konstribusi dapat dilakukan secara tahunan, semesteran, kuartalan atau bulanan. Apabila dalam masa asurani peserta meninggal dunia, maka perusahaan akan membayarkan maslahat asuransi sebesar yang tercantum dalam data polis ditambah maslahat investasi berupa saldo nilai investasi yang ada dalam polis sampai dengan tanggal disetujuinya klaim.  Bentuk perlindungan hukum yang diberikan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia terhadap proteksi tertanggung sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, maka untuk peserta yang berusia di bawah 5 (lima) tahun, maslahat asuransi yang dibayarkan mengikuti ketentuan usia peserta pada saat meninggal dunia <= 1 tahun yang diterimanya 20%, usia 2 tahun 40%, usia 3 tahun 60%, usia 4 tahun 80% dan usia  lebih dari 5 tahun diterima sebesar 100%.
KAJIAN HUKUM PERALIHAN STATUS PMDN MENJADI PMA PADA PT TEGUHKARSA WANALESTARI Hari Wijaya; Bismar Nasution; Detania Sukarja
TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.659 KB)

Abstract

Penanaman modal merupakan salah satu sumber pemasukan dana yang penting dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian negara. Dilihat dari sumbernya, status penanaman modal dapat dibedakan menjadi penanaman modal yang bersumber dari dalam negeri, dan penanaman modal yang bersumber dari asing.Dalam pelaksanaanya status penanaman modal tersebut dapat melakukan peralihan dari PMDN menjadi PMA maupun sebaliknya. Pemasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pengaturan penanaman modal di Indonesia, bagaimana proses hukum untuk memperoleh status perusahaan penanaman modal dan peralihannya, serta bagaimana aspek hukum terhadap peralihan status PMDN menjadi PMA pada PT Teguhkarsa Wanalestari. Penelitian ini mengunakan metode yuridis-normatif. Yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu inventaris perturan-peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal, PT, status perusahaan penanaman modal, dan pengaturan mengenai penanaman modal yang diatur oleh BKPM, yang dikaji pada PT Teguhkarsa Wanalestari untuk hasil penelitian yang lebih mendalam. Kesimpulan yang dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa pengaturan penanaman modal di Indonesia pada saat ini diatur dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal yang dalam proses hukum untuk memperoleh status penanaman modal dan peralihannya terus mengalami peningkatan mulai dari pembaharuan Undang-Undang Penanaman Modal yang menjadi kepastian hukum penanaman modal di Indonesia, peningkatan fasilitas pelayanan dengan menghadirkan BKPM dan menerapkan PTSP yang tentu saja bertujuan untuk mempermudahkan dan meringankan para penanam modal. Peralihan status PMDN menjadi PMA pada PT Teguhkarsa Wanalestari merupakan keharusan yang mana peralihan status PMDN menjadi PMA yang disebabkan masuknya modal asing dalam perusahaan induknya, mengakibatkan PT Teguhkarsan Wanalestari juga menerima modal asing walaupun tidak secara langsung. Hal lain juga yang mengharuskan PT Teguhkarsa Wanalestari melakukan peralihan status adalah guna menghindari agar dikemudian hari tidak terjadi kontradiksi ataupun pertentangan atas Daftar Negatif Investasi. Kata Kunci : Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri, Peralihan Status, Penanaman Modal Asing
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA OBAT-OBATAN YANG TIDAK MEMILIKI LABEL BPOM (STUDI KASUS OBAT ZENITH CARNOPHEN) Winda Ramadhani; Bismar Nasution; Detania Sukarja
TRANSPARENCY Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (843.718 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang beredarnya obat-obatan secara ilegal di Indonesia. Serta untuk mengetahui penerapan hukum, pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana pengedar obat secara ilegal dalam putusan perkara Nomor : 287/Pid.Sus/2013/PN.TBN. Metode yang di pakai pada penulisan skripsi ini adalah metode Hukum Normtif, dengan tekhnik pengumpulan data secara kepustakaan. Guna memperoleh bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan menunjukkan bahwa obat merupakan hal terpenting dalam masyarakat, sehingga sebagian masyarakat tidak mementingkan lagi seberapa pentingnya obat yang yang harus memiliki label BPOM. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sendiri telah mengatur tentang syarat peredaran obat. Serta dalam kasus ini BPOM sendiri yang langsung melakukan pemeriksan tersebut kepada pelaku usaha, namun masih saja banyak pelaku usaha yang tidak mau mengikuti aturan tersebut. Maka dari itu, peran aktif pemerintah sangat berguna dalam menyosialisasikan peraturan obat-obatan dan hak-hak konsumen agar konsumen mengerti sebelum membeli obat tersebut.
Co-Authors Affila Agusmidah Agusmidah Agustono Ariska, Jeffrey Ahmad, Akiruddin Ali Mulyo Utomo Alvi Syahrin Amala, Sri Rizky Amirah Ainun Sofiah Hasibuan Ammanawwara, Ammanawwara Andjelina Panggabean, Lamsumihar Andy Isnanda Anwar, Tengku Keizrina Devi Atika Chyntya Aulia, Kevin Azhar Ismadi Azwar, Tengku Keizerina Devi Barran Hamzah Nasution BISMAR NASUTION Bismar Nasution Bridail, Bridail BUDIMAN GINTING Budiman Ginting Carl Augustinus Hothinca Soutihon Tampub Charles Anom Chelin Claudia Cindy Theresia Br Manurung Daniel Perananta Perananta Daulay, Harmona Dea Vony Nifili Zega Dedi Harianto Demak Aspian Devano Yohannes Dian Meinar Ekaputra, Mohammad Elise ELYSIA ZANETA Sinaga Emya Pratidina Sembiring Faisal Akbar Nasution Fitraeva Pane, Yos Fitri Yanni Dewi Siregar Gary Barus Hafizhah, Annisa Harahap, Mhd Dicky Safii Hari Wijaya Harmona Daulay Hasibuan, Rahmat Anshar HASIM PURBA Hasyim Purba Hendri Kurniawan Henry Sinaga Hutabarat, Jenrico Louis Ikhsan Lubis Ikhsan Lubis Ikhsan Lubis Imastian Chairandy Siregar Jannah, Rizki Nurul Jelly Leviza Jeni JAudria Loviana Jesica Pasaribu Keizeirina Devi Keizerina Devi Keizerina Devi Azwar, T Keulana Erwin Kezerina Devi Khair, Azizan Khairunnisa Sembiring Kristania Felita Lisa Andriati, Syarifah Lubis, Ikhsan Lubis, Mayang Sary Br Lubis, Tri Murti Lydia Wirawan Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar MAHMUL SIREGAR Malik Hamid Malik, Rahman Manik, Candoro Tua Marbun, Liza Dameria Maria Fitriani Lubis Mariane Magda Ketaren Marlina Marlina Marlina Marlina, Marlina Mayang Sary Br Lubis Mochtar Indra Efendi Siregar Muhammad Akbar Muhammad Hadi Muhammad Zhafran Nada Indah Fitrahhani Namora*, Ola Fatimah Napitupulu, Bani Praseto Natcha, Natcha Naufal Hidayat NINGRUM NATASYA SIRAIT Ningrum Sirait OK. Saidin Parlin Dony Sipayung Perangin-angin, Donsisko Putri, Zelika Annisa Rahmat Anshar Hasibuan Rahmat Hasibuan Rahmi Handayani Rahmi Pambpha Patresia M Raymond Adytia Depari Rezki Arafah Rina Alamanda Nasution Ririn Aprillyani Ritonga, Syahdani Rizky Wardiman Rizki Putra, Rahmat Rizkita, Cindy Robert Robert Robert Robert, Robert Rommy Hamzah Rosmalinda, Rosmalinda Rosnidar Sembiring Rudy Haposan Siahaan Rugun Maylinda Rumahorbo, Alberth Mangasi Ruth Siallagan Ryan Samuel Saidin Saidin Saidin, OK Saidin, OK. Salomo Kevin Samuel Midian Tarigan Sarah Indah Nilam Wulandari Sarah Pratiwi Siahaan, Josephine Clara Lamuli Sihombing, Harafuddin Sipahutar, Regina Lois Priscilla Siregar , Mahmul Star Parulian Steven Simanjuntak Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Syafrizal Helmi Situmorang Syarifah Lisa Andriati Sylvina Anggita T. Keizerina Devi A T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar Tamiarisa Amanda Fasa Rambe Tarigan, Gita Gisela Andriani Br Tarsisius Murwadji Tarsisius Murwadji Tarsius Murwadji Tengku Keizrina Devi Anwar Tony Adam Tri Murti Tri Murti Lubis Tri Murti Lubis Tumanggor, Deynisa Bella Upsa Vision Vanesia Murni Wahyudi, Ichsan Wessy Trisna Wilbert Wilbert Winda Ramadhani Windy Grace Yeni Sandy Bangun, Yeni Sandy Bangun Yesi Ansari Yessica Agnes `Saidin, OK.