Saut Parulian Panjaitan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Legal Importance of Registering Intellectual Property for Creative Economy Stakeholder as Loan Collateral Sri Handayani; Muhammad Rasyid; Saut Parulian Panjaitan
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i1.3332

Abstract

Intellectual Property as the foundation of the creative economy can provide massive economic benefits with the intellectual capacity of the nation, the design and development of intellectual property-based financing schemes. however, the utilization of intellectual property resulting from the creativity of creative economy practitioners in the application of intellectual property-based financing schemes must have record or certificate of intellectual property. The awareness of creative economy practitioner in Indonesia is currently low when it comes to registering intellectual property products. This research is a normative legal study based on primary legal sources consisting of legislative regulation. It is further supported by secondary data obtained through literature reviews and an analysis of various related literature regarding the core issue of this study. Registration and recording of intellectual property in Indonesia remain low because the public, especially creative economy practitioners have limited knowledge about the intricacies of registration and recording. Additionally, the public perceives registering and recording as futile due to the weak enforcement of intellectual property laws. Creative economy practitioners also lack awareness of the benefits of registration or recording as a requirement for obtaining capital through intellectual property-based financing schemes. Efforts made by the government include improving the enforcement of intellectual property laws and simplifying and reducing the cost of intellectual property registration and recording. The support of the intellectual property recording mechanism as collateral for loans can assist creative economy practitioners in obtaining funding.
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA Renol Ababil; Saut Parulian Panjaitan; Ruben Achmad
Lex LATA Vol. 7 No. 1 (2025): MARET 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v7i1.3717

Abstract

Penegakkan Hukum Sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa komponen berikut: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Prosedur pemeriksaan-yaitu proses penyelidikan dan penyidikan, yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, penggeledahan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat-dilakukan di masing-masing komponen tersebut. Dalam Prosesnya sering terjadi kesalahan sehingga merugikan tersangka. Sehingga ada Lembaga yang Bernama Pra-pradilan. Pra-pradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut aturan undang-undang tentang: sah atau tidaknya suatu penangkapan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, dan permintaan ganti rugi atau rehabilitas. Penelitian ini menggunakan metode Normatif Penelitian ini didasarkan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier berdasarkan Penelitian ini diperoleh bahwa penetapan tersangka masuk kedalam objek praperadilan dan hakim dilarang menolak untuk memeriksa, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilanya serta. Dalam Perkara Praperadilan Mengenai Penetapan Tersangka yaitu Bahwa penetapan tersangka tidak diatur dalam pasal 77 KUHAP, tetapi tentang objek praperadilan pasal 77 KUHAP telah diatur secara limitative