p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yustitia
ADRIE S
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

REKONSTRUKSI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN TRADISIONAL DI BALI I KETUT SUARDITA; ADRIE S; I PUTU ANDIKA PRATAMA
Jurnal Yustitia Vol. 18 No. 2 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v19i2.1350

Abstract

Pemanfaatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat, namun di sisi lain, keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) juga melibatkan proses rekonstruksi budaya hukum yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat desa. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memengaruhi rekonstruksi budaya masyarakat desa, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun nilai-nilai budaya lokal. Penelitian ini merupakan Doctrinal Research dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, eksistensi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga berbasis keuangan dengan tata kelola berlandaskan otonomi Desa Adat semakin dipertegas dengan diaturnya di dalam hukum adat dan hukum positif yang berlaku di Provinsi Bali. Hal ini bertujuan sebagai sarana memajukan Masyarakat Desa Adat secara ekonomi, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Kedua, Rekonstruksi budaya hukum masyarakat dalam pemanfaatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali sangat penting untuk memastikan keberlanjutan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga keuangan tradisional yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan akar budaya yang menjadi dasar operasionalnya. Rekonstruksi ini perlu melibatkan penyesuaian antara prinsip-prinsip hukum adat dan tuntutan modernisasi ekonomi.
EKSISTENSI KARYA SENI RAJAH TUBUH (TATO) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL I PUTU ANDIKA PRATAMA; I KETUT SUARDITA; ADRIE S; Anak Agung Gede Agung Indra Indra Prathama
Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1673

Abstract

Secara yuridis penting untuk dilakukannya kajian secara mendalam terkait isu hukum perlindungan atas karya seni tato. Kajian ini akan membahas mengenai bentuk perlindungan terhadap karya seni tato dalam perspektif hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan tipe penulisan Doktrinal Research. Dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan jurnal ini dilakukan dengan studi dokumen dengan pendekatan perundangundangan pendekatan fakta dan pendekatan analisis konseptual. Adapun hasil dan pembahasan yaitu tato sebagai salah satu objek perlindungan hak cipta berupa gambar mendapat perlindungan secara otomatis sebagaimana diatur dalam UUHC. Berkaitan dengan motif tato sepatutnya dilindungi sebagai salah satu Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana ditentukan dalam UUHC. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional terhadap tato diberikan mengingat desain dan cara pembuatan tato sebagian besar memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai yang hidup atau tradisi dalam masyarakat. Negara wajib untuk melakukan inventarisasi, menjaga dan melestarikan keberadaan tato sebagai salah satu Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki oleh Indonesia