Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law and Security Studies
Lili Andayani Daulay
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Transformasi Kebijakan Penal Dalam Kuhp Baru Dan Dampaknya Terhadap Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penindakan Kejahatan: Analisis Kriminologis Lili Andayani Daulay; Edi Saputra Hasibuan
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5897

Abstract

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa pergeseran paradigma pemidanaan yang mendasar, yakni dari orientasi retributive justice menuju restorative justice yang mengutamakan pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, dan komunitas. Perubahan ini secara langsung memengaruhi strategi operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), baik dalam dimensi pencegahan maupun penindakan kejahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode statute approach dan conceptual approach untuk menganalisis implikasi transformasi kebijakan penal terhadap fungsi kepolisian dari perspektif kriminologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP baru mendorong Polri untuk bertransformasi menjadi agen community policing yang aktif, menerapkan mekanisme restorative justice dalam penyidikan, serta mengadopsi sistem double track yang memadukan sanksi pidana dengan pendekatan rehabilitatif. Namun, terdapat enforcement gap yang cukup serius antara norma hukum baru dan realitas operasional di lapangan, yang bersumber dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, persistensi budaya hukum yang represif, serta belum harmonisnya KUHP dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Reformasi kelembagaan yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi keniscayaan agar pembaruan legislasi tidak hanya berhenti pada tataran normatif semata.
Co-Authors Edi Saputra Hasibuan