Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.189
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Hukum Sasana International Journal of Social Service and Research Journal of Social Research Jurnal Hukum Pelita Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)
Edi Saputra Hasibuan
Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Dan Direktur Eksekutif Lemkapi, Indonesia
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Keadilan Restorative Justice Melalui Kebijakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Edi Saputra Hasibuan
Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v7i2.712

Abstract

Kedudukan hak dan kewajiban setiap orang di dalam pengadilan adalah sama, namun sebagai suatu relasi  yang khusus dalam sistem peradilan pidana, anak harus mendapatkan penanganan berbeda, mengingat anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak muncul sebagai bentuk niatan untuk membuat pengadilan ramah anak, bahkan melihat lebih jauh tentang substantsi yang paling mendasar tentang aturan ini, yaitu mengedepankan prinsip keadilan restorative justice dengan maksud untuk mencari penyelesaian perkara tanpa harus melalui persidangan. Namun dalam prakteknya masih ada perkara-perkara anak yang terus menempuh jalur hukum melalui pengadilan. Permasalahan itulah yang kemudian akan dibahas, melihat kebijakan dan realitas, serta tolak ukur tentang kasus seperti apa yang dapat diselesaikan dalam setiap proses penyelesaian perkara anak di pengadilan.
The Role of Indonesian Police Through “Cyber Patrol” in Preserving and Maintaining Cyber Room Security Edi Saputra Hasibuan
International Journal of Social Service and Research Vol. 2 No. 8 (2022): International Journal of Social Service and Research (IJSSR)
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v2i8.146

Abstract

The development of an increasingly advanced era has an impact on the advancement of technology and information that is increasing rapidly. The era of the Industrial Revolution 4.0 has also become something that requires everyone to be more sensitive and accustomed to using technology. However, like two sides of the same coin, it seems that everything that has a positive impact also has a drawback or a negative impact, the existence of deviations either by system errors or from human resources, causing new problems in the cyber world. Carding crimes, misuse of data, phishing, and defacement of a website, as well as activities that cause unrest, such as defamation and hoaxes, are some disturbing activities in the cyber world. Regarding this problem, the State or Government, which has the responsibility to protect its citizens, has begun to take a stand by coordinating with relevant institutions to take action and prevent the increase of crime in the cyber world. The National Police, as one of the state's tools and the front line in dealing with security and law enforcement, has formed a patrol team called the "Cyber Police" by conducting "Cyber Patrol" activities. It is very interesting to discuss, considering that nowadays, people can use technology to do something that violates the law; therefore, the existence of the Cyber Police is expected to prevent the bad impact of a cyber incident to create a safe and comfortable environment both directly (real), or indirectly (virtual world).
Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kejahatan Pelanggaran Data Di Indonesia Edi Saputra Hasibuan; Lia Salsiah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan oleh negara saat ini tidak hanya dilakukan secara fisik melalui kegiatan yang terjadi di lapangan, namun sudah harus lebih ditingkatkan, mengingat pelanggaran dan tindakan yang melawan hukum kini sudah berkembang pada suatu ruang yang disebut sebagai cyber space, dengan mengincar informasi mengenai data, kita dihantui dengan kejahatan yang tidak dapat kita lihat secara langsung. Sekarang ini pelanggaran terhadap keamanan data pribadi sudah menduduki tahap yang jauh berkembang, contohnya saja serangan dalam bentuk Malware atau Phising (pengelabuhan) aksi dari pelanggaran ini cenderung menyerang pertahanan dari perbankan dan situs dari pemerintahan, motif dari perbuatan pada peretas itu biasanya didasari oleh 2 hal yaitu ekonomi dan kepuasan juga unjuk gigi, selain itu dapat berupa teguran terhadap kinerja pemerintah, misalnya kasus menjelang pemilihan suara untuk pemilihan presiden baru Indonesia pada tahun 2019 lalu, situs dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) banyak menerima serangan dari para peretas hebat maupun amatir. Berdasarkan hal ini kemudian membuat penulis tertarik untuk menyoroti mengenai betapa pentingnya undang-undang khusus mengenai perlindungan data.
PENYULUHAN HUKUM PERAN KOMUNITAS AKADEMIK DALAM PENDIDIKAN DI ERA DIGITAL DI SMA NEGERI 11 JAKARTA TIMUR Edi Saputra Hasibuan; Widya Romasindah Aidy
Abdi Bhara Vol 1 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (637.648 KB) | DOI: 10.31599/abhara.v1i2.1529

Abstract

Indonesia amat menjunjung tinggi norma-norma adat dan budaya yang sudah ada sedari dulu, salah satunya dengan gotong royong. Gotong royong atau kerja sama adalah ciri khas Indonesia dan modal masyarakat Indonesia mencapai kemerdekaan dan refleksi jelas nilai-nilai komunal yang menjadi nafas dari kemasyarakatan Indonesia. Nilai komunalitas terlihat dalam berbagai budaya dan kearifan local yang tersebar diseluruh nusantara, seperti budaya rewang, kumpulan PKK dan kebiasaan Siskamling. Akan tetapi, penggunaan media digital dan pandemi COVID-19 menggeser pertemuan masyarakat dari ruang fisik ke ruang maya atau digital. Pola interaksi ini menyebabkan menyebabkan besarnya rasa individualitas dan rentan konflik serta perpecahan. Oleh karena itu diperlukan kesadaran untuk membangun komunitas akademik yang ajeg dan memperhatikan semangat kebersamaan dan gotong royong untuk membangun kembali nilai budaya komunalitas tersebut. Mitra dari kegiatan pengabdian ini adalah SMA Negeri 11 Jakarta Timur yang dihadapkan pada permasalahan minimnya pemahamannya terkait peran komunitas akademik khususnya bagi para siswa SMA  dalam dunia digital.
Upaya Evaluasi Polri Sebagai Respon Perubahan Terhadap Deretan Kasus di Tubuh Polri Edi Saputra Hasibuan; Lusia Sulastri
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.728 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i12.10841

Abstract

Sebagai sebuah institusi yang memiliki tugas dalam memberikan perlindungan dan menegakkan hukum, maka tentu hal ini memiliki tantangan tersendiri bagi Polri untuk menjaga profesionalisme dan integritas mereka terhadap masyarakat serta tanggung jawab kepada negara. Badai yang menimpa Polri melalui beberapa kasus yang menimpa anggota mereka menjadi sebuah pecutan keras bahwa Polri harus membenahi diri dan memperbaiki kualitas institusi mereka, salah satunya adalah penembakan yang terjadi antara anggota Polri yang dilakukan oleh salah satu petinggi Polri, Irjen Pol. Ferdy Sambo kepada anak buahnya yaitu Brigadir Nofriansyah Josua Hutabarat dengan memerintahkan salah satu anak buah dari Ferdy Sambo yaitu Bharada Richard Eliezer sedang menjadi pembicaraan dan perhatian segenap masyarakat Indonesia, sejak tulisan ini dibuat kasus ini pun sedang dalam proses persidangan. Wajah Polri Presisi yang telah berhasil dicapai harus ternodai tatkala munculnya kasus penembakan tersebut, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat menjadi sebuah catatan penting bagi Polri bahwa hal ini harus menjadi batu loncatan mereka agar segera melakukan evaluasi dan perubahan dalam rangka merebut kembali kepercayaan masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Polri bukanlah hal yang mudah, namun bagaimana cara mereka menghadapi rintangan tersebut yang kemudian menarik untuk dibahas dalam tulisan ini.
Berantas Terorisme: Motif Dibalik Pengikut Jamaah Islamiyah Edi Saputra Hasibuan
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.738 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i3.6547

Abstract

Sebagai sebuah kejahatan yang masuk ke dalam kategori kejahatan luar biasa, terorisme sampai saat ini masih menjadi sebuah ancaman di negara manapun. Terkait hal tersebut tentunya sudah tidak asing jika mendengar nama dari kelompok teroris yang telah memiliki catatan panjang keterlibatan kasus teror, Jamaah Islamiyah. Rangkaian kasus bom mulai dari bom Bali 1 dan 2, bom gereja, serta bom di kedutaan besar Australia. Sampai saat ini kelompok tersebut disinyalir masih berkembang, sehingga bisa di asumsikan bahwa masih ada yang berminat bergabung dengan organisasi tersebut. Hal tersebut kemudian memicu pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya organisasi ini berjalan, apa ideologinya, dan kenapa masih saja ada orang-orang yang mau bergabung dengan organisasi ekstremis ini, karena perlawanan terhadap teroris harus terus dilakukan baik melalui penindakan maupun pencegahan, agar tidak ada jamaah baru yang menghasilkan bibit-bibit teror di Indonesia.
The Police are Indecisive: Online Gambling is Rising. Facts about the Eradication of Online Gambling in the Field Edi Saputra Hasibuan
Journal of Social Research Vol. 2 No. 10 (2023): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v2i10.1405

Abstract

Gambling, a widespread practice in society, often lures individuals with the promise of accumulating wealth from their investments. As technology advances, gambling has found a new frontier online, offering convenience to both operators and participants who can easily access it through mobile phones or computers. However, from a normative standpoint, online gambling is banned and classified as a criminal activity in Indonesia. Online gambling operators exhibit remarkable cunning in their endeavors, employing a variety of websites and enticing promotions that challenge law enforcement agencies, particularly the police, in their efforts to combat it. This study aims to elucidate the legal status of online gambling in Indonesia and shed light on the role of the police in enforcing laws related to online gambling cases. It delves into the complexities of regulating this digital vice within the framework of Indonesian law, taking into account the challenges posed by the ever-evolving online gambling landscape. Gambling continues to captivate the public's interest as a means of wealth accumulation, the online variant presents unique challenges to law enforcement. This research endeavors to explore the legal intricacies and the police's role in addressing the issue, striving for a more comprehensive understanding of the situation.
EH Analysis Of Police Law That Deviates From The Ethical Perspective Of The Police Profession Edi Saputra Hasibuan
International Asia Of Law and Money Laundering (IAML) Vol. 2 No. 3 (2023): International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)
Publisher : International Asia Of Law and Money Laundering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59712/iaml.v2i3.70

Abstract

The development of Professional Ethics is contained in the regulation of the head of the profession and security section of the National Police. However, it is still a deviant act committed by members of the National Police. Like the cases we know such as sambo, tedi minahasa, akhirudin hasibuan where they are the police officers themselves who are supposed to set an example to the community but deviate from the essence of compliance and the basic duties of police members. The results of this study indicate that the deviation of the police apparatus is currently located by the person himself both in terms of economy and in terms of power so that the need for the implementation of the police ethics commission against members of the police who violate the law expressly without looking at the conditions of power carried out by members of the police.
Pemanfaatan Perkembangan Teknologi Informasi: Perdagangan Perempuan Dan Anak Untuk Eksploitasi Seksual Transnasional Kosma Kaju Gae; Joko Sri Widodo; Edi Saputra Hasibuan
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5524

Abstract

This study discusses the issue of trafficking of women and children for transnational sexual exploitation, focusing on the challenges faced in law enforcement and the use of technological developments as one of the modes in TPPO. Although the Indonesian government has taken several steps to address this issue, such as investigating and prosecuting cases of human trafficking, the results show a decline in investigations and convictions over the past few years. The development of information technology has been utilized by criminals to expand their networks and recruit victims boldly, which further worsens the situation. In addition, low levels of education and access to information among the community also contribute to the vulnerability of individuals to fraud and make them easy to fall into human trafficking networks. This study emphasizes the importance of improving education and access to information as a strategy to combat human trafficking
Polwan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Analisis Kasus Pembakaran Suami Di Mojokerto Dari Perspektif Gender dan Hukum Novita Irene Wong; Joko Sriwidodo; Edi Saputra Hasibuan
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5527

Abstract

Cases of gender-based violence in the family (KDRT) continue to be an important issue because of its major impact. Gender stereotypes that consider men as perpetrators and women as victims often ignore the fact that women can also be perpetrators. This study uses a normative approach with an analysis of laws and regulations, cases, and literature studies to understand the influence of gender roles in KDRT and the application of the law to perpetrators who are members of the police. The results of the study indicate the need for inclusive legal reform and an understanding of gender equality to ensure equal legal protection for all victims. In cases of KDRT involving female police officers, the application of the PKDRT Law is more relevant because it regulates physical violence that causes death. Handling this case requires a transparent, fair, and objective legal process, regardless of the status of the perpetrator
Co-Authors Aidy, Widya Romasindah Joko Sri Widodo Joko Sriwidodo Kosma Kaju Gae Lia Salsiah Lusia Sulastri Novita Irene Wong