Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Administrasi Negara Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Aulia Izlaini
Universitas Sriwijaya
Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Alternatif Kebijakan Permasalahan Sanitasi Lingkungan Akibat Sampah Di RT 15 Kelurahan Lawang Kidul Kota Palembang Aulia Izlaini; Indah Khairunisya Damayanti; Bunga Mar'atus Soleha; Teza Natasya Putri
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 23 No. 1 (2026): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v23i1.555

Abstract

Permasalahan sanitasi lingkungan akibat penumpukan sampah di RT 15 Kelurahan Lawang Kidul masihh menjadi persoalan yang berdampak pada kesehatan, kenyamanan, dan kualitas lingkungan masyarakat. Penumpukan sampah di saluran dam dan drainase menyebabkan penyumbatan aliran air sehingga memicu genangan dan banjir saat musim hujan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif kebijakan dalam mengatasi permasalahan sanitasi lingkungan akibat sampah di RT 15 Kelurahan Lawang Kidul. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik observasi lapangan,wawancara dengan Ketua RT dan masyarakat, serta studi literatur dan regulasi terkait pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan sanitasi dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya partipasi dalam kegiatan gotong royong, keterbatasan sarana pengelolaan sampah, serta adanya sampah kiriman dari wilayah lain melalui aliran dam. Berdasarkan hasil analisis, terdapat tiga alternatif kebijakan yaitu status quo, penguatan edukasi, partisipasi dan pemberian sanksi, serta penyediaan sarana dan penguatan pengelolaan sampah. Alternatif kebijakan yang paling direkomendasikan adalah penguatan edukasi, partisipasi, dan pemberian sanksi karena dinilai lebih realistis efektif, dan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan. Implementasi kebijakan memerlukan kerja sama antara masyarakat, pemerintah kelurahan, perangkat RT, dan instansi terkait agar kondisi sanitasi lingkungan dapat menjadi lebih baik. Kata Kunci: Kebijakan Publik, Lingkungan, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Sampah, Sanitasi Lingkungan
Analisis Penyelenggaraan Layanan Kartu Kuning (AK-1) Daring di Kota Palembang Berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2003 Julita Pratiwi; Sela Soka Reza; Indah Khairunisya Damayanti; Aulia Izlaini; Citra Az-Zahra Ramahdani; Atrika Iriani; Ade Maulidya
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 3 No. 6 (2026): November: Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/hukum.v3i6.1357

Abstract

Digital transformation in public service delivery has encouraged local governments to develop electronic-based services, including the online Job Seeker Card (AK-1) registration service at the Palembang City Manpower Office. This study aims to evaluate the maturity level of the online AK-1 service based on the four stages of e-government development outlined in Presidential Instruction No. 3 of 2003, namely Preparation, Maturation, Consolidation, and Utilization. This study employs a descriptive qualitative approach using digital content analysis and document review of the official portal and available supporting documents. The findings indicate that the online AK-1 service exhibits characteristics of the Consolidation Stage, as reflected in the availability of information on requirements and procedures, communication channels, and information regarding online registration and document submission. However, the operational success of the verification process and the interoperability of the system with other agencies cannot be confirmed based on the analysis of publicly available content. These findings highlight the need for stronger evidence to assess service maturity and further evaluation of system integration and service delivery quality. Follow-up evaluations can utilize operational data and user experience to assess whether the AK-1 document submission and verification process is proceeding in accordance with the procedures outlined on the official portal.
Co-Authors Atrika Iriani Bunga Mar'atus Soleha Citra Az-Zahra Ramahdani Indah Khairunisya Damayanti Julita Pratiwi Maulidya, Ade Sela Soka Reza Teza Natasya Putri