Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ALWAQFU Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Ahmad Kamil Harahap
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TEPUNG TAWAR DALAM TRADISI MELAYU-ISLAM: DIALEKTIKA ASIMILASI, AKULTURASI, DAN SINKRETISME BUDAYA Ahmad Kamil Harahap
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 5 No. 02 (2026): Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan tradisi tepuk tepung tawar dalam perspektif asimilasi, akulturasi, dan sinkretisme serta menjelaskan relevansinya dengan konsep living law dan al-'urf dalam hukum Islam. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang dipadukan dengan perspektif antropologi hukum, antropologi budaya, dan teori living law. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, artikel ilmiah, dokumen kebudayaan, dan literatur hukum Islam, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan teknik content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan tepuk tepung tawar tidak mencerminkan proses asimilasi yang menghilangkan identitas budaya Melayu, melainkan lebih tepat dipahami sebagai proses akulturasi yang mempertahankan bentuk-bentuk budaya lokal dengan melakukan reinterpretasi terhadap makna dan orientasi teologisnya sesuai prinsip tauhid. Sementara itu, sinkretisme lebih tepat diposisikan sebagai fase historis pada awal proses Islamisasi daripada sebagai karakter utama praktik tepuk tepung tawar yang berkembang dalam masyarakat Melayu kontemporer. Dalam perspektif antropologi hukum, tradisi ini merupakan manifestasi living law karena memperoleh legitimasi melalui penerimaan, praktik, dan pewarisan secara turun-temurun oleh masyarakat. Dari perspektif hukum Islam, tepuk tepung tawar dapat dikategorikan sebagai al-'urf al-?a??? sepanjang simbol-simbol ritual hanya dipahami sebagai media doa, ungkapan syukur, dan penghormatan kepada Allah Swt., bukan sebagai sumber kekuatan supranatural. Penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara adat Melayu dan syariat Islam bersifat dialogis dan adaptif sehingga menghasilkan tradisi budaya yang tetap mempertahankan identitas lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip normatif Islam.
PERAN PENGHULU SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN TAKLIK TALAK PADA BP4 KECAMATAN DI KOTA MEDAN Ahmad Kamil Harahap
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 5 No. 02 (2026): Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This article examines the resolution of disputes concerning violations of ta‘l?q al-?al?q through Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) at the Religious Affairs Office (KUA) in the Medan City District. In contrast to the classical fiqh conception, which regards conditional divorce as taking effect automatically upon the fulfillment of its stipulated condition, Indonesian positive law requires judicial proceedings through the Religious Court with the fulfillment of specific cumulative requirements, thereby creating a gap in public understanding. In this context, BP4 functions as a strategic non-litigation mediation space prior to court proceedings, with the marriage registrar (penghulu) serving as the primary mediator who integrates normative, sociological, and psychological approaches. Based on normative and empirical analysis, this study finds that the effectiveness of dispute resolution is strongly determined by BP4’s mediating role in bridging conflicts, reducing the escalation of divorce, and encouraging reconciliation. Accordingly, the optimization of BP4’s function and the role of the penghulu is key to building a more humane, preventive, and equitable marital dispute resolution system.
TAFSIR DAN HADIS AHKAM TENTANG WAKALAH Ahmad Kamil Harahap; Nawir Yuslem; Jamil
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 3 No. 3 (2025): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengkaji konsep wakalah dalam perspektif tafsir dan hadis a?k?m, dan berangkat dari asumsi bahwa wakalah bukan sekadar konstruksi fiqh praktis, melainkan memiliki landasan normatif yang kuat dalam al-Qur’an dan Sunnah Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan tafsir a?k?m dan hadis a?k?m, disertai analisis ushul fiqh terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis yang merepresentasikan praktik perwakilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun al-Qur’an tidak secara eksplisit menggunakan istilah wakalah dalam seluruh ayat yang relevan, ayat-ayat seperti QS. an-Nis?’ [4]: 35, al-Kahf [18]: 19, dan Y?suf [12]: 55 serta [12]: 93 mengandung prinsip-prinsip delegasi, pengutusan, dan penyerahan mandat yang secara substansial menjadi basis normatif wakalah. Penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa wakalah berorientasi pada maslahat, amanah, dan kompetensi wakil. Temuan ini diperkuat oleh hadis-hadis a?k?m tentang wakalah dalam jual beli, pelunasan utang, dan akad nikah yang secara eksplisit menunjukkan legitimasi syar‘i praktik perwakilan, sekaligus menetapkan batas kewenangan dan tanggung jawab wakil. Secara kritis, artikel ini menegaskan bahwa wakalah tidak dapat dipahami secara reduktif sebagai akad teknis semata, melainkan sebagai mekanisme hukum yang sarat nilai etis dan maq??id?, terutama dalam menjaga harta (?if? al-m?l), mewujudkan kemudahan (tays?r), dan menjamin keadilan dalam relasi sosial. Dengan demikian, wakalah memiliki relevansi normatif yang kuat untuk dikontekstualisasikan dalam praktik mu??malah kontemporer, termasuk ekonomi dan perbankan syariah, selama prinsip amanah, kejelasan mandat, dan tanggung jawab hukum tetap dijaga.
Co-Authors Jamil Nawir Yuslem