Transformasi digital pemerintahan membuka peluang peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi administrasi, dan partisipasi masyarakat. Namun, digitalisasi juga menciptakan bentuk eksklusi baru apabila akses teknologi, literasi digital, kapasitas penggunaan, dan kemampuan berpartisipasi belum merata. Penelitian ini bertujuan menganalisis persoalan inklusi digital dalam tata kelola pemerintahan Kota Makassar serta merumuskan governansi berbasis masyarakat sebagai mekanisme untuk mengatasi digital divide. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen kebijakan dan laporan pemerintah daerah serta kajian literatur mengenai digital divide, digital inclusion, digital government, governance network, community governance, dan co-production. Korpus penelitian mencakup Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Makassar Recover, Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lorong Wisata, statistik daerah. Hasil menunjukkan kesenjangan digital tidak semata terkait keterbatasan akses internet, tetapi juga kemampuan, sumber daya, desain layanan, pola partisipasi, dan distribusi manfaat digitalisasi. Lorong Wisata berpotensi menjadi ruang sosial bagi pengembangan literasi digital dan co-production, sedangkan Makassar Recover menunjukkan peluang sekaligus tantangan digitalisasi koordinasi pelayanan publik. Penelitian mengusulkan tiga pilar governansi digital inklusif: literasi digital berbasis komunitas, desain layanan digital partisipatif, dan akuntabilitas digital berbasis masyarakat. Implementasinya memerlukan penguatan kapasitas kelurahan, penganggaran afirmatif, indikator kinerja partisipasi digital, serta distribusi kewenangan dan sumber daya lebih nyata kepada komunitas.