Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sains Student Research JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK
Nazwa Ramadhani
Universitas Al-Azhar Medan
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLIKASI PERKEMBANGAN KECERDASAN BUATAN TERHADAP REFORMASI HUKUM KETENAGA KERJAAN DI INDONESIA Reulina Br Bangun; Nazwa Ratu Camelia; Shindy Aulia Putri; Nazwa Ramadhani; Yenie Murdani; Sahnaya Tria Madani
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 4 No. 4 (2026): Agustus: Jurnal Sains Student Research
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v4i4.11817

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) telah menjadi salah satu pendorong utama transformasi di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan. Kehadiran teknologi ini membawa perubahan signifikan dalam pola kerja, sistem produksi, serta hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. AI mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, namun di sisi lain juga berpotensi menggantikan tenaga kerja manusia, khususnya pada pekerjaan yang bersifat rutin dan berulang. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru berupa meningkatnya risiko pengangguran, ketimpangan keterampilan, serta ketidakpastian status kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perkembangan kecerdasan buatan terhadap kebutuhan reformasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif, melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum, jurnal ilmiah, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ketenagakerjaan di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan teknologi AI, baik dari aspek perlindungan tenaga kerja, kepastian hukum, maupun pengaturan penggunaan teknologi di tempat kerja. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum ketenagakerjaan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman, dengan menekankan pada perlindungan hak-hak pekerja, pengaturan penggunaan teknologi secara proporsional, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan. Dengan demikian, diharapkan perkembangan kecerdasan buatan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga tetap menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia.
PROBLEMATIKA KUALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM Reulina Br Bangun; Nazwa Ratu Camelia; Yenie Murdani; Shindy Aulia Putri; Sahnaya Tria Madani; Nazwa Ramadhani
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11818

Abstract

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan proses fundamental dalam mewujudkan sistem hukum yang tertib dan menjamin kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai problematika yang memengaruhi kualitas pembentukan peraturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain kurangnya partisipasi publik, disharmonisasi antar peraturan, serta adanya kecenderungan cacat formil dalam proses pembentukan. Permasalahan tersebut berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan agar lebih transparan, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin kepastian hukum di Indonesia.
Co-Authors Nazwa Ratu Camelia Reulina Br Bangun Sahnaya Tria Madani Shindy Aulia Putri Yenie Murdani