Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Sasana Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora
Miranda Damayanti
Universitas Bojonegoro
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Edukasi Hukum Digital dalam Mencegah Risiko Pinjaman Online Ilegal pada Masyarakat: Education Program on Optimizing Digital Law to Prevent the Risks of Illegal Online Loans in Society Hanin Alya Labibah; Miranda Damayanti; Irma Mangar; Asri Elies Alamanda; Yuli Pertiwi Ningsih
DARMADIKSANI Vol 6 No 2 (2026): Edisi Juni
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v6i2.10073

Abstract

Media sosial kini juga berperan besar dalam membentuk opini publik dan interaksi sosial di tingkat komunitas desa. Melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram, ibu-ibu PKK sering menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, menyebarkan informasi kegiatan, bahkan mempromosikan produk lokal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum digital dan kesadaran etika bermedia sosial serta transaksi online bagi ibu-ibu PKK di desa Selogabus. Metode yang diterapkan , yaitu sosialisasi hukum di mana tim PkM memberikan materi terkait dengan literasi hukum digital, diskusi ringan, serta diakhiri dengan quiz serta game mini untuk melihat sebagaimana responsif peserta dalam menerima materi yang telah disampaikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta memahami bahwa aktivitas di dunia maya memiliki konsekuensi hukum yang nyata, baik dalam penggunaan media sosial maupun transaksi daring. Setelah kegiatan, para peserta menunjukkan perubahan sikap lebih berhati-hati dalam membagikan informasi di media sosial. emberdayaan ibu-ibu PKK merupakan langkah strategis untuk membangun masyarakat yang melek hukum, cerdas digital, dan beretika dalam dunia maya, dengan pemahaman hukum digital yang baik, masyarakat dapat terhindar dari pelanggaran hukum serta memanfaatkan teknologi untuk kegiatan positif dan produktif.
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa terhadap Produk Pangan Aman dan Layak Konsumsi di Masyarakat Desa Semenpinggir Bojonegoro: Enhancing the Legal Awareness of Rural Community on Safe and Healthy Food Products in Semenpinggir Village Bojonegoro Asri Elies Alamanda; Irma Mangar; Miranda Damayanti; Hanin Alya’ Labibah; Tiffani Akmalu Syifa’
DARMADIKSANI Vol 6 No 2 (2026): Edisi Juni
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v6i2.10077

Abstract

Tujuan program pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan hukum tentang makanan yang aman dan layak konsumsi di kalangan warga desa Semenpinggir, kabupaten Bojonegoro. Latar belakang kegiatan ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat mitra tentang pentingnya memperhatikan unsur-unsur keamanan pangan serta hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, khususnya di kalangan pemuda pemudi. Ceramah dan percakapan yang melibatkan partisipasi dengan pendekatan aktif yang mencakup anggota organisasi Pemuda merupakan teknik pelaksanaan yang digunakan. Identifikasi target, sosialisasi dan konseling, diskusi interaktif, mendorong keterlibatan aktif masyarakat, dan menciptakan kebiasaan sehari-hari yang sesuai dengan hukum merupakan bagian dari tahapan kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan pengetahuan hukum mitra tentang pentingnya memilih makanan yang aman dan layak konsumsi. Peserta mulai lebih memperhatikan label, tanggal kedaluwarsa, kualitas makanan, dan mulai aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan pangan di lingkungan mereka dan mendorong perilaku taat hukum dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini berkontribusi pada pemahaman hukum masyarakat desa yang semakin meningkat sebagai hasil dari program pengabdian masyarakat ini. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan membuatnya dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan upaya berkelanjutan melalui pendidikan dan sosialisasi.
Pemanfaatan Lembaga Pembiayaan Nonbank sebagai Alternatif Permodalan UMKM di Desa Semenpinggir Kabupaten Bojonegoro: Utilizing the Non-Bank Financial Services as an Alternative Source of Capital for MSMEs in Semenpinggir Village Bojonegoro Miranda Damayanti; Asri Elies Alamanda; Alfina Setyawan Putri; Hanin Alya' Labibah; Irma Mangar
DARMADIKSANI Vol 6 No 2 (2026): Edisi Juni
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v6i2.10115

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama penggerak roda ekonomi di desa Semenpinggir, kabupaten Bojonegoro. Keberadaan para pelaku usaha lokal, mulai dari sektor agribisnis hingga industri kreatif rumahan, memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Namun, dalam perjalanannya, potensi besar ini sering kali terhambat oleh masalah klasik, yaitu keterbatasan modal usaha. Tanpa adanya suntikan dana yang memadai, para pelaku UMKM kesulitan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbarui alat kerja, maupun memperluas jangkauan pasar mereka. Tujuan program pengabdian masyarakat ini adlah untuk  meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi mengenai peran dan manfaat lembaga pembiayaan nonbank sebagai alternatif permodalan UMKM, edukasi mengenai prosedur pengajuan pembiayaan, persyaratan administrasi, serta pengelolaan keuangan usaha yang baik minimnya informasi mengenai akses permodalan yang formal yang akhirnya membuat pelaku usaha terjebak pada pinjaman informal atau rentenir. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan lembaga pembiayaan nonbank sebagai alternatif permodalan UMKM mulai membuahkan hasil optimal. Masyarakat mulai menyadari bahwa pembiayaan nonbank terbukti dapat membantu peningkatan kapasitas produksi, pemasaran, kualitas produk, dan pendapatan UMKM apabila dimanfaatkan secara tepat dan produktif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah desa dan lembaga terkait agar pelaku UMKM mampu memanfaatkan pembiayaan nonbank secara aman, efektif, dan berkelanjutan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Love Scamminng Sebagai Bentuk Penipuan di Datting Apps Miranda Damayanti; Asri Elies Alamanda; Popy Nur Elisa
Jurnal Hukum Sasana Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Sasana: June 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v12i1.4700

Abstract

Abstrak: Perkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan terhadap pola interaksi sosial masyarakat, salah satunya melalui penggunaan aplikasi kencan daring. Namun, kemajuan ini tidak lepas dari potensi penyalahgunaan, seperti praktik love scamming, yaitu tindakan manipulasi emosional yang dilakukan dengan memberikan perhatian dan kasih sayang berlebihan untuk mendapatkan kepercayaan korban, yang pada akhirnya bermuara pada tindak penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik love scamming dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penipuan dalam perspektif hukum positif di Indonesia, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa love scamming dalam aplikasi kencan daring memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara korban berhak memperoleh perlindungan hukum berupa pemulihan kerugian materiil maupun non-materiil. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi serta literasi digital masyarakat agar dapat meminimalisir risiko penipuan dengan modus love scamming di ruang digital.
Co-Authors Alfina Setyawan Putri Asri Elies Alamanda Hanin Alya' Labibah Hanin Alya' Labibah Irma Mangar Popy Nur Elisa Tiffani Akmalu Syifa’ Yuli Pertiwi Ningsih