Herlindah Herlindah
Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pendampingan Hukum bagi Diaspora Indonesia di Korea Selatan Herlindah Herlindah; Ranitya Ganindha; Syahrul Sajidin; Yasniar Rachmawati Madjid
Peradaban Journal of Community Service Vol. 1 No. 1 (2025)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/dpj.v1i1.319

Abstract

The Faculty of Law, Universitas Brawijaya (FHUB) conducts a community service program as an implementation of the university's tridharma (three pillars of higher education), one of which is through collaboration with the international institution Korea Moslem Federation (KMF). This activity aims to provide legal understanding and assistance in addressing legal issues faced by the Muslim diaspora in South Korea, particularly in the areas of family law (marriage, divorce, child custody), inheritance law, and employment issues. The implementation scheme involves a non-university partner (scheme B), with two main forms of activities: legal counseling and technology-based consultation services. The FHUB-KMF cooperation is formalized in a Cooperation Agreement (PKS) and a Memorandum of Agreement (MoA), and is strengthened by previous experiences in joint research, public lectures, and community service. As an official institution in South Korea, KMF has the authority to resolve Islamic religious matters, so legal assistance from FHUB is expected to provide concrete solutions to the problems faced by the Muslim community there. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FHUB) menjalankan program pengabdian masyarakat sebagai implementasi tridharma perguruan tinggi, salah satunya melalui kolaborasi dengan lembaga internasional Korea Moslem Federation (KMF). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum dan asistensi dalam menghadapi permasalahan hukum yang dialami diaspora Muslim di Korea Selatan, khususnya dalam bidang hukum keluarga (perkawinan, perceraian, waris) dan jaminan produk halal. Skema pelaksanaannya melibatkan mitra non-perguruan tinggi (skema B), dengan dua bentuk utama kegiatan, yaitu penyuluhan hukum dan layanan konsultasi berbasis teknologi. Kerja sama FHUB-KMF telah tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Memorandum of Agreement (MoA), serta diperkuat oleh pengalaman sebelumnya dalam riset bersama, kuliah umum, dan pengabdian masyarakat. Sebagai lembaga resmi di Korea Selatan, KMF memiliki otoritas dalam menyelesaikan persoalan keagamaan Islam, sehingga pendampingan hukum dari FHUB diharapkan dapat memberikan solusi konkret bagi permasalahan yang dihadapi komunitas Muslim di sana.
Harmonisasi Peran Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat di Indonesia: Kajian Undang-Undang Zakat Lama dan Baru Dian Septiandani; Rizky Amelia Fathia; Dwi Handayani; Herlindah Herlindah; Abd Shomad; Alarico M Tilman
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.6810

Abstract

The aim of this research is to compare the roles and duties of BAZNAS and LAZ based on the old zakat law and the new zakat law, as well as the synergy of roles between the two. The urgency of this research is that it is hoped that this research can provide input for the implementation of zakat management in Indonesia to be more optimal, as well as input for the revision of the zakat law related to the duties and roles of the two zakat management institutions. The type of research used in this research is normative juridical with a statutory and comparative approach, with analytical descriptive research specifications, and the type of data used is secondary data. The results of this research show that BAZNAS and LAS, both have similar tasks and similar goals, they are not competitors with each other, in fact, they are partners and must work together so that zakat management becomes more effective and efficient so that the potential of zakat in society can be maximally absorbed. The findings from this research are that there is harmonization of roles between BAZNAS and LAZ, this harmonization does not yet exist in the Zakat Law. It is hoped that the new zakat law will include this as part of an effort to increase the quality of implementing the functions of BAZNAS and LAZ as they should in accordance with current developments, especially in the digital era. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perbandingan peran dan tugas BAZNAS dan LAZ berdasarkan UU zakat lama dan UU zakat yang baru, serta sinergi peran di antara keduanya. Urgensi penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia agar lebih maksimal, serta masukan revisi Undang-Undang Zakat terkait dengan tugas dan peran kedua lembaga pengelola zakat tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS dan LAS, keduanya memiliki persamaan tugas dan kesamaan tujuan, keduanya bukan pesaing satu sama lain, justru keduanya merupakan mitra dan harus bersinergi, agar pengelolaan zakat menjadi lebih efektif, dan efesien sehingga potensi zakat di masyarakat dapat terserap secara maksimal. Temuan dari penelitian ini adanya harmonisasi peran antara BAZNAS dan LAZ, harmonisasi ini belum ada dalam Undang-Undang Zakat. Harapannya Undang-Undang Zakat yang baru nanti memasukkan terkait hal tersebut sebagain upaya untuk peningkatan kulitas penerapan fungsi BAZNAS dan LAZ sebagaimana mestinya sesuai dengan perkembangan zaman terutama di era digital.