Dwi Handayani
Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Konstruksi Hukum Dikabulkannya Gugatan Dalam Putusan Perkara Perdata Berdasar Prinsip Keadilan dan Kepastian Dwi Handayani; Rustan Rustan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6648

Abstract

Hadirnya berbagai putusan perkara perdata yang bervariasi dan minimnya prinsip-prinsip keadilan serta kepastian hukum, berimplikasi pada arah tujuan hukum yang akan dicapai semakin jauh dari rasa keadilan bagi masyarakat. Justru nilai-nilai keadilan inilah yang harus dikedepankan pada pertimbangan hukum hakim dalam bangunan konstruksi hukum yang dituangkan dalam putusan/penetapan.  Oleh karena itu urgensi penelitian ini ditujukan kepada hakim untuk mencari norma-norma dan kaedah-kaedah baru serta menemukan hukumnya agar putusan memberikan keadilan dan kepastian hukum. Selain itu sebagai masukan bagi pemerintah untuk membuat peraturan baru Hukum Acara Perdata dengan meninggalkan produk warisan zaman jajahan Belanda yaitu Herzien Indonesisch Recht Reglement (HIR) dan bahan hukum primer berupa perundang-undangan, yurisprudensi, teori-teori/konsep hukum, sedang bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku referensi, jurnal-jurnal hukum dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian, untuk menjawab isu hukum dengan memberikan rekomendasi apa yang seharusnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam memutus perkara Nomor 689/Pdt.G/2025 pada Pengadilan Agama Makassar menggunakan konstruksi hukum Argumentum per-Analogian sehingga perkawinan yang tidak tercatat dan belum ada akta nikahnya dapat disahkan melalui itsbat nikah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian putusan/ penetapan hakim dapat mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.  
Harmonisasi Peran Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat di Indonesia: Kajian Undang-Undang Zakat Lama dan Baru Dian Septiandani; Rizky Amelia Fathia; Dwi Handayani; Herlindah Herlindah; Abd Shomad; Alarico M Tilman
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.6810

Abstract

The aim of this research is to compare the roles and duties of BAZNAS and LAZ based on the old zakat law and the new zakat law, as well as the synergy of roles between the two. The urgency of this research is that it is hoped that this research can provide input for the implementation of zakat management in Indonesia to be more optimal, as well as input for the revision of the zakat law related to the duties and roles of the two zakat management institutions. The type of research used in this research is normative juridical with a statutory and comparative approach, with analytical descriptive research specifications, and the type of data used is secondary data. The results of this research show that BAZNAS and LAS, both have similar tasks and similar goals, they are not competitors with each other, in fact, they are partners and must work together so that zakat management becomes more effective and efficient so that the potential of zakat in society can be maximally absorbed. The findings from this research are that there is harmonization of roles between BAZNAS and LAZ, this harmonization does not yet exist in the Zakat Law. It is hoped that the new zakat law will include this as part of an effort to increase the quality of implementing the functions of BAZNAS and LAZ as they should in accordance with current developments, especially in the digital era. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perbandingan peran dan tugas BAZNAS dan LAZ berdasarkan UU zakat lama dan UU zakat yang baru, serta sinergi peran di antara keduanya. Urgensi penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia agar lebih maksimal, serta masukan revisi Undang-Undang Zakat terkait dengan tugas dan peran kedua lembaga pengelola zakat tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS dan LAS, keduanya memiliki persamaan tugas dan kesamaan tujuan, keduanya bukan pesaing satu sama lain, justru keduanya merupakan mitra dan harus bersinergi, agar pengelolaan zakat menjadi lebih efektif, dan efesien sehingga potensi zakat di masyarakat dapat terserap secara maksimal. Temuan dari penelitian ini adanya harmonisasi peran antara BAZNAS dan LAZ, harmonisasi ini belum ada dalam Undang-Undang Zakat. Harapannya Undang-Undang Zakat yang baru nanti memasukkan terkait hal tersebut sebagain upaya untuk peningkatan kulitas penerapan fungsi BAZNAS dan LAZ sebagaimana mestinya sesuai dengan perkembangan zaman terutama di era digital.