Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains
Andri Zulpan
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prof. DR. Hazairin, SH
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hak Terkait Pencipta/Pemegang Hak Cipta Lagu Di Kota Bengkulu : Protection Of Rights Related To Creators/Copyright Holders Of Song In Bengkulu City Diona Joy Fitria; Ashibly; Andri Zulpan
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9698

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum hak terkait pencipta/pemegang hak cipta lagu di Kota Bengkulu, khususnya dalam bidang performing rights atau pengumuman karya secara publik. Lagu dan/atau musik sebagai bagian dari hak cipta memiliki perlindungan hukum yang bersifat eksklusif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran yang terjadi, terutama yang memanfaatkan lagu tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, serta pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan dilakukan secara preventif melalui pencatatan ciptaan dan keanggotaan dalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), serta secara represif melalui penagihan royalti, mediasi, hingga gugatan hukum. Hambatan utama dalam pelaksanaan perlindungan tersebut meliputi rendahnya kesadaran hukum pencipta, belum dilakukannya pendaftaran ciptaan, serta minimnya informasi terkait hak-hak hukum yang dimiliki oleh pencipta. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan penguatan kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu di wilayah Kota Bengkulu.
Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang di Lakukan Secara Bersama Sama Berdasarkan Pasal 262 Kuhp (UU No.1 Tahun 2023) di Bengkulu: Criminal Law Analysis of Criminal Acts of Violence Committed Jointly Based on Article 262 of the Kuhp (Law No. 1 Of 2023) in Bengkulu Anggi Saputra; Rochman; Andri Zulpan
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 9 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i9.11941

Abstract

Pokok penelitian ini membahas pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Pasal 262 KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) serta penerapannya di Kota Bengkulu. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, melalui wawancara dengan penyidik Satreskrim Polresta Bengkulu dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 262 KUHP telah mengatur secara jelas unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pelaku, dan ancaman pidananya. Penerapannya di Kota Bengkulu telah sesuai dengan ketentuan hukum, namun masih menghadapi kendala dalam pembuktian keterlibatan pelaku, pengumpulan alat bukti, dan faktor sosial yang memengaruhi terjadinya kekerasan secara bersama-sama. Studi ini meneliti hukuman pidana untuk tindakan kekerasan tersebut, berdasarkan Pasal 262 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023), dan penerapannya di kota Bengkulu. Studi ini menggunakan metodologi hukum empiris dengan pendekatan sosial-hukum, termasuk wawancara dengan penyidik dari Kepolisian Kriminal Bengkulu dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 262 KUHP secara jelas mendefinisikan unsur-unsur kejahatan, tanggung jawab pelaku, dan hukuman yang berlaku. Meskipun keterlibatan pelaku di Bengkulu sesuai dengan ketentuan hukum, masih terdapat kesulitan dalam menentukan peran mereka, mengumpulkan bukti, dan mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang memengaruhi terjadinya kekerasan ini.
Co-Authors Anggi Saputra Ashibly Diona Joy Fitria Rochman