Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang Lintas Batas Negara di Regional ASEAN Sheshilia Regina Salim; Heni Siswanto
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8605

Abstract

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang menjadi tantangan serius di kawasan ASEAN karena melibatkan jaringan lintas negara dan berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di kawasan ASEAN serta upaya peningkatan pencegahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perUUan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah diatur melalui UU Nomor 21 Tahun 2007 yang sejalan dengan Protokol Palermo dan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). Penanggulangan dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal, meliputi penegakan hukum, kerja sama regional, perlindungan korban, serta upaya pencegahan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa perbedaan sistem hukum antarnegara, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, dan belum optimalnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama regional, harmonisasi kebijakan, serta peningkatan literasi hukum masyarakat untuk mewujudkan penanggulangan perdagangan orang yang lebih efektif.
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia Sheshilia Regina Salim; Ahmad Irzal Fardiansyah
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8657

Abstract

Tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan, dan menghambat terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan di Indonesia serta penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 158, Pasal 160, Pasal 163, dan Pasal 164, yang memberikan dasar hukum untuk menjerat badan usaha yang terlibat dalam kegiatan pertambangan ilegal. Penerapan ketentuan tersebut tercermin dalam kasus yang melibatkan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memperoleh manfaat atau keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum guna meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sektor pertambangan.