Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Journal of Accounting Law Communication and Technology
Michelle Felysia
Universitas Tarumanagara
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pelanggaran Kode Etik dan Profesi Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Perrspektif Litigasi Hukum Kenegaraan Mochamad Novel; Felycia Natania Hermawan; Michelle Felysia; Ivone Alvinia Salim; Dennis Hermanto; Nur Anita Hayatima
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8671

Abstract

Penelitian ini menganalisis pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam perkara Gregorius Ronald Tannur serta dampaknya terhadap integritas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Permasalahan ini penting untuk ditelaah lebih jauh karena hakim sebagai pejabat negara memiliki kewenangan besar dalam menegakkan hukum dan keadilan, sehingga setiap ketidaksesuaian dari etika tidak hanya berpengaruh pada para pihak yang berperkara, tetapi juga pada tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam perkara Ronald Tannur terdapat indikasi pelanggaran terhadap prinsip keadilan, independensi, integritas, dan profesionalisme hakim yang bertentangan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dari perspektif litigasi hukum kenegaraan, pelanggaran tersebut tidak hanya merupakan persoalan etik profesi, tetapi juga menyangkut akuntabilitas pejabat negara dalam sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial serta penerapan sanksi yang tegas menjadi hal penting untuk menjaga marwah peradilan yang bersih, mandiri, dan berwibawa.
Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce: Analisis terhadap Wanprestasi Penjual di Marketplace Ivone Alvinia Salim; Michelle Felysia; Muhammad Haikal Rifurio
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.3873

Abstract

Perkembangan e-commerce di Indonesia telah mempermudah transaksi jual beli, tetapi pada saat yang sama menimbulkan persoalan hukum berupa wanprestasi penjual yang dapat merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi penjual dalam transaksi melalui marketplace serta perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif atau yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dikaji meliputi ketentuan perlindungan konsumen, transaksi elektronik, perdagangan melalui sistem elektronik, hukum perjanjian, serta literatur yang relevan dengan praktik e-commerce. Hasil kajian menunjukkan bahwa wanprestasi penjual dapat berbentuk tidak mengirimkan barang, keterlambatan pengiriman yang tidak wajar, pengiriman barang rusak, atau pengiriman barang yang tidak sesuai dengan deskripsi dan pesanan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menyediakan dasar perlindungan dan tuntutan ganti rugi. Namun, implementasinya belum optimal karena pengawasan pelaku usaha daring masih lemah, pemahaman hukum konsumen terbatas, dan tanggung jawab marketplace belum dilaksanakan secara konsisten. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui mekanisme pengaduan internal marketplace, mediasi atau penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, serta gugatan perdata. Penguatan pengawasan, edukasi hukum, verifikasi penjual, dan mekanisme pengaduan yang cepat diperlukan untuk mewujudkan transaksi e-commerce yang aman, adil, dan terpercaya.
Co-Authors Dennis Hermanto Felycia Natania Hermawan Ivone Alvinia Salim Mochamad Novel Muhammad Haikal Rifurio Nur Anita Hayatima