Khairunnisa
STAI Aisyah Binti Abu Bakar, Bogor, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

INTEGRASI HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT DALAM MENGHADAPI TRANSFORMASI DIGITAL DI INDONESIA Adzro Aniiqoh Azzah Zulfa Diyaanah; Hafizha Ramadhanti; Labibah Ilfah Riyanto; Khairunnisa
Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education Vol. 3 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJ
Publisher : GoAcademica CRP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/mz4eyw76

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan hukum publik dalam menghadapi transformasi digital di Indonesia, perkembangan hukum privat dalam mengatur transaksi digital di Indonesia, serta mengetahui integrasi hukum publik dan hukum privat dalam menciptakan kepastian hukum di era digital. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), dengan menghimpun dan menganalisis sumber-sumber berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil studi menunjukkan bahwa hukum publik dan hukum privat harus saling melengkapi dalam menciptakan kepastian hukum di era digital. Sistem hukum di Indonesia dituntut untuk mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi agar tetap dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kedua cabang hukum tersebut perlu diintegrasikan secara harmonis agar tercipta ekosistem digital yang tertib sekaligus adil bagi seluruh pihak yang terlibat.
PROBLEMATIKA PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Shofiyyah Zahrotul Huda; Syafira Balqis; Khairunnisa
Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education Vol. 3 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences, and Education (IJ
Publisher : GoAcademica CRP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dvpcbs34

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan wewenang pejabat pemerintahan dalam perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, mengetahui batasan antara penyalahgunaan wewenang yang bersifat administratif dengan yang termasuk tindak pidana korupsi, serta mengkaji upaya hukum dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah dalam perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Wewenang pejabat pemerintahan diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat, dan harus dijalankan sesuai asas legalitas serta AUPB (UU No. 30/2014). Penyalahgunaannya berupa melampaui, mencampuradukkan, atau bertindak sewenang-wenang yang dapat mengakibatkan pembatalan keputusan TUN, sanksi administratif, hingga pidana korupsi. Pengawasan internal (APIP) dan eksternal (BPK, DPR, PTUN, KPK) telah dilakukan, namun belum optimal karena lemahnya independensi pengawas dan tumpang tindihnya regulasi.