<![CDATA[Pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat merupakan bagian penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan memperoleh pengaturan khusus mengenai lembaga adat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan berbagai Qanun Aceh. Meskipun secara normatif lembaga pemerintahan adat telah diatur, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan masih ditemukan ketidakharmonisan relasi antara lembaga adat dan pemerintahan formal, yang ditandai dengan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan penalaran hukum deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pemerintahan adat Aceh memiliki kedudukan sebagai entitas yang diakui secara konstitusional dan yuridis, namun tidak termasuk sebagai organ negara dalam struktur pemerintahan. Posisi tersebut menempatkan lembaga adat pada wilayah antara pengakuan dan pembatasan kewenangan, sehingga memunculkan problem relasi dengan pemerintahan formal. Ketidakharmonisan tersebut bersumber dari belum adanya penegasan normatif mengenai pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antar lembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran lembaga pemerintahan adat Aceh memerlukan penataan normatif yang lebih jelas dan operasional. Oleh karena itu, disarankan adanya harmonisasi regulasi dan penguatan desain relasi kelembagaan agar lembaga adat dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkeadilan dan berakar pada nilai-nilai lokal.]]>
