Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Formulasi Kebijakan Berwawasan Budaya: Menakar Relevansi Konstitusi Martabat Tujuh dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Modern: Penelitian Junaid Gazalin; Ferdiansyah; Aulia; Salfina; Alan Noari; Alisa Zahra; Siti Fahira
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.414

Abstract

Tata kelola pemerintahan daerah modern menuntut penerapan prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Namun, implementasi tata kelola pemerintahan di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rendahnya integrasi nilai budaya lokal dalam proses formulasi kebijakan publik. Padahal, kearifan lokal memiliki potensi sebagai sumber etika pemerintahan, legitimasi sosial, dan landasan normatif dalam pembangunan kebijakan daerah. Salah satu sistem nilai budaya yang memiliki relevansi terhadap tata kelola pemerintahan ialah Konstitusi Martabat Tujuh    yang berkembang dalam tradisi Kesultanan Buton. Konstitusi tersebut memuat nilai integritas, moralitas kepemimpinan, etika pemerintahan, serta hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi Konstitusi Martabat Tujuh dalam formulasi kebijakan berwawasan budaya pada tata kelola pemerintahan daerah modern. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai jurnal nasional dan internasional mengenai Martabat Tujuh, good governance, kearifan lokal, serta kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Konstitusi Martabat Tujuh memiliki relevansi normatif, institusional, sosial-kultural, dan kebijakan terhadap tata kelola pemerintahan daerah modern. Integrasi nilai budaya lokal dalam formulasi kebijakan publik berpotensi memperkuat legitimasi sosial, etika birokrasi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kontekstual dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pemberdayaan Peserta Didik Paket B melalui Pelatihan Anyaman Daur Ulang Plastik (ANDUP)  di Kabupaten Buton Nastia; Aulia; Rano; Wd. Husniah
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Tipis Wiring Vol 5 No 2 (2026): Tepis Wiring: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas Islam Raden Rahmat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33379/tepiswiring.v5i2.11182

Abstract

The ever-increasing problem of plastic waste has a negative impact on the environment and highlights the low level of waste utilization as an economically valuable resource. This community service activity aims to improve the life skills and environmental awareness of Package B students in Buton Regency through ANDUP (Recycled Plastic Weaving) training as a way to transform plastic waste into useful and marketable handicrafts. The implementation methods included raising awareness about the impacts of plastic waste, demonstrating waste processing techniques, group-based weaving practice sessions, mentoring, and evaluation of training outcomes. The results of the activity showed an increase in participants’ understanding of the impacts of plastic waste, their skills in processing plastic waste into woven products, and their active participation throughout the training process. Participants were able to produce woven products from used plastic that are both functional and have market potential. The ANDUP program also raised participants’ awareness of plastic waste reuse and opened opportunities for developing creative economy skills based on recycling. This initiative demonstrates that training on plastic waste utilization can serve as an empowerment tool that integrates life skills, environmental awareness, and the principles of the circular economy into non-formal education