Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.419
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal on Education Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Jurnal Pendidikan dan Konseling Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat TheJournalish: Social and Government Jurnal Inovasi Penelitian Journal of Community Development Jurnal Minfo Polgan (JMP) SOROT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat J-CEKI
Gazalin, Junaid
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.96 TAHUN 2012 TENTANG PELAYAAN PUBLIK DI PEMERINTAHAN KECAMATAN PASARWAJO KABUPATEN BUTON SULAWESI TENGGARA (STUDI PERBANDINGAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPANYA) Gazalin, Junaid
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 1 No 2 (2016): SEPTEMBER 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v1i2.167

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk : (1). Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012 Tentang Pelayaan Publik  di Pemerintahan Kecamatan Pasarwajo. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012 Tentang Pelayaan Publik  di Pemerintahan Kecamatan Pasarwajo. Penelitian menjelaskan bahwa proses serta kualitas pelayanan publik, dalam hal ini pengurusan pengantar admnistrasi, KK, Akta Jual Beli Tanah, Akte Lahir, IMB dan SIU bagi warga masyarakat di Kantor Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton sebelum diterapkan PP 96 Tahun 2012, pada umumnya kurang memuaskan dan masih perlu untuk ditingkatkan. Setelah peraturan tersebut diterapkan dengan menata kembali sistem pelayanan sesuai dengan standar operasional pelayanan publik, maka proses dan mekanisme pelayanan publik bagi warga masyarakat setempat telah berjalan lancar. kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik. Terutama mengenai kemudahan pelayanan, kecepatan waktu pelayanan, keramah-tamahan aparat, transparansi biaya, tingkat produktivitas pelayanan, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Hal ini dicapai karena camat membenahi persyaratan berkas yang disiapkan, kejelasan informasi prosedur, mekanisme dan alur yang harus dilalui, tranparansi biaya dan waktu pengurusan. Penyelesaian pelayanan publik yang cepat seringkali beriringan dengan beban biaya pelayanan, untuk itu proses ini perlu dirubah pelan-pelan melalui pembiasaan oleh aparat untuk bekerja profesional.
ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.96 TAHUN 2012 TENTANG PELAYAAN PUBLIK DI PEMERINTAHAN KECAMATAN PASARWAJO KABUPATEN BUTON SULAWESI TENGGARA (STUDI PERBANDINGAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPANYA) Junaid Gazalin
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 1 No 2 (2016): SEPTEMBER 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v1i2.167

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk : (1). Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012 Tentang Pelayaan Publik di Pemerintahan Kecamatan Pasarwajo. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012 Tentang Pelayaan Publik di Pemerintahan Kecamatan Pasarwajo. Penelitian menjelaskan bahwa proses serta kualitas pelayanan publik, dalam hal ini pengurusan pengantar admnistrasi, KK, Akta Jual Beli Tanah, Akte Lahir, IMB dan SIU bagi warga masyarakat di Kantor Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton sebelum diterapkan PP 96 Tahun 2012, pada umumnya kurang memuaskan dan masih perlu untuk ditingkatkan. Setelah peraturan tersebut diterapkan dengan menata kembali sistem pelayanan sesuai dengan standar operasional pelayanan publik, maka proses dan mekanisme pelayanan publik bagi warga masyarakat setempat telah berjalan lancar. kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik. Terutama mengenai kemudahan pelayanan, kecepatan waktu pelayanan, keramah-tamahan aparat, transparansi biaya, tingkat produktivitas pelayanan, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Hal ini dicapai karena camat membenahi persyaratan berkas yang disiapkan, kejelasan informasi prosedur, mekanisme dan alur yang harus dilalui, tranparansi biaya dan waktu pengurusan. Penyelesaian pelayanan publik yang cepat seringkali beriringan dengan beban biaya pelayanan, untuk itu proses ini perlu dirubah pelan-pelan melalui pembiasaan oleh aparat untuk bekerja profesional.
Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa Dalam Tata Kelola Pelaporan Keuangan Desa Junaid Gazalin; La Asiri; Mansur Mansur; Sry Mayunita; Kastan Kastan; Rahmat Wiranto; Jumadil Jumadil; Ranti Ranti; Hanafi Hanafi
Journal of Community Development Vol. 3 No. 1 (2022): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v3i1.62

Abstract

This community service activity (PKM) aims to increase the understanding and ability of the Sandang Pangan Village apparatus, Sampolawa District, South Buton Regency, in village administration governance as regulated by Permendagri No. 14 of 2016 concerning Guidelines for Village Government Administration and Permendagri No. 20 of 2018 concerning financial management. village. To create regularity in village administration, it is necessary to provide assistance in the preparation of administrative reporting, especially good and correct village financial reporting management. The purpose of community service activities is assistance and guidance to government officials, using the Participatory Learning and Action (PLA) approach or Participatory Learning and Practice Process. PLA is a community empowerment method consisting of a learning process (training, brainstorming, and discussion). The results of this service activity are 1) Village officials have known and understood good and correct village financial reporting management, as evidenced by the results of the training in the form of a draft report document according to the guidelines from the Ministry of Home Affairs regulations. 2) Village administration and village financial reporting so far have not been in accordance with the rules for their preparation, disorganized and irregular that has been carried out by village officials, changed for the better with the creation of a report module that is structured according to village administration. For this reason, efforts to improve the ability of village officials require a scheduled training program so that their competence in preparing report governance will be even better in the future.
Implementasi Good dan Clean Governance dengan Pendekatan Nilai-Nilai Po-Lima pada Pemerintahan Kota Baubau Junaid Gazalin; La Asiri
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 4 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.672 KB) | DOI: 10.31004/jpdk.v4i4.5987

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana prinsip tata kelola clean and good governance yang merupakan acuan dasar dari penyelenggaraan pemerintahan pendekatan nilai kearifan lokal Sarapatanguna dengan konsep PO-Lima.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskritif dengan pendekatan fenomenologi, Untuk memperoleh data yang benar dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Data dalam penelitian ini memakai analisi data melalui reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data. Hasil dalam penelitian ini adalah : 1). Pelaksaan good dan clean governance dengan pendekatan Po-Lima ini di Kota Baubau cukup berhasil mempengaruhi sikap dan kepribadian para aparatur pemerintahan dan publik, 2) Terdapat indikasi relevansi antara implementasi good governance dan nilai-nilai PO-Lima yakni : (1). Efektif dan efisien dalam nilai PO-Maamaasiaka (saling menyanyangi), 2). Prinsip transparansi dalam nilai PO- Popiapiara (saling memelihara), 3). Prinsip Orientasi dan bervisi strategis dalam kesepakatan dalam nilai PO-Angkaangkataka (saling mengangkat martabat), 4). Prinsip akuntabilitas dalam nilai PO-Maemaeaka (saling menghargai), 5) Prinsip Keadilan, Partisipasi dan aturan hukum dalam nilai PO-Bhincibhincikikuli (mencubit/saling merasakan)
Dampak Penerapan Nilai Kearifan Lokal Sarapatanguna terhadap Etika Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Baubau La Asiri; Junaid Gazalin
Journal on Education Vol 5 No 2 (2023): Journal on Education: Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v5i2.1151

Abstract

This study aims to explore the value of local wisdom of Sarapatangunake in the implementation of government, especially in the ethics of public servants.how the impact caused by implementing these values. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques are Observation, Interview, Documentation and Literature Studies. Techniques Data analysis in research is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results obtained in the research are to have a positive impact with the value of Sarapatanguna Wisdom (Pomaamasiaka; PopiapiaraPomaemaeya and Poangka-angkataka) are philosophical values embedded in cultural values that are full of meanings in the life of the Buton people that teach the importance of moral values that are applied to the implementation of government mainly in public servicescan foster mental attitudes, good morals so that the implementation of Government Ethics can improve the achievement of organizational performance is reflected in the attitude of government officials, especially in good and correct behavior in accordance with the values of primacy related to the nature, dignity, and dignity, problems of decency and decency reflected in the behavior of officials.
Human Resource Management Strategy in Organisational Digital Transformation Silvy Sondari Gadzali; Junaid Gazalin; Sutrisno Sutrisno; Yanto Budi Prasetya; Abu Muna Almaududi Ausat
Jurnal Minfo Polgan Vol. 12 No. 1 (2023): Artikel Penelitian Juni 2023
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/jmp.v12i1.12508

Abstract

In the rapidly evolving digital age, organisations around the world are facing new challenges in managing their human capital. Digital transformation has significantly changed the business landscape, affecting the way organisations operate, communicate and compete in an increasingly competitive marketplace. This research aims to identify HRM best practices that can help organisations overcome the challenges of digital transformation and achieve success in the adoption of new technologies. The focus of this study is primarily qualitative. Methods for gathering data include paying close attention to detail while viewing and recording data, and then using analytical techniques such as data reduction, visualisation, and inference to draw conclusions. The study concluded that HRM strategies in organisations' digital transformation are key to the success of companies in facing the changes of the digital era. By focusing on improving employees' digital competencies, cultural and leadership changes, proper organisational restructuring, talent management, performance measurement, effective communication, flexibility, and good risk management, organisations can optimally leverage digital technology to achieve competitive advantage, improve business performance, and provide added value to customers.
STRATEGI DINAS TENAGA KERJA DALAM PENANGGULANGAN PENGANGGURAN TERBUKA DI KOTA BAUBAU Arsit La Udin; Junaid Gazalin; Andy Arya Maulana Wijaya
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 4 No 1: Juni 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v4i1.2590

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Dinas Tenaga Kerja dalam penanggulangan pengangguran terbuka di Kota Baubau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Strategi Dinas Tenaga Kerja dalam penanggulangan pengangguran terbuka di Kota Baubau, dengan mengatasi masalah pengangguran. Disnaker meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar kerja. Disnaker Kota Baubau dalam penempatan tenaga kerja di Kota Baubau di awali dengan menyelenggarakan kegiatan Job Fair serta memfasilitasi, menacarikan lowongan pekerjaan guna menekan angka pengangguran terbuka di Kota Baubau, dan menyelenggarakan kegiatan pelatihan pemagangan untuk penanggulangan pengangguran terbuka di Kota Baubau. Disnaker Kota Baubau memberikan informasi bursa kerja pada masyarakat/tenaga kerja terkait lapangan pekerjaan secara online maupun ofline, dan menyediakan tenaga kerja siap pakai memiliki keterampilan, ditingkatkan langkah-langkah untuk membina dan mengembangkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.
PROGRAM PEMBELAJARAN MITIGASI BENCANA KEBAKARAN SEJAK USIA DINI PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BAUBAU Firman Firman; Junaid Gazalin; Andy Arya Maulana Wijaya
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 4 No 1: Juni 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v4i1.2603

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Program Pembelajaran Mitigasi Bencana Kebakaran Sejak Usia Dini Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Baubau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Baubau rutin melakukan kegiatan bahaya bencana kebakaran beserta penanganannya kepada anak usia dini maupun siswa sekolah, kegiatan ini biasanya dilakukan apabila ada sekolah yang menyurat pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau ataupun kunjungan langsung oleh sekolah dengan membawa siswa/i guna mengedukasi terkait profesi pemadam kebakaran dan memberikan pengetahuan proses kerja pemadaman api kepada siswa dan menyampaikan bahaya kebakaran dan pencegahan dini kepada siswa di sekolah, rumah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Belum tersedia kebijakan terkait melakukan kegiatan bahaya bencana kebakaran beserta penanganannya kepada anak usia dini maupun siswa sekolah, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Baubau secara rutin melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada anak usia dini maupun siswa sekolah, masyarakat dan instansi lainnya. Mobilisasi sumberdaya pada anak usia dini maupun siswa sekolah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau melakukan peningkatan pengetahuan siswa sekolah dalam memahami aspek-aspek mengenai bencana kebakaran, penanganan dan pencegahan bila terjadi kebakaran. Kegiatan pelatihan dan pendidikan mitigasi bencana kebakaran pada anak sekolah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau melaksanakan simulasi siaga dan tanggap bencana kebakaran dilaksanakan di beberapa sekolah
PENDAMPINGAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGURUS KARANG TARUNA DALAM PEMBUATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KINERJA ORGANISASI Junaid Gazalin; La Asiri; Ade Rahman; Hengky Hengky
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.14874

Abstract

Karang taruna merupakan organisasi kepemudaan yang menjadi wadah untuk mendapatkan partisipasi masyarakat dalam hal pembinaan, pembangunan, dan pengembangan para generasi muda di bidang kesejahteraan sosial. Kesadaran akan pentingnya peran dari organisasi kepemudaan tersebut dapat menjadi sebuah fondasi dalam membangun semangat berorganisasi yang profesional dalam desa tetapi untuk menjadi profesional dibutuhkan panduan dan arah kerja organisasi Karang Taruna. Dalam panduan tersebut maka dibutuhkan pendampingan peningkatan kapasitas pengurus dalam membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam sebuah pelatihan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan tim untuk memberikan solusi yang dihadapi dalam pembinaan organisasi dengan metode yang digunakan adalah dengan pendekatan Participatory Learning and Action (PLA) atau Participatory Learning and Practice Process. PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses pembelajaran (pelatihan, brainstorming, dan diskusi).dari hasil pelatihan ini didapatkan. Hasil pelatihan ini peserta memahami dan mengetahui serta membuat sebuah Produk hukum seperti dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Standar Operasional Prosedur (SOP. Pengurus Karang Taruna juga mampu melakukan cara Penyusunan SOP menjadi sebuah dokumen yang dbukukan sehingga dalam pergantian pengurus kedepan bisa menjadi panduan kerja dalam berorganisasi
PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM UPAYA ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM PADA EKOSISTEM HUTAN MANGROVE DI TELUK LASONGKO KABUPATEN BUTON Sry Mayunita; Junaid Gazalin; Wa Nur Fida
SOROT : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FASTIKOM) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/sorot.v2i1.4122

Abstract

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis ekosistem hutan mangrove bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat, menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan adaptasi perubahan iklim, baik dalam bentuk aksi nyata maupun dalam bentuk aturan aturan lokal, serta untuk menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang dapat mendukung upaya penanganan perubahan iklim dan pengendalian kerusakan lingkungan secara umum. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan melakukan survei (pengambilan informasi) tentang persepsi masyarakat tentang dinamika iklim dan perubahan iklim. Selanjutnya mengenalkan program pegendalian dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim melalui penyuluhan, serta membentuk Forum Discussion Group (FGD). Hasil dari kegiatan ini adalah dapat memberikan stimulus kepada pemerintah desa dan masyarakat tentang pentingnya antisipasi dampak perubahan iklim. Selain itu memberikan kesadaran tentang pentingnya melakukan langkah adaptasi dan mitigasi untuk menghadapi dampak perubahan iklim.
Co-Authors Abu Muna Almaududi Ausat Ade Rahman Adefitri Amalia Andy Arya Maulana Wijaya Arsit La Udin Aulia Meiliyana Saddiah Feramita Hasani Boby Fina Astuti Firman Firman Hanafi Hanafi Hengky Hengky Jumadil Jumadil Kastan Kastan L.M. Fakhry Mizan Rabbani La Asiri La Asiri La Hardin La Ode Zizi Zaidirabba Mansur Mansur Mansur Mansur Mawar Melati Nofianti Nofianti Nurfiyani Nurfiyani Rahmat Wiranto Rahmatia Rahmatia Ranti Ranti Silvy Sondari Gadzali Sry Mayunita Sutrisno, Sutrisno Syahru Ramadhan Wa Nur Fida Yanto Budi Prasetya