Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Rekonstruksi Kriteria Substantif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Urgensi Penempatan Nilai Bela Negara Khofifah Hasanah Pane; Widianingrum Widianingrum; Slamet Tri Wahyudi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.555-565

Abstract

Pemilihan umum merupakan sarana utama rakyat dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingannya. Proses rekrutmen calon anggota DPR RI harus memperhatikan aspek elektabilitas dan integritas secara seimbang. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan kualifikasi anggota DPR RI dalam peraturan perundang-undangan saat ini dan menilai kemungkinan nilai bela negara dijadikan sebagai kualifikasi substantif dalam perspektif hukum tata negara. Tujuan penelitian ini adalah merekonstruksi kriteria substantif anggota DPR RI dengan menempatkan nilai bela negara sebagai bagian integral dalam proses seleksi. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi saat ini masih minim menekankan pada aspek substantif, dan belum mengakomodasi nilai-nilai kebangsaan secara eksplisit. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan yang menjadikan nilai bela negara sebagai bagian dari syarat substantif bagi calon anggota DPR RI untuk menjamin integritas, tanggung jawab moral, dan komitmen kebangsaan mereka.
THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGY IN POVERTY REDUCTION: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT Ahmad Haqqi Annazali; Slamet Tri Wahyudi
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i2.1682

Abstract

Poverty alleviation in Indonesia is increasingly dependent on digital technology, but this transformation creates new challenges related to the digital divide and data vulnerability of poor groups. Digital welfare programs, such as the distribution of social assistance based on the Integrated Social Welfare Data (DTKS), put poor communities at risk of data exploitation in the era of Civil Society 5.0, thus requiring a strong institutional architecture to protect them. This study uses a normative legal research method through a legislative and conceptual approach. The results show that the existing institution, namely the Ministry of Communication and Digital Affairs, is legally an executive body (assisting the President) that is prone to conflicts of interest in implementing the PDP Law, while the main challenges in the field are infrastructure gaps and low digital literacy. Therefore, effective implementation of the PDP Law to protect the data of the poor and support the SDGs requires the establishment of a Data Protection Authority (DPA) as an independent state auxiliary organ, the formation of which is highly dependent on the political will of the President as the highest authority.