Akhmad Amirudin
Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS STREET-LEVEL BUREAUCRACY Akhmad Amirudin
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 1 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i1.1892

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh diskresi aparat pelaksana (street-level bureaucrats) dan dukungan sumber daya organisasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengurangan sampah rumah tangga di Kota Malang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Data dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 120 responden yang terdiri atas petugas Dinas Lingkungan Hidup, petugas kebersihan tingkat kecamatan, dan kader lingkungan kelurahan. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi aparat pelaksana berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengurangan sampah rumah tangga, demikian pula dukungan sumber daya organisasi. Secara simultan kedua variabel menjelaskan 58,7% variasi efektivitas implementasi. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh ruang diskresi yang dimiliki aparat garis depan dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparat pelaksana serta penataan diskresi melalui pedoman teknis yang adaptif.
AMBIGUITAS DAN KONFLIK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN: ANALISIS KUANTITATIF MODEL AMBIGUITY-CONFLICT PADA PEMERINTAH KOTA MALANG Akhmad Amirudin
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 2 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i2.1893

Abstract

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh ambiguitas kebijakan dan konflik kebijakan terhadap kinerja implementasi kebijakan pengelolaan sampah perkotaan di Kota Malang dengan menggunakan kerangka ambiguity-conflict model dari Matland. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain survei eksplanatori. Responden penelitian berjumlah 98 aparatur sipil negara yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup, kecamatan, dan kelurahan di Kota Malang, dipilih melalui teknik sensus terhadap populasi pelaksana. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan ambiguitas kebijakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja implementasi, dan konflik kebijakan juga berpengaruh negatif dan signifikan. Kedua variabel secara simultan menjelaskan 54,2% variasi kinerja implementasi. Pola temuan mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang berada pada tipe implementasi eksperimental dengan ambiguitas tujuan yang relatif tinggi. Penelitian ini merekomendasikan penajaman tujuan dan indikator kebijakan, harmonisasi regulasi antarinstansi, serta penguatan mekanisme koordinasi untuk menurunkan derajat ambiguitas dan konflik.
KAPASITAS KEBIJAKAN (POLICY CAPACITY) PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH DI KOTA MALANG Akhmad Amirudin
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 3 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i3.1895

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tiga dimensi kapasitas kebijakan, yaitu kapasitas analitis, kapasitas operasional, dan kapasitas politik, terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pengurangan dan penanganan sampah di Kota Malang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei eksplanatori. Data dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 110 responden aparatur pelaksana kebijakan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kecamatan, dan kelurahan di Kota Malang yang dipilih dengan teknik proportionate stratified random sampling. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas analitis, kapasitas operasional, dan kapasitas politik masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi, dengan kapasitas operasional sebagai prediktor terkuat. Ketiga dimensi secara simultan menjelaskan 61,3% variasi keberhasilan implementasi. Temuan mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas kebijakan pemerintah daerah, khususnya pada aspek pembiayaan, kelembagaan, dan koordinasi antarorganisasi, merupakan prasyarat pencapaian target pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70%. Penelitian merekomendasikan pengembangan analis kebijakan daerah, penguatan sistem data persampahan, dan pelembagaan forum kolaborasi multipihak.
KEGAGALAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI: ANALISIS KUANTITATIF AMBIGUITY-CONFLICT MODEL DAN POLICY CAPACITY DI KOTA MALANG Akhmad Amirudin
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 3 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i3.1904

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan kegagalan implementasi kebijakan pengurangan sampah plastik sekali pakai di Kota Malang dengan mengintegrasikan kerangka ambiguity-conflict model dan policy capacity. Pendekatan penelitian adalah kuantitatif dengan desain survei eksplanatori melalui penyebaran kuesioner terhadap 104 responden. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambiguitas kebijakan dan konflik kebijakan berpengaruh positif signifikan terhadap derajat kegagalan implementasi, sementara kapasitas kebijakan berpengaruh negatif signifikan. Ketiga variabel secara simultan menjelaskan 63,8% variasi kegagalan implementasi. Ambiguitas terbukti menjadi prediktor terkuat, terutama pada ketidakjelasan cakupan larangan, mekanisme sanksi, dan pembagian kewenangan pengawasan.