Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik International Journal of Science and Society (IJSOC) Greenation International Journal of Economics and Accounting
Akhmad Amirudin
Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
Humanities Economics, Econometrics & Finance Materials Science & Nanotechnology Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS STREET-LEVEL BUREAUCRACY Akhmad Amirudin
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 1 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i1.1892

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh diskresi aparat pelaksana (street-level bureaucrats) dan dukungan sumber daya organisasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengurangan sampah rumah tangga di Kota Malang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Data dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 120 responden yang terdiri atas petugas Dinas Lingkungan Hidup, petugas kebersihan tingkat kecamatan, dan kader lingkungan kelurahan. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi aparat pelaksana berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengurangan sampah rumah tangga, demikian pula dukungan sumber daya organisasi. Secara simultan kedua variabel menjelaskan 58,7% variasi efektivitas implementasi. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh ruang diskresi yang dimiliki aparat garis depan dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparat pelaksana serta penataan diskresi melalui pedoman teknis yang adaptif.
AMBIGUITAS DAN KONFLIK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN: ANALISIS KUANTITATIF MODEL AMBIGUITY-CONFLICT PADA PEMERINTAH KOTA MALANG Akhmad Amirudin
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 2 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i2.1893

Abstract

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh ambiguitas kebijakan dan konflik kebijakan terhadap kinerja implementasi kebijakan pengelolaan sampah perkotaan di Kota Malang dengan menggunakan kerangka ambiguity-conflict model dari Matland. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain survei eksplanatori. Responden penelitian berjumlah 98 aparatur sipil negara yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup, kecamatan, dan kelurahan di Kota Malang, dipilih melalui teknik sensus terhadap populasi pelaksana. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan ambiguitas kebijakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja implementasi, dan konflik kebijakan juga berpengaruh negatif dan signifikan. Kedua variabel secara simultan menjelaskan 54,2% variasi kinerja implementasi. Pola temuan mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang berada pada tipe implementasi eksperimental dengan ambiguitas tujuan yang relatif tinggi. Penelitian ini merekomendasikan penajaman tujuan dan indikator kebijakan, harmonisasi regulasi antarinstansi, serta penguatan mekanisme koordinasi untuk menurunkan derajat ambiguitas dan konflik.
KAPASITAS KEBIJAKAN (POLICY CAPACITY) PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH DI KOTA MALANG Akhmad Amirudin
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 3 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i3.1895

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tiga dimensi kapasitas kebijakan, yaitu kapasitas analitis, kapasitas operasional, dan kapasitas politik, terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pengurangan dan penanganan sampah di Kota Malang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei eksplanatori. Data dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 110 responden aparatur pelaksana kebijakan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kecamatan, dan kelurahan di Kota Malang yang dipilih dengan teknik proportionate stratified random sampling. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas analitis, kapasitas operasional, dan kapasitas politik masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi, dengan kapasitas operasional sebagai prediktor terkuat. Ketiga dimensi secara simultan menjelaskan 61,3% variasi keberhasilan implementasi. Temuan mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas kebijakan pemerintah daerah, khususnya pada aspek pembiayaan, kelembagaan, dan koordinasi antarorganisasi, merupakan prasyarat pencapaian target pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70%. Penelitian merekomendasikan pengembangan analis kebijakan daerah, penguatan sistem data persampahan, dan pelembagaan forum kolaborasi multipihak.
KEGAGALAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI: ANALISIS KUANTITATIF AMBIGUITY-CONFLICT MODEL DAN POLICY CAPACITY DI KOTA MALANG Akhmad Amirudin
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 3 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i3.1904

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan kegagalan implementasi kebijakan pengurangan sampah plastik sekali pakai di Kota Malang dengan mengintegrasikan kerangka ambiguity-conflict model dan policy capacity. Pendekatan penelitian adalah kuantitatif dengan desain survei eksplanatori melalui penyebaran kuesioner terhadap 104 responden. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambiguitas kebijakan dan konflik kebijakan berpengaruh positif signifikan terhadap derajat kegagalan implementasi, sementara kapasitas kebijakan berpengaruh negatif signifikan. Ketiga variabel secara simultan menjelaskan 63,8% variasi kegagalan implementasi. Ambiguitas terbukti menjadi prediktor terkuat, terutama pada ketidakjelasan cakupan larangan, mekanisme sanksi, dan pembagian kewenangan pengawasan.
Implementation of Artificial Intelligence-Oriented Digital Government Policy in Malang City: A Quantitative Analysis of Index Achievement and Institutional Readiness, 2022-2026 Akhmad Amirudin
International Journal of Science and Society Vol 8 No 1 (2026): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v8i1.1747

Abstract

This study examines how Malang City's digital government policy has performed on a conventional maturity index between 2022 and 2024, and asks how far that performance has been matched by concrete institutional readiness for artificial intelligence (AI) specifically, following the city government's November 2023 declaration of an ambition to become an "Artificial Intelligence City." A descriptive quantitative, ex post facto design was used, drawing on official secondary data from Malang City Government releases, national digital-government regulations, and credible mass media, analyzed through time-series trend analysis, a target-achievement gap analysis, an elapsed-time lag analysis measuring the interval between the AI-city declaration and each subsequent verifiable AI-related action, and a content-analysis inventory of the city's binding digital-government planning instruments. Malang City's Electronic-Based Government System (SPBE) index rose sharply, from 2.60 in 2022 to 3.82 in 2023 and 4.24 in 2024, reaching 140% of the 3.02 target set for 2024-2026 in Mayoral Regulation No. 5/2023 and placing the city among the eight best-performing cities nationally. Yet neither of the city's two binding digital-government planning instruments in force during the observation period, the 2022 Smart City Master Plan and Mayoral Regulation No. 8/2023 on the Electronic-Based Government System, contains any explicit provision for artificial intelligence. The first concrete, verifiable AI-based public service, a multilingual chatbot named TANIA, was launched approximately 21 months after the declaration, not by the core city government but by a semi-autonomous municipal water utility; the first city-government action explicitly branded as an AI program, a digital-literacy workshop, followed at approximately 29 months and was itself described by the issuing agency as only an initial stage. The study concludes that Malang City's strong, well-documented progress on conventional digital-government maturity has not yet been matched by a comparable degree of formal AI governance, and that the imminent national shift to an AI-inclusive digital-government evaluation instrument makes closing that institutional gap an increasingly urgent priority.
Implementation of Plastic Waste Management Policy in Malang Regency: A Quantitative Analysis of the Gap Against Regent Regulation No. 26/2019 Targets Akhmad Amirudin
International Journal of Science and Society Vol 8 No 2 (2026): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v8i2.1748

Abstract

This study analyzes the gap between realization and targets for waste reduction and handling in Malang Regency against Regent Regulation No. 26/2019, and examines the readiness of waste-bank infrastructure together with the absence of a plastic-specific regulation in the region. A descriptive quantitative approach with an ex post facto design was used, drawing on official secondary data from the Malang Regency Environmental Agency (DLH), Statistics Indonesia (BPS) for Malang Regency, credible mass media, and prior academic studies, analyzed through time-series trend analysis, gap analysis against the Regent Regulation's tiered targets, proportion analysis of waste-bank activity, and content analysis of regulatory completeness. Waste-handling realization lagged behind the Regent Regulation's targets at every observation point, reaching 41.36% in 2023 against a 57.36% target (a gap of -16.00 points) and only 40.00% in 2025 against a 70.00% target (a gap of -30.00 points), with the gap widening rather than narrowing over time. Of 250 registered waste banks, only 125 units (50.0%) were actively operating, and Malang Regency had yet to enact any Regional Regulation or Regent Regulation specifically restricting single-use plastics, unlike the approach beginning to be taken by neighboring Malang City. The study concludes that waste policy implementation in Malang Regency faces structural challenges in the form of a widening target gap, low infrastructure activity, and a regulatory void on plastics, despite the regency's status as Indonesia's first national pilot site for a plastic-waste-elimination partnership with international stakeholders.
Implementation of Plastic Waste Reduction Policy in Malang City: A Quantitative Analysis of Achievement and Regulatory Gaps, 2020-2024 Akhmad Amirudin
International Journal of Science and Society Vol 8 No 3 (2026): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v8i3.1749

Abstract

This study analyzes how Malang City's waste reduction and handling policy performed between 2020 and 2024 against the targets set in Mayoral Regulation No. 34/2018, and asks how legally binding the city's plastic-waste-reduction instrument actually is. A descriptive quantitative, ex post facto design was used, drawing on official secondary data from Malang City Government releases, the Malang City Environmental Agency (DLH), and earlier academic journal articles, analyzed through time-series trend analysis, policy-target gap analysis, compound annual growth rate (CAGR) analysis of waste infrastructure, and content analysis of the legal strength of the plastic-reduction instrument. City-wide waste handling realization had already exceeded its 2025 target by 2021 (74.00%, 4.00 points above the 70% target) and reached 98.68% by 2024, while reduction realization continued to lag behind the 30% target, at 26.17% in 2023 (a gap of -3.83 points). The number of waste transfer stations (TPS) grew at a compound annual rate of 11.99%, from 59 units in 2020 to 74 in 2022, yet a sub-district-level case study found a reduction rate of only 20.13% in Tunjungsekar, well below the city aggregate, pointing to an aggregation bias in how achievement is reported. The main instrument specifically targeting plastic, Mayor's Circular Letter No. 8/2021, turned out to be an administrative appeal with no binding legal force, and DLH itself acknowledged that its impact has so far been limited. Aggregate success on the handling side, in other words, risks masking implementation gaps at smaller territorial scales, and the weak legal standing of the plastic-reduction instrument makes passing the pending single-use-plastic-bag bylaw an urgent priority.
Implementation of Regional Asset Governance Policy in Batu City: A Quantitative Analysis of Asset Certification Gaps and Persistent Audit Findings, 2015-2026 Akhmad Amirudin
International Journal of Science and Society Vol 8 No 4 (2026): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v8i4.1750

Abstract

This study examines how Batu City's regional asset (Barang Milik Daerah, BMD) governance policy has performed against two distinct benchmarks: the city's long-standing record of clean financial-statement audit opinions, and the underlying legal and physical readiness of the assets those statements report on. A descriptive quantitative, ex post facto design was used, drawing on official secondary data from Batu City Government and its Regional Finance and Asset Agency (BKAD), audit-result announcements from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), and credible mass media, analyzed through trend analysis of audit-opinion and fiscal-realization data, a proportion-based gap analysis of asset-certification status, a documented case analysis of a long-idle high-value asset, and a content analysis of the rationale behind an ongoing regulatory revision. Batu City has received an unqualified (Wajar Tanpa Pengecualian, WTP) audit opinion for eleven consecutive years, 2015 to 2025, with 2025 revenue realization reaching 99.20% of target and own-source revenue (PAD) reaching 92.37% of target. Despite that record, the Audit Board's 2025 findings still flagged persistent weaknesses specifically in the management of certain local taxes and of investment property, and the city's own Rp1.3 trillion asset base across 874 parcels shows that only 28.0% of trackable parcels are fully certified, while 56.9% have not yet begun the certification process. A Rp6.4 billion official residence in East Jakarta, vacant for approximately ten years and carrying Rp65 million in unpaid property-tax arrears, illustrates the practical consequence of this gap: it failed to attract a single bidder when put up for public auction. In direct response to these patterns, Batu City's government proposed in May 2026 a revision to the decade-old Regional Regulation No. 3/2019 on regional asset management, citing misalignment with national regulation, weak sanctions, and information-system gaps. The study concludes that a clean audit opinion is a necessary but insufficient indicator of regional asset governance quality, and that closing the certification and utilization gap identified here should be treated as a distinct policy priority alongside maintaining the city's audit-opinion record.
Service Quality in Higher Education as Public Service: A Bibliometric Mapping across Developing Economies with a Focus on Southeast Asia I Made Agus Yudantara; Bambang Santoso Haryono; Akhmad Amirudin
Greenation International Journal of Economics and Accounting Vol. 4 No. 4 (2026): Greenation International Journal of Economics and Accounting (September - Octob
Publisher : Greenation Research & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Service quality in higher education is an important component of public service performance, since public universities are positioned as public sector organizations, yet research on it is seldom framed explicitly from a public administration perspective. This article aims to map the development of research on higher education service quality in developing economies and to interpret it within a public administration frame, with particular attention to the position of ASEAN and Indonesia. The bibliometric analysis was carried out through the bibliophagy interface of the bibliometric package in the R environment on 840 Scopus-indexed documents published between 2006 and 2025, all originating from developing economies and curated in accordance with the PRISMA 2020 protocol. The mapping shows that the field has grown rapidly, at an average rate of 21.27 percent per year, with ASEAN occupying a prominent position and Malaysia and Indonesia as the two most productive corresponding author countries. The intellectual foundation of the field rests on two pillars, namely the tradition of service quality measurement and a methodological and information systems foundation, while its thematic structure canters on service quality, higher education, and student satisfaction, with a recent shift toward digital learning as well as the reputation and marketing dimensions. These findings reveal that the field remains dominated by marketing and information systems frameworks, while public administration perspectives such as public value, equity, and accountability are not yet prominent, leaving room for a contribution that strengthens the public administration frame in the study of higher education service quality.
Co-Authors Bambang Santoso Haryono I Made Agus Yudantara