Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Strategi Optimalisasi Mutual Legal Assistance (MLA) Untuk Pemulihan Aset Pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Transnasional Yudi Anugrah Pratama; Ervina Maharani Syahputri; Levia Komala Sari; Maria Ulfah; Kiki Amaliah
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Agustus
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/5th5my86

Abstract

This scientific work deeply examines the legal framework and operational challenges in optimizing the Mutual Legal Assistance (MLA) mechanism as a vital instrument for asset recovery stemming from cross-border Money Laundering Crimes (TPPU). The central issue investigated is the gap between the normative provisions of Law Number 1 of 2006 concerning MLA (UU MLA) and the reality of TPPU case handling which demands speed, efficiency, and adaptation to digital financial technology. Using a normative legal research method, this study highlights key obstacles including bureaucratic sluggishness of the diplomatic channel, the complexity of differing legal standards for evidence across jurisdictions, and the weakness in adopting the Non-Conviction Based Forfeiture (NCBF) mechanism in Indonesia, which is crucial for rapid asset seizure. The study findings indicate that while the UU MLA legally establishes the central authority, the asset recovery process is often hampered by the formalistic nature of criminal procedure law and the need for communication channels faster than conventional routes. Optimization is urgently required through strengthening domestic inter-agency coordination, adopting non-conviction based asset forfeiture, and utilizing international legal instruments such as the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) and informal networks like the Asset Recovery Inter-Agency Network (ARIN) to achieve economic justice and recover state losses to the treasury and victims.
Peran Hakim Dalam Menilai Bukti Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia Muhammad Fadhel Febriansyah; Try Mustaqim; Petra Alfa almunziri; Yudi Anugrah Pratama; Ria Anggraeni Utami
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran hakim dalam menilai bukti memegang posisi sentral didalam sistem pembuktian hukum pidana di indonesia yang mengutamakan asas praduga tak bersalah dan penegakan keadilan. Hakim sebagai pihak yang berwenang menilai alat bukti dalam persidangan harus bersikap independen dan objektif dalam mengevaluasi setiap bukti, baik berupa saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa. Penilaian bukti oleh hakim meliputi analisis kredibilitas dan reliabilitas bukti serta kesesuaian dengan fakta hukum yang berkembang dalam perkara. Proses ini dipandu oleh ketentuan KUHAP dan putusan Mahkamah Agung yang menjadi preseden, namun juga menghadapi tantangan seperti pengaruh subjektivitas dan batasan kualifikasi hukum. Studi ini mengkaji secara mendalam mekanisme penilaian bukti oleh hakim, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim, serta implikasi penilaian tersebut terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi terdakwa dalam peradilan pidana. Dengan seperti itu tujuan penelitian ini berkontribusi memperkuat pemahaman tentang fungsi hakim dalam rangka memastikan proses peradilan yang fair dan akuntabel di Indonesia.