p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Van Java Law Journal
Tata Nur Hainun
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERANCANGAN KLAUSUL WANPRESTASI DALAM KONTRAK DIGITAL: UPAYA MEMINIMALISIR SENGKETA DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK Arina Rahmania; Harlin Sabrinda Rasya; Michael Franciscus Xaverius; Tata Nur Hainun; Zahra Moefti Aurelie
Van Java Law Journal Vol 2 No 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v2i2.220

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mentransformasi kontrak konvensional menjadi kontrak digital yang menjadi pilar ekonomi modern. Meskipun secara yuridis kontrak digital telah diakui dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta tetap bersandar pada prinsip Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), namun efektivitas kontrak digital di Indonesia masih terhambat oleh klausul wanprestasi yang belum memberikan kepastian hukum yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab ketidakpastian hukum pada klausul wanprestasi dalam kontrak digital di Indonesia yang seringkali gagal memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum tersebut dipicu oleh ketidaksiapan regulasi nasional dalam mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi, di mana KUHPerdata yang menjadi rujukan utama belum secara eksplisit mengatur mekanisme pembuktian dan interpretasi pelanggaran dalam sistem elektronik. Selain itu, maraknya penggunaan klausul baku (standard contract) yang disusun secara sepihak oleh penyedia layanan menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar yang merugikan konsumen. Fenomena ini menunjukkan bahwa fungsi kontrak digital di Indonesia masih terjebak dalam pendekatan represif yang pasif, di mana kejelasan mengenai batasan tanggung jawab dan konsekuensi hukum atas pelanggaran kontrak masih sangat minim, sehingga potensi sengketa dalam transaksi ekonomi digital terus meningkat tanpa adanya mitigasi hukum yang memadai.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS PROMPT ENGINEERING SEBAGAI KARYA INTELEKTUAL DALAM EKOSISTEM KECERDASAN BUATAN DI INDONESIA Tata Nur Hainun; Dinda Dinanti
Van Java Law Journal Vol 2 No 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v2i3.234

Abstract

Perkembangan Kecerdasan Buatan/Artificial Intelligent (AI) telah memunculkan bentuk baru aktivitas intelektual yang dikenal sebagai Prompt Engineering, yaitu proses penyusunan instruksi untuk menghasilkan keluaran spesifik dari sistem AI. Meskipun memiliki nilai ekonomi dan bergantung pada kreativitas manusia, status hukum Prompt Engineering tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status Prompt Engineering dari perspektif hak cipta serta merumuskan kerangka hukum yang ideal untuk perlindungannya di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prompt Engineering merupakan produk aktivitas intelektual manusia yang memenuhi kriteria kreativitas dan orisinalitas. Namun, hukum Indonesia saat ini tidak memberikan pengakuan maupun perlindungan yang jelas bagi Prompt Engineering, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi untuk mengakui Prompt Engineering sebagai bentuk ekspresi intelektual yang layak mendapatkan perlindungan hukum, baik melalui rezim hak cipta maupun mekanisme perlindungan hukum lainnya. Regulasi semacam itu sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan mendorong inovasi berbasis AI di Indonesia.