Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Analytica Islamica Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies ILJS
Ilhamsyah Pasaribu
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN MARKETPLACE MENURUT HUKUM PERDATA TERHADAP KEBOBOLAN DATA PRIBADI PENGGUNA DALAM UU ITE PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Icha Widya Putri; Ilhamsyah Pasaribu
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1638

Abstract

Maraknya transaksi digital di platform belanja daring telah membawa konsekuensi serius terhadap keamanan informasi pengguna. Dalam beberapa tahun terakhir, publik kerap dihebohkan oleh berbagai insiden pembobolan data yang menjangkiti marketplace ternama. Kejadian tersebut bukan cuma menimbulkan kerugian materil bagi konsumen, tetapi juga melahirkan ketidakpercayaan luas terhadap sistem perlindungan data di Indonesia. Studi ini dirancang untuk menelaah secara sistematis mengenai sejauh mana tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh marketplace apabila data penggunanya bocor. Telaah dilakukan dengan menyandingkan dua kerangka yaitu regulasi positif nasional (seperti UU PDP, UU ITE, PP 71/2019, dan UUPK) dengan prinsip maqashid syariah sebagai pisau analisis etis. Penulis mengadopsi metode yuridis normatif yang dilengkapi dua perspektif analitis, yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan serta pendekatan terhadap konsep-konsep hukum. Bahan kajian sepenuhnya bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan lewat penelusuran dokumen resmi, termasuk produk hukum primer (berbagai undang-undang terkait) dan bahan hukum sekunder (jurnal akademik, buku referensi, serta opini pakar hukum yang kompeten). Data yang terkumpul menunjukkan bahwa masih banyak marketplace yang belum serius dalam mengamankan data konsumennya. Padahal, dalam kapasitasnya sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, mereka wajib menjalankan kewajiban hukum yang sudah ditegaskan dalam berbagai aturan. Tingginya frekuensi kebocoran menjadi bukti konkret bahwa implementasi aturan oleh para PSE masih jauh dari kata optimal. Jika ditelisik dari lensa maqashid syariah, pelindungan terhadap data pribadi merupakan bagian dari ikhtiar menjaga keselamatan jiwa (hifzh al-nafs) dan melindungi kepemilikan harta (hifzh al-mal). Kedua aspek ini memperlihatkan bahwa persoalan data bukan sekadar urusan teknis yang diatur negara, melainkan telah menyentuh dimensi moral dan nilai-nilai esensial dalam ajaran Islam. Dari seluruh rangkaian analisis, penulis berkesimpulan bahwa arus utama yang harus dibenahi adalah aspek tata kelola keamanan data oleh para penyelenggara sistem elektronik. Di sisi lain, pengawasan terhadap implementasi aturan harus diperketat secara konsisten. Kedua langkah ini menjadi prasyarat esensial demi terciptanya jaminan perlindungan data yang adil dan maksimal bagi setiap pengguna layanan e-commerce.
THE POSTPONEMENT OF THE VILLAGE HEAD ELECTION IN HUTAGODANG VILLAGE FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 3 OF 2024 CONCERNING VILLAGES AND SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH Usman Ardiansyah; Ilhamsyah Pasaribu
Journal Analytica Islamica Vol 15, No 1 (2026): ANALYTICA ISLAMICA
Publisher : Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jai.v15i1.28524

Abstract

The postponement of the Village Head election in Hutagodang Village, South Labuhanbatu Regency, has generated significant issues related to village governance, leadership legitimacy, and the practice of local democracy. This study aims to analyze the factors behind the postponement of the Village Head Election (Pilkades), its impact on village administration and community participation, and to examine the issue from the perspective of Law Number 3 of 2024 concerning Villages and siyāsah dustūriyyah. This research employs a qualitative field research approach with a descriptive-analytical design. Data were collected through interviews with members of the Hutagodang Village community, observations of village governance conditions, and an examination of regional government policy documents related to the election delay. The findings reveal that the postponement was influenced by regional government policies linking the Pilkades schedule to the stages of simultaneous General and Regional Elections, creating uncertainty regarding its implementation. The consequences include frequent changes of Acting Village Heads since 2021, declining public trust and participation, and emerging social tensions. From the perspective of siyāsah dustūriyyah, the prolonged delay contradicts the principles of deliberation (shūrā), justice, and public welfare, as legitimate leadership must arise from community consent
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI ROKOK KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PP NO. 28 TAHUN 2024 TENTANG KESEHATAN PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARI’AH Riki Alamsyah Hasibuan; Ilhamsyah Pasaribu
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.1115

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya transaksi jual beli rokok kepada anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik jual beli rokok kepada anak di bawah umur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan serta ditinjau dari perspektif sadd adz-dzari’ah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menelaah berbagai sumber hukum. Adapun bahan hukum primer yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur hukum Islam yang membahas mengenai konsep sadd adz-dzari’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan rokok kepada anak di bawah umur umumnya dilakukan melalui sistem penjualan eceran. Strategi pemasaran yang digunakan meliputi pemanfaatan jaringan merek internasional, kerja sama dengan influencer, mengikuti tren yang sedang berkembang, serta promosi produk tembakau dan nikotin di berbagai media digital. Praktik tersebut secara jelas bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Dalam pandangan sadd adz-dzari’ah, praktik jual beli rokok kepada anak di bawah umur termasuk dalam kategori yang harus dihindari, karena potensi kerusakan (mafsadat) yang ditimbulkannya jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat (maslahat) yang mungkin diperoleh.
Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemerataan Tenaga Pendidik Perspektif Siyasah Dusturiyah Muhammad Ihsan Sinaga; Ilhamsyah Pasaribu
Bahasa Indonesia Vol 11 No 1 (2026): Islamic Law: Jurnal Siyasah Maret 2026
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v11i1.2808

Abstract

This study aims to analyze the responsibility of the Regional Government in distributing teaching personnel equitably at SDN 108031 Huta Klambir and examine it from the perspective of siyasah dusturiyah. This study employs a qualitative approach using field research and an empirical juridical approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation concerning the availability of teachers and the implementation of learning activities at the school. The results show that SDN 108031 Huta Klambir is located in a remote area with 60 students and has one civil servant principal, three PPPK teachers, and two volunteer teachers. The shortage of teaching personnel requires teachers to assist one another when classes are left without teachers, resulting in less effective learning. Three PPPK teachers also contribute to the payment of two volunteer teachers at Rp50,000 four times, totaling Rp200,000 per PPPK teacher. Although the teacher shortage has been reported to the Education Office, the government has not provided certainty regarding additional teachers and continues to ask the school to wait for data mapping. This condition is analyzed based on Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, particularly Article 24 paragraph (3), which stipulates that regency/city governments are responsible for meeting the needs of teachers in terms of number, academic qualifications, and competencies equitably to ensure the continuity of basic education. From Imam Al-Mawardi’s perspective, this condition demonstrates the need for stronger government responsibility based on the principles of trust, justice, and public welfare.
Penambangan Emas oleh Masyarakat di Sungai Muara Batang Gadis Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Menurut UU No 3 Tahun 2020 dan Siyāsah Dustūriyyah Khaidir Ali; Ilhamsyah Pasaribu
Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 12 No. 2 (2026): Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v12i2.5662

Abstract

This study analyzes gold mining activities conducted by local communities in the Muara Batang Gadis River, Kotanopan District, Mandailing Natal Regency, based on Law Number 3 of 2020 and the perspective of siyāsah dustūriyyah. This study aims to examine the legal framework governing community mining permits, the implementation of licensing requirements for community gold mining activities, and the exercise of governmental authority in the legalization process. This research employs an empirical juridical method using statutory, conceptual, and socio-legal approaches. Primary data were obtained through interviews with the Head of Kotanopan District and community miners, while secondary data were collected from legislation, scholarly literature, and relevant documents. The data were analyzed descriptively and qualitatively by comparing legal provisions with empirical conditions concerning the status of the People's Mining Area (WPR), People's Mining Permit (IPR), and governmental authority. The findings show that community gold mining activities do not yet have IPRs because the mining location has not been designated as a WPR, which constitutes the territorial basis for applying for an IPR. The community has submitted its aspirations to the government for WPR designation and access to legalization. From the perspective of siyāsah dustūriyyah, the government is required to exercise its authority based on the principles of al-‘adālah, al-maṣlaḥah, and amānah by providing legal certainty and facilitating the legalization process in accordance with applicable laws.
Co-Authors Icha Widya Putri Khaidir Ali Muhammad Ihsan Sinaga Riki Alamsyah Hasibuan Usman Ardiansyah