Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Law_Jurnal Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan
Najib A. Gisymar
Universitas Widya Mataram
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pelindungan Indikasi Geografis Sebagai Strategi Peningkatan Eksistensi Ekspor Rempah Indonesia Suratman Suratman; Lestari Anggraini; Niza Wibyana Tito; Happy Brilliant Srikandy; Yessy Madya Putri; Firdaus Akhirus Zamansyah; Najib A. Gisymar
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9460

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi peran strategis pelindungan Indikasi Geografis sebagai instrumen hukum untuk memperkuat posisi tawar dan stabilitas harga rempah Indonesia di pasar internasional. Permasalahan utama yang diangkat adalah rendahnya nilai tambah ekonomi komoditas rempah nasional akibat dominasi penjualan bahan mentah yang belum terproteksi secara kolektif, sehingga rentan terhadap praktik pemalsuan identitas wilayah oleh pihak asing. Banyak kajian sebelumnya hanya menitikberatkan pada narasi historis jalur rempah tanpa membedah fungsionalitas kerangka hukum kekayaan intelektual dalam memitigasi hambatan perdagangan non-tarif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Analisis difokuskan pada sinkronisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap standar minimum pelindungan yang diatur dalam Pasal 22 hingga 24 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement). Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi yuridis melalui pendaftaran Indikasi Geografis memberikan kepastian hukum yang signifikan bagi produsen lokal, sebagaimana terverifikasi pada eskalasi nilai ekonomi produk Lada Putih Muntok dan Pala Banda pasca-pendaftaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan Buku Deskripsi sebagai dokumen teknis pendaftaran merupakan syarat mutlak untuk menciptakan diferensiasi produk yang sah dan berkelanjutan di tengah dinamika perdagangan global yang kompetitif.Kata Kunci: Indikasi Geografis, Rempah Nusantara, Hukum Perdagangan Internasional, TRIPS Agreement, Kekayaan Intelektual Kolektif
Interfaith Marriage in Indonesia: Juridical Challenges and Human Rights Perspectives Ais Surasa; Ramdani Wahyu Sururie; Najib A. Gisymar; Mohammad Syaiful Aris; Diana Farid; Muhammad Husni Abdulah Pakarti
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol. 12 No. 1 (2025): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v12i1.11071

Abstract

Interfaith marriage refers to a union between two individuals who adhere to different religions and remains a complex issue within the Indonesian legal system. Legally, Law No. 1 of 1974 on Marriage does not explicitly regulate interfaith unions. However, Article 2(1) of the law states that a marriage is valid if conducted by the religious laws and beliefs of the parties involved. This commonly means that interfaith marriages lack legal recognition in Indonesia. This interpretation is further reinforced by the issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023. This study adopts a normative juridical method with a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained from the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, fatwas issued by the Indonesian Ulema Council (MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), and SEMA No. 2 of 2023. Secondary data were gathered from legal literature, court decisions, and scholarly articles. The findings indicate that, under Article 2(1) of the Marriage Law, interfaith marriages are deemed invalid under Indonesian national law. However, from a human rights perspective—as stipulated in Article 16 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Article 28B(1) of the 1945 Constitution—every individual has the right to marry regardless of religious affiliation. This study also outlines several legal alternatives available to interfaith couples seeking to formalize their marriage, including filing a court petition, temporarily adhering to one partner’s religious law, or marrying abroad. The legal implications of interfaith marriage include issues related to its validity, administrative registration, children's legal status, and both spouses' civil rights.
Kedudukan Hukum Anggota Koperasi sebagai Kreditor dalam Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Najib A. Gisymar; Yessy Madya Putri
JURNAL EKONOMI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN Vol 15 No 1 (2026): Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, Vol. 15, No. 1, Januari 2025
Publisher : Universitas Sahid Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47942/iab.v15i1.2373

Abstract

This study examines the regulatory gap in bankruptcy petitions filed by cooperative members as creditors against savings and loan cooperatives as debtors, focusing on the legal standing of members in cooperative bankruptcy proceedings. The objective of this study is to identify, analyze, and evaluate the inconsistency between bankruptcy law and cooperative law in determining the legal standing of cooperative members who hold claims against their own cooperative. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The research data consist of primary legal materials, including statutory regulations and the Semarang Commercial Court decision concerning cooperative bankruptcy, as well as secondary legal materials, including literature, journal articles, and research findings from the undergraduate thesis that serves as the object of analysis. The findings indicate that members of savings and loan cooperatives occupy a complex legal position because they simultaneously act as members, owners, service users, and parties who may hold claims. This study concludes that Indonesian bankruptcy law has not yet provided an adequate normative construction regarding the position of cooperative members as creditors. Therefore, specific regulation is required to ensure legal certainty, member protection, and the proportional settlement of cooperative payment defaults.
Pelindungan Indikasi Geografis Sebagai Strategi Peningkatan Eksistensi Ekspor Rempah Indonesia Suratman Suratman; Lestari Anggraini; Niza Wibyana Tito; Happy Brilliant Srikandy; Yessy Madya Putri; Firdaus Akhirus Zamansyah; Najib A. Gisymar
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9460

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi peran strategis pelindungan Indikasi Geografis sebagai instrumen hukum untuk memperkuat posisi tawar dan stabilitas harga rempah Indonesia di pasar internasional. Permasalahan utama yang diangkat adalah rendahnya nilai tambah ekonomi komoditas rempah nasional akibat dominasi penjualan bahan mentah yang belum terproteksi secara kolektif, sehingga rentan terhadap praktik pemalsuan identitas wilayah oleh pihak asing. Banyak kajian sebelumnya hanya menitikberatkan pada narasi historis jalur rempah tanpa membedah fungsionalitas kerangka hukum kekayaan intelektual dalam memitigasi hambatan perdagangan non-tarif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Analisis difokuskan pada sinkronisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap standar minimum pelindungan yang diatur dalam Pasal 22 hingga 24 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement). Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi yuridis melalui pendaftaran Indikasi Geografis memberikan kepastian hukum yang signifikan bagi produsen lokal, sebagaimana terverifikasi pada eskalasi nilai ekonomi produk Lada Putih Muntok dan Pala Banda pasca-pendaftaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan Buku Deskripsi sebagai dokumen teknis pendaftaran merupakan syarat mutlak untuk menciptakan diferensiasi produk yang sah dan berkelanjutan di tengah dinamika perdagangan global yang kompetitif.Kata Kunci: Indikasi Geografis, Rempah Nusantara, Hukum Perdagangan Internasional, TRIPS Agreement, Kekayaan Intelektual Kolektif
Co-Authors Ais Surasa Diana Farid Firdaus Akhirus Zamansyah Happy Brilliant Srikandy Lestari Anggraini Mohammad Syaiful Aris Muhammad Husni Abdulah Pakarti Niza Wibyana Tito Ramdani Wahyu Sururie Suratman Suratman Yessy Madya Putri