Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)
Isfandir Hutasoit
Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Kepemimpiman di Satpol PP Kota Batam dalam Meningkatkan Kinerja Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Ervina Maria Pasaribu; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Isfandir Hutasoit
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 4 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Juni- Juli 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i4.8256

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepemimpinan di Satpol PP Kota Batam dalam meningkatkan kinerja penertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta mengidentifikasi dimensi kepemimpinan yang paling menentukan kualitas pelaksanaan tugas. Penelitian menggunakan metode campuran, kuantitatif, dilakukan melalui survei terhadap personel Satpol PP yang terlibat dalam fungsi penertiban, serta wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi untuk memperdalam penjelasan atas temuan statistik. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi linear, sedangkan data kualitatif dianalisis secara tematik melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja penertiban. Dimensi pengawasan, pemberian arahan dan pengambilan keputusan berkontribusi paling kuat terhadap peningkatan disiplin, koordinasi, ketepatan tindakan dan profesionalitas petugas. Motivasi kerja berpengaruh positif, namun dengan kontribusi yang lebih terbatas. Sementara itu, komunikasi internal menunjukkan arah pengaruh positif, tetapi belum berperan sebagai prediktor langsung yang dominan, terutama karena belum meratanya konsistensi alur informasi antartim dan antarwaktu kerja. Penelitian menegaskan peningkatan kinerja Satpol PP tidak cukup melalui intensifikasi operasi, tetapi memerlukan penguatan kepemimpinan operasional yang mampu mengintegrasikan kontrol, arahan, keputusan taktis dan sistem komunikasi organisasi secara berkelanjutan. Temuan berkontribusi pada pengembangan studi hukum dan kebijakan publik serta perbaikan tata kelola penertiban yang lebih efektif, profesional dan akuntabel.
Konstruksi Kewenangan Atributif dan Delegatif Satpol PP dalam Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah Frangki Kalser Lamhot Pardede; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Isfandir Hutasoit
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 3 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (April - Mei 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i3.8257

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi kewenangan atributif dan delegatif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pelanggaran peraturan daerah (Perda) dan implikasi terhadap legalitas tindakan dan pertanggungjawaban administratif. Fokus penelitian berangkat dari praktik penertiban sering diperdebatkan pada aspek efektivitas, ketepatan, sumber kewenangan, batas tindakan dan ketertelusuran tanggung jawab pejabat yang bertindak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum administrasi serta literatur yang relevan dengan diskresi, akuntabilitas dan legitimasi tindakan aparatur lapangan. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan atributif berfungsi sebagai landasan institusional penegakan, namun tidak secara otomatis menjadi dasar seluruh tindakan administratif yang bersifat intrusif. Tindakan penertiban memerlukan dasar delegatif atau otorisasi normatif yang lebih spesifik, disertai prosedur dan dokumentasi yang memadai. Penelitian ini menemukan pencampuran istilah penugasan, perintah, pelimpahan dan koordinasi dalam praktik kelembagaan berpotensi mengaburkan batas kewenangan dan pertanggungjawaban administratif. Kontribusi penelitian terletak pada perumusan kerangka analitis yang menghubungkan sumber kewenangan, klasifikasi tindakan penertiban, batas legal penggunaan kewenangan dan model akuntabilitas administratif. Temuan menegaskan pentingnya penataan arsitektur kewenangan dan tata administrasi tindakan sebagai fondasi penegakan Perda yang sah, proporsional dan akuntabel.
Co-Authors Dwi Afni Maileni Ervina Maria Pasaribu Frangki Kalser Lamhot Pardede Rizki Tri Anugrah Bhakti