Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) Journal of Science and Education (JSE)
Dwi Afni Maileni
Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Physics Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Reformulasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Satpol PP Kota Batam: Pengaruh Kompensasi, Beban Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Penegakan Peraturan Daerah Ibnu Setiadi; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Edwar Kelvin
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 3 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (April - Mei 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i3.7946

Abstract

Penelitian ini mengkaji kinerja penegakan Peraturan Daerah (Perda) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam dengan menempatkan reformulasi pengelolaan SDM sebagai fokus analitis. Tujuan penelitian menguji pengaruh kompensasi (CO), beban kerja (WL) dan disiplin kerja (WD) terhadap kinerja penegakan peraturan (KPP) serta mengidentifikasi determinan yang paling dominan. Desain penelitian kuantitatif-eksplanatori diterapkan melalui survei potong lintang terhadap 100 personel Satpol PP. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert 1–5 dan dianalisis dengan PLS-SEM SmartPLS melalui bootstrapping 5.000 subsampel. Hasil menunjukkan seluruh indikator memenuhi validitas konvergen (outer loading ≥0.708; AVE 0.542–0.632) dan reliabilitas memadai (Cronbach’s alpha 0.801–0.846; CR 0.813–0.881). Validitas diskriminan terpenuhi (HTMT 0.604–0.768) serta tidak ada multikolinearitas (VIF 1.82–2.28). Model memiliki daya jelas sedang–kuat (R²=0.687; Q²=0.461) dan kelayakan fit yang layak (SRMR=0.082; NFI=0.922). Pada model struktural, CO (β=0.184; p=0.001), WL (β=0.216; p<0.001) dan WD (β=0.442; p=0002) berpengaruh positif signifikan terhadap KPP dengan WD sebagai prediktor terkuat. Temuan menegaskan bahwa peningkatan kinerja penegakan tidak cukup ditopang insentif, tetapi juga menuntut pengelolaan beban kerja yang terukur dan penguatan disiplin berbasis SOP. Implikasinya, pemerintah Kota Batam perlu merancang skema kompensasi yang adil, redistribusi tugas yang realistis serta pembinaan disiplin yang konsisten untuk meningkatkan efektivitas sekaligus akuntabilitas penegakan Perda. Secara konseptual, penelitian memperluas diskursus kinerja aparat penegak Perda dengan memadukan perspektif kompensasi, job demands sebagai tantangan dan kontrol perilaku melalui disiplin kerja dalam satu kerangka prediktif pada konteks Indonesia. Di sisi lain, karena data bersifat potong lintang dan berbasis persepsi, generalisasi perlu dilakukan secara hati-hati serta dianjurkan replikasi lintas daerah.
Analisis Kewenangan DITPAM BP Batam dalam Pengawasan dan Penindakan terhadap Pelanggaran Hukum di Wilayah Otorita Batam Masrial Haryas; Indra Sakti; Dwi Afni Maileni; Agus Riyanto
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 3 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (April - Mei 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i3.8258

Abstract

Tulisan ini menganalisis ruang lingkup kewenangan Direktorat Pengamanan (DITPAM) Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum di wilayah otorita Batam. Batam, sebagai kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas dan simpul logistik strategis, menuntut kepastian hukum investasi sekaligus keamanan aset publik; namun pada saat yang sama, pengawasan dan penindakan harus menjaga due process, perlindungan hak dan akuntabilitas. Secara konseptual, DITPAM bekerja pada irisan kewenangan administratif pengamanan aset dan kawasan, pengawasan kepatuhan pemanfaatan aset, ruang otorita, pencegahan risiko dan respons insiden. Selain itu, kewenangan penegakan hukum yang secara prinsip tetap berada pada Polri, sehingga diperlukan koordinasi, operasi terpadu dan mekanisme yang tegas. Penelitian ini menggabungkan analisis yuridis normatif atas kerangka kewenangan BP Batam dan hukum administrasi (legalitas–AUPB) dengan analisis deskriptif berbasis data berupa 120 catatan kegiatan pengamanan/penertiban (2023–2025) dan 12 wawancara terstruktur (aparat, pelaku usaha, warga). Hasil menunjukkan kewenangan operasional paling kuat berada pada ranah pengamanan administratif dan pencegahan gangguan; efektivitas penindakan meningkat ketika SOP operasi terpadu memperjelas komando, pembagian peran, standar bukti minimal dan rute akuntabilitas; risiko sengketa dan delegitimasi meningkat ketika penertiban lapangan tidak didukung dokumentasi alasan tindakan, notifikasi memadai serta mekanisme keberatan/aduan yang mudah diakses. Temuan ini menegaskan pentingnya model governance by safeguards yang memperkuat legal basis, standardisasi prosedur, transparansi tindakan dan audit pasca-operasi untuk menyeimbangkan kepastian investasi dengan perlindungan hak.
Peran Kepemimpiman di Satpol PP Kota Batam dalam Meningkatkan Kinerja Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Ervina Maria Pasaribu; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Isfandir Hutasoit
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 4 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Juni- Juli 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i4.8256

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepemimpinan di Satpol PP Kota Batam dalam meningkatkan kinerja penertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta mengidentifikasi dimensi kepemimpinan yang paling menentukan kualitas pelaksanaan tugas. Penelitian menggunakan metode campuran, kuantitatif, dilakukan melalui survei terhadap personel Satpol PP yang terlibat dalam fungsi penertiban, serta wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi untuk memperdalam penjelasan atas temuan statistik. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi linear, sedangkan data kualitatif dianalisis secara tematik melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja penertiban. Dimensi pengawasan, pemberian arahan dan pengambilan keputusan berkontribusi paling kuat terhadap peningkatan disiplin, koordinasi, ketepatan tindakan dan profesionalitas petugas. Motivasi kerja berpengaruh positif, namun dengan kontribusi yang lebih terbatas. Sementara itu, komunikasi internal menunjukkan arah pengaruh positif, tetapi belum berperan sebagai prediktor langsung yang dominan, terutama karena belum meratanya konsistensi alur informasi antartim dan antarwaktu kerja. Penelitian menegaskan peningkatan kinerja Satpol PP tidak cukup melalui intensifikasi operasi, tetapi memerlukan penguatan kepemimpinan operasional yang mampu mengintegrasikan kontrol, arahan, keputusan taktis dan sistem komunikasi organisasi secara berkelanjutan. Temuan berkontribusi pada pengembangan studi hukum dan kebijakan publik serta perbaikan tata kelola penertiban yang lebih efektif, profesional dan akuntabel.
Konstruksi Kewenangan Atributif dan Delegatif Satpol PP dalam Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah Frangki Kalser Lamhot Pardede; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Isfandir Hutasoit
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 3 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (April - Mei 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i3.8257

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi kewenangan atributif dan delegatif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pelanggaran peraturan daerah (Perda) dan implikasi terhadap legalitas tindakan dan pertanggungjawaban administratif. Fokus penelitian berangkat dari praktik penertiban sering diperdebatkan pada aspek efektivitas, ketepatan, sumber kewenangan, batas tindakan dan ketertelusuran tanggung jawab pejabat yang bertindak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum administrasi serta literatur yang relevan dengan diskresi, akuntabilitas dan legitimasi tindakan aparatur lapangan. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan atributif berfungsi sebagai landasan institusional penegakan, namun tidak secara otomatis menjadi dasar seluruh tindakan administratif yang bersifat intrusif. Tindakan penertiban memerlukan dasar delegatif atau otorisasi normatif yang lebih spesifik, disertai prosedur dan dokumentasi yang memadai. Penelitian ini menemukan pencampuran istilah penugasan, perintah, pelimpahan dan koordinasi dalam praktik kelembagaan berpotensi mengaburkan batas kewenangan dan pertanggungjawaban administratif. Kontribusi penelitian terletak pada perumusan kerangka analitis yang menghubungkan sumber kewenangan, klasifikasi tindakan penertiban, batas legal penggunaan kewenangan dan model akuntabilitas administratif. Temuan menegaskan pentingnya penataan arsitektur kewenangan dan tata administrasi tindakan sebagai fondasi penegakan Perda yang sah, proporsional dan akuntabel.
Investigating the Correlation Between Formal Tax Law Violations and the Manifestation of Tax Crimes in Batam, Indonesia F Fetri; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Dwi Afni Maileni
Journal of Science and Education (JSE) Vol. 6 No. 2 (2026): Journal of Science and Education (JSE)
Publisher : CV. Media Digital Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58905/jse.v6i2.768

Abstract

This study examines how formal (administrative) tax non-compliance may, under specific legal and procedural conditions, escalate into tax crimes in Indonesia, using Batam as a case study. Batam is a free trade zone with intensive cross-border transactions and stringent VAT documentation requirements, making it a relevant setting for observing the administrative–criminal boundary in enforcement practice. Employing normative legal research, we analyze statutes and implementing regulations (including KUP provisions on Articles 38, 39, and 39A), OECD guidance as a comparative analytical lens and selected Indonesian court decisions (2020–2025) to map escalation thresholds and taxpayer safeguards consistent with the ultimum remedium principle. The findings suggest that formal violations, such as late or non-filing, deficient bookkeeping, and documentary irregularities, primarily serve as compliance-risk signals and should typically receive administrative attention. Criminal exposure becomes plausible only when these violations are accompanied by qualifying elements such as intent (dolus), patterned repetition, falsification/forgery, and demonstrable fiscal consequences supported by preliminary evidence procedures. Overly expansive criminalization may undermine legal certainty, taxpayer trust, and investor confidence. We recommend standardizing escalation indicators, strengthening the consistency of preliminary evidence assessment, and enhancing taxpayer legal literacy and administrative rectification pathways to ensure a fair and measurable boundary between administrative sanctions and criminal prosecution.
Co-Authors Agus Riyanto Edwar Kelvin Ervina Maria Pasaribu F Fetri Frangki Kalser Lamhot Pardede Ibnu Setiadi Indra Sakti Isfandir Hutasoit Masrial Haryas Rizki Tri Anugrah Bhakti