Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.204
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) Journal of Science and Education (JSE) Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah
Rizki Tri Anugrah Bhakti
Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Physics Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Reformulasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Satpol PP Kota Batam: Pengaruh Kompensasi, Beban Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Penegakan Peraturan Daerah Ibnu Setiadi; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Edwar Kelvin
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 3 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (April - Mei 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i3.7946

Abstract

Penelitian ini mengkaji kinerja penegakan Peraturan Daerah (Perda) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam dengan menempatkan reformulasi pengelolaan SDM sebagai fokus analitis. Tujuan penelitian menguji pengaruh kompensasi (CO), beban kerja (WL) dan disiplin kerja (WD) terhadap kinerja penegakan peraturan (KPP) serta mengidentifikasi determinan yang paling dominan. Desain penelitian kuantitatif-eksplanatori diterapkan melalui survei potong lintang terhadap 100 personel Satpol PP. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert 1–5 dan dianalisis dengan PLS-SEM SmartPLS melalui bootstrapping 5.000 subsampel. Hasil menunjukkan seluruh indikator memenuhi validitas konvergen (outer loading ≥0.708; AVE 0.542–0.632) dan reliabilitas memadai (Cronbach’s alpha 0.801–0.846; CR 0.813–0.881). Validitas diskriminan terpenuhi (HTMT 0.604–0.768) serta tidak ada multikolinearitas (VIF 1.82–2.28). Model memiliki daya jelas sedang–kuat (R²=0.687; Q²=0.461) dan kelayakan fit yang layak (SRMR=0.082; NFI=0.922). Pada model struktural, CO (β=0.184; p=0.001), WL (β=0.216; p<0.001) dan WD (β=0.442; p=0002) berpengaruh positif signifikan terhadap KPP dengan WD sebagai prediktor terkuat. Temuan menegaskan bahwa peningkatan kinerja penegakan tidak cukup ditopang insentif, tetapi juga menuntut pengelolaan beban kerja yang terukur dan penguatan disiplin berbasis SOP. Implikasinya, pemerintah Kota Batam perlu merancang skema kompensasi yang adil, redistribusi tugas yang realistis serta pembinaan disiplin yang konsisten untuk meningkatkan efektivitas sekaligus akuntabilitas penegakan Perda. Secara konseptual, penelitian memperluas diskursus kinerja aparat penegak Perda dengan memadukan perspektif kompensasi, job demands sebagai tantangan dan kontrol perilaku melalui disiplin kerja dalam satu kerangka prediktif pada konteks Indonesia. Di sisi lain, karena data bersifat potong lintang dan berbasis persepsi, generalisasi perlu dilakukan secara hati-hati serta dianjurkan replikasi lintas daerah.
Peran Kepemimpiman di Satpol PP Kota Batam dalam Meningkatkan Kinerja Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Ervina Maria Pasaribu; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Isfandir Hutasoit
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 4 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Juni- Juli 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i4.8256

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepemimpinan di Satpol PP Kota Batam dalam meningkatkan kinerja penertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta mengidentifikasi dimensi kepemimpinan yang paling menentukan kualitas pelaksanaan tugas. Penelitian menggunakan metode campuran, kuantitatif, dilakukan melalui survei terhadap personel Satpol PP yang terlibat dalam fungsi penertiban, serta wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi untuk memperdalam penjelasan atas temuan statistik. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi linear, sedangkan data kualitatif dianalisis secara tematik melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja penertiban. Dimensi pengawasan, pemberian arahan dan pengambilan keputusan berkontribusi paling kuat terhadap peningkatan disiplin, koordinasi, ketepatan tindakan dan profesionalitas petugas. Motivasi kerja berpengaruh positif, namun dengan kontribusi yang lebih terbatas. Sementara itu, komunikasi internal menunjukkan arah pengaruh positif, tetapi belum berperan sebagai prediktor langsung yang dominan, terutama karena belum meratanya konsistensi alur informasi antartim dan antarwaktu kerja. Penelitian menegaskan peningkatan kinerja Satpol PP tidak cukup melalui intensifikasi operasi, tetapi memerlukan penguatan kepemimpinan operasional yang mampu mengintegrasikan kontrol, arahan, keputusan taktis dan sistem komunikasi organisasi secara berkelanjutan. Temuan berkontribusi pada pengembangan studi hukum dan kebijakan publik serta perbaikan tata kelola penertiban yang lebih efektif, profesional dan akuntabel.
Konstruksi Kewenangan Atributif dan Delegatif Satpol PP dalam Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah Frangki Kalser Lamhot Pardede; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Isfandir Hutasoit
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 3 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (April - Mei 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i3.8257

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi kewenangan atributif dan delegatif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pelanggaran peraturan daerah (Perda) dan implikasi terhadap legalitas tindakan dan pertanggungjawaban administratif. Fokus penelitian berangkat dari praktik penertiban sering diperdebatkan pada aspek efektivitas, ketepatan, sumber kewenangan, batas tindakan dan ketertelusuran tanggung jawab pejabat yang bertindak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum administrasi serta literatur yang relevan dengan diskresi, akuntabilitas dan legitimasi tindakan aparatur lapangan. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan atributif berfungsi sebagai landasan institusional penegakan, namun tidak secara otomatis menjadi dasar seluruh tindakan administratif yang bersifat intrusif. Tindakan penertiban memerlukan dasar delegatif atau otorisasi normatif yang lebih spesifik, disertai prosedur dan dokumentasi yang memadai. Penelitian ini menemukan pencampuran istilah penugasan, perintah, pelimpahan dan koordinasi dalam praktik kelembagaan berpotensi mengaburkan batas kewenangan dan pertanggungjawaban administratif. Kontribusi penelitian terletak pada perumusan kerangka analitis yang menghubungkan sumber kewenangan, klasifikasi tindakan penertiban, batas legal penggunaan kewenangan dan model akuntabilitas administratif. Temuan menegaskan pentingnya penataan arsitektur kewenangan dan tata administrasi tindakan sebagai fondasi penegakan Perda yang sah, proporsional dan akuntabel.
Investigating the Correlation Between Formal Tax Law Violations and the Manifestation of Tax Crimes in Batam, Indonesia F Fetri; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Dwi Afni Maileni
Journal of Science and Education (JSE) Vol. 6 No. 2 (2026): Journal of Science and Education (JSE)
Publisher : CV. Media Digital Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58905/jse.v6i2.768

Abstract

This study examines how formal (administrative) tax non-compliance may, under specific legal and procedural conditions, escalate into tax crimes in Indonesia, using Batam as a case study. Batam is a free trade zone with intensive cross-border transactions and stringent VAT documentation requirements, making it a relevant setting for observing the administrative–criminal boundary in enforcement practice. Employing normative legal research, we analyze statutes and implementing regulations (including KUP provisions on Articles 38, 39, and 39A), OECD guidance as a comparative analytical lens and selected Indonesian court decisions (2020–2025) to map escalation thresholds and taxpayer safeguards consistent with the ultimum remedium principle. The findings suggest that formal violations, such as late or non-filing, deficient bookkeeping, and documentary irregularities, primarily serve as compliance-risk signals and should typically receive administrative attention. Criminal exposure becomes plausible only when these violations are accompanied by qualifying elements such as intent (dolus), patterned repetition, falsification/forgery, and demonstrable fiscal consequences supported by preliminary evidence procedures. Overly expansive criminalization may undermine legal certainty, taxpayer trust, and investor confidence. We recommend standardizing escalation indicators, strengthening the consistency of preliminary evidence assessment, and enhancing taxpayer legal literacy and administrative rectification pathways to ensure a fair and measurable boundary between administrative sanctions and criminal prosecution.
Model Jaminan Prosedural Penertiban Nonyustisial oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam: Studi Penelitian Hukum dengan Metode Modified Delphi Andi Safirul Ula; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Indra Sakti
Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jhesm.v4i3.782

Abstract

Penelitian ini bertujuan merumuskan model jaminan prosedural penertiban nonyustisial oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Batam. Permasalahan penelitian belum tersedianya standar terintegrasi yang menghubungkan legalitas, diskresi, proporsionalitas, dokumentasi, pengaduan dan akuntabilitas dalam tindakan penertiban administratif. Penelitian menggunakan metode Modified Delphi dua putaran dengan melibatkan 16 panel yang terdiri atas unsur Satpol PP, PPNS dan bagian hukum pemerintah daerah, akademisi, praktisi dan perlindungan hak, perwakilan masyarakat dan pelaku usaha. Instrumen mencakup 36 indikator dalam delapan dimensi. Data dianalisis menggunakan median, interquartile range, persentase persetujuan, Kendall’s Coefficient of Concordance dan analisis tematik terhadap komentar panel. Hasil putaran pertama menunjukkan 22 indikator diterima, 11 direvisi dan tiga dihapus. Putaran kedua menghasilkan 32 indikator final dalam delapan dimensi. Konsensus tertinggi terdapat pada legalitas dan batas kewenangan serta proporsionalitas dan tahapan eskalasi. Nilai Kendall’s W sebesar 0,72 dengan p < 0,001 menunjukkan keselarasan panel yang kuat. Penelitian menyimpulkan penertiban nonyustisial yang sah dan akuntabel harus didasarkan pada verifikasi pelanggaran, pembatasan kewenangan, kesempatan koreksi sukarela, eskalasi bertahap, dokumentasi keputusan, supervisi, mekanisme pengaduan dan pemulihan. Model memberikan kontribusi teoretis dengan mengintegrasikan administrative justice, birokrasi garis depan dan responsive regulation, sekaligus menyediakan kerangka praktis bagi penyempurnaan tata kelola penertiban Satpol PP
Model Tata Kelola Pengamanan Kantor Walikota Batam oleh Satuan Polisi Pamong Praja: Koordinasi dan Akuntabilitasi Raja Mhd Kamil; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Dwi Afni Maileni; Indra Sakti
Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jhesm.v4i3.783

Abstract

Penelitian ini bertujuan merumuskan model tata kelola pengamanan kantor walikota Batam oleh satuan polisi pamong praja yang menekankan koordinasi dan akuntabilitas. Permasalahan penelitian berangkat dari kebutuhan mengintegrasikan kejelasan mandat, komunikasi lintas unit, kesiapsiagaan operasional dan pertanggungjawaban dalam pengamanan objek pemerintahan yang tetap terbuka bagi pelayanan publik. Penelitian menggunakan metode Modified Delphi dua putaran dengan melibatkan 22 panel dari unsur Satpol PP/BKO, Sekretariat Daerah dan pengelola gedung, kepolisian atau praktisi pengamanan, akademisi, serta praktisi manajemen risiko dan pengawasan. Instrumen awal terdiri atas empat dimensi dan 20 indikator. Data dianalisis menggunakan median, interquartile range, persentase persetujuan, Kendall’s Coefficient of Concordance dan analisis tematik terhadap komentar panel. Putaran pertama menghasilkan 13 indikator yang langsung diterima dan tujuh indikator yang direvisi. Pada putaran kedua, seluruh 20 indikator memenuhi kriteria konsensus. Kejelasan mandat dan struktur pengamanan memperoleh konsensus substantif tertinggi, sedangkan koordinasi dan komunikasi operasional ditempatkan sebagai prioritas penerapan utama. Nilai Kendall’s W sebesar 0,61 dengan p < 0,001 menunjukkan keselarasan panel yang substansial dan signifikan. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas pengamanan tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel atau ketegasan tindakan, tetapi oleh integrasi mandat, arus informasi, kesiapan berbasis risiko, dokumentasi keputusan dan evaluasi berkelanjutan. Model menawarkan kerangka operasional untuk penyempurnaan SOP, latihan lintas unit, protokol eskalasi dan akuntabilitas pengamanan kantor pemerintahan daerah
Pengaruh Budaya Integritas, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Mekanisme Pelaporan Pelanggaran terhadap Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Batam Mazlan Mazlan; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Rabu Rabu
Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jhesm.v4i3.789

Abstract

Pengelolaan keuangan daerah menuntut tingkat akuntabilitas, transparansi dan pengendalian yang tinggi karena kompleksitas siklus anggaran membuka ruang risiko terjadinya kecurangan. Dalam praktik pemerintahan daerah, risiko kecurangan tidak cukup dijelaskan oleh kelemahan aturan formal semata, tetapi dipengaruhi oleh kualitas budaya organisasi, efektivitas pengendalian internal dan kredibilitas mekanisme pelaporan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya integritas, efektivitas pengendalian internal dan mekanisme pelaporan pelanggaran terhadap risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah Batam. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan desain survei potong lintang. Data diperoleh dari 120 kuesioner valid yang diisi oleh aparatur yang terlibat dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, meliputi BPKAD, Inspektorat, serta perangkat daerah. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan budaya integritas, efektivitas pengendalian internal dan mekanisme pelaporan pelanggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko kecurangan. Di antara ketiga variabel tersebut, efektivitas pengendalian internal merupakan prediktor dominan dalam menurunkan risiko kecurangan, diikuti oleh mekanisme pelaporan pelanggaran dan budaya integritas. Temuan ini menegaskan risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah lebih tepat dipahami sebagai hasil interaksi antara dimensi nilai, dimensi struktural dan dimensi mekanisme organisasi. Penelitian berkontribusi pada pengembangan literatur tata kelola keuangan publik dengan menawarkan model anti-kecurangan yang terintegrasi, sekaligus memberikan dasar praktis bagi penguatan ekosistem integritas, implementasi pengendalian internal dan kredibilitas sistem pelaporan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Kota Batam
Pengaruh Keadilan Prosedural dan Akuntabilitas Satpol PP Terhadap Kepatuhan Masyarakat Pada Peraturan Daerah Melalui Kepercayaan Publik Rudi Rudi; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Edwal Kelvin
Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jhesm.v4i3.790

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaruh keadilan prosedural dan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap kepatuhan masyarakat pada peraturan daerah melalui kepercayaan publik sebagai variabel mediasi. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan desain survei kuantitatif eksplanatori. Data dikumpulkan dari 300 responden di Kota Batam yang pernah menyaksikan, mengalami atau berinteraksi dengan tindakan Satpol PP. Instrumen penelitian disusun dalam skala Likert lima poin dan dianalisis menggunakan SPSS melalui uji validitas, reliabilitas, analisis deskriptif, regresi berganda serta uji mediasi dengan PROCESS Macro. Hasil penelitian menunjukkan keadilan prosedural dan akuntabilitas Satpol PP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik. Kedua variabel tersebut juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat pada peraturan daerah. Selain itu, kepercayaan publik terbukti memediasi secara parsial hubungan antara keadilan prosedural dan akuntabilitas dengan kepatuhan masyarakat. Model ini menempatkan trust sebagai mekanisme sosial yang menjembatani kualitas otoritas dan ketaatan warga. Temuan ini menegaskan kepatuhan hukum tidak dibentuk oleh ancaman sanksi atau intensitas penertiban, tetapi oleh persepsi warga atas fairness, keterbukaan, penjelasan tindakan dan kemampuan institusi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi hukum empiris dan administrasi publik dengan menempatkan kualitas proses penegakan hukum sebagai faktor sentral dalam membangun kepatuhan yang berkelanjutan. Secara praktis, penelitian menekankan pembinaan yang berorientasi pada keadilan prosedural, akuntabilitas dan penguatan kepercayaan publik
Co-Authors Andi Safirul Ula Dwi Afni Maileni Dwi Afni Maileni Edwal Kelvin Edwar Kelvin Ervina Maria Pasaribu F Fetri Frangki Kalser Lamhot Pardede Ibnu Setiadi Indra Sakti Isfandir Hutasoit Mazlan Mazlan Rabu Rabu Raja Mhd Kamil Rudi Rudi